Perpajakan di Indonesia

UP-date

2007-12-09T04:23:00.000-08:00

Untuk informasi lebih update, silahkan kunjungi blog saya yang baru di : http://triyani.wordpress.com

Ketika Kita Harus Mempunyai NPWP

2005-10-28T22:03:00.000-07:00

KETIKA KITA HARUS MEMPUNYAI NPWP
TRIYANI BUDIANTO

I. Pendahuluan

Seiring dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan tax ratio,
sejak tahun 2001 pemerintah telah melakukan berbagai kegiatan untuk
ekstensifikasi dibidang perpajakan. Selain melalui kegiatan
canvassing, upaya eksensifikasi juga dilakukan DJP dengan
cara "memaksa" Wajib Pajak Orang Pribadi untuk memiliki NPWP secara
system, misalnya kewajiban memiliki NPWP sebagai salah satu syarat
dalam permohonan kredit perbankan bagi wajib pajak orang pribadi.

Dalam siaran pers DJP tanggal 25 Agustus 2005 ditegaskan bahwa
berdasarkan informasi dari Pusat Data Pajak dan sistem komputerisasi
pajak, DJP akan memberikan NPWP (secara jabatan) terhadap:
a. Pemilik tanah dan bangunan mewah;
b. Pemilik mobil mewah;
c. Pemilik kapal pesiar atau yacht;
d. Pemegang saham, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
e. Orang asing;
f. Pegawai tetap yang berpenghasilan di atas PTKP; dan lain-
lain, yang belum ber-NPWP.

Pemberian NPWP secara jabatan tersebut akan dilakukan sejak tanggal 1
September 2005. Dengan demikian diharapkan jumlah Wajib Pajak akan
mencapai 10 juta Wajib Pajak pada tanggal 20 Oktober 2005.

Apabila pemberian NPWP tersebut dilakukan secara serentak, maka dalam
waktu singkat akan terdapat banyak Wajib Pajak baru yang belum atau
bahkan tidak mengetahui tentang hak dan kewajiban-kewajiban yang
harus dilakukannya selaku wajib pajak (setelah memperoleh NPWP).
Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan system self assessment,
oleh karena itu wajib pajak harus memahami hak dan kewajiban
perpajakannya agar dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan
baik. Hal ini agar wajib pajak terhindar dari masalah-masalah yang
mungkin timbul dikemudian hari yang mungkin merugikan.

II. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak secara umum

Berdasarkan undang-undang no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan
tatacara perpajakan, sebagaimana terakhir telah diubah dengan undang-
undang no 16 tahun 2000, terdapat hak dan kewajban wajib pajak
sebagai berikut :

a. Kewajiban Wajib Pajak.

1) Mendaftarkan diri ke KPP untuk memperoleh NPWP.

Dalam rangka program extensifikasi, meskipun Wajib Pajak tidak
(belum) mendaftarkan diri, bagi wajib pajak yang telah memenuhi
syarat untuk memiliki NPWP maka akan diberikan NPWP secara jabatan.
Apabila kepada wajib pajak telah diberikan NPWP secara jabatan, maka
telah menggugurkan kewajiban wajib pajak untuk mendaftarkan diri.

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suatu sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau
identitas Wajib Pajak, oleh karena itu kepada setiap Wajib Pajak
hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain daripada itu,
Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban
dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.
Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak
diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya.

2) Wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha
Kena Pajak.

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang memenuhi syarat untuk
dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN, wajib melaporkan
usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain dipergunakan untuk
mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya, juga
berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) serta untuk pengawasan
administrasi perpajakan.

3) Mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Dalam rangka pelayanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak, formulir Surat
Pemberitahuan disediakan pada kantor-kantor di lingkungan DJP dan
tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak yang
diperkirakan mudah terjangkau oleh Wajib Pajak.

4) Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat
Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya.

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa
Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata
uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor
pelayanan pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan. Bagi
Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk
menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata
uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam
bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.

5) Wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang ke kas
negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Persepsi.

Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak
menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak

6) Wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan untuk
menyelenggarakan pembukuan. Dikecualikan dari kewajiban pembukuan,
tetapi diwajibkan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi
yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan
menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan
Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Pembukuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan usaha
harus disimpan oleh wajib pajak selama 10 (sepuluh) tahun. Karena
selama jangka waktu tersebut DJP masih dapat melakukan pemeriksaan.

7) Dalam hal terjadi pemeriksaan pajak, Wajib Pajak wajib :
• Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan
dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas
Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
• Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang
dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
• Memberikan keterangan yang diperlukan.

b. Hak Wajib Pajak

1) Wajib Pajak berhak untuk menerima tanda bukti pelaporan SPT.
Untuk Surat Pemberitahuan yang disampaikan dengan pos tercatat
melalui kantor pos dan giro, maka tanggal pegiriman dianggap sebagai
tanggal penerimaan.

2) Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan penundaan
penyampaian SPT. Apabila Wajib Pajak ternyata tidak dapat
menyampaikan atau menyiapkan laporan keuangan tahunan atau neraca
perusahaan beserta laporan laba rugi dalam jangka waktu yang telah
ditetapkan karena luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis
penyusunan laporan keuangan, sulit untuk memenuhi batas waktu
penyelesaian dan memerlukan kelonggaran dari batas waktu yang telah
ditentukan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan agar memperoleh
perpanjangan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan. Perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan hanya dapat diberikan paling
lama 6 (enam) bulan.

3) Wajib Pajak berhak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan yang
telah disampaikan ke KPP. Terhadap kekeliruan dalam pengisian Surat
Pemberitahuan yang dibuat oleh Wajib Pajak, masih terbuka baginya hak
untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri dalam jangka waktu 2
(dua) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau
Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai
melakukan tindakan pemeriksaan.

4) Wajib Pajak dapat untuk mengajukan permohonan penundaan dan
permohonan untuk mengangsur pembayaran pajak sesuai dengan
kemampuannya. Atas permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak
dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran
pajak yang terutang termasuk kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan
yang masih harus dibayar dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan, meskipun tanggal jatuh tempo pembayaran telah
ditentukan. Kelonggaran tersebut diberikan dengan hati-hati untuk
paling lama 12 (dua belas) bulan dan terbatas kepada Wajib Pajak yang
benar-benar sedang mengalami kesulitan likuiditas.

5) Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan penurunan
angsuran PPh Pasal 25.

6) Wajib pajak berhak untuk mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak.

7) Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan pembetulan
salah tulis atau salah hitung atau kekeliruan yang terdapat dalam
Surat Ketetapan Pajak.

8) Wajib Pajak berhak untuk mengajukan keberatan atas Surat
Ketetapan Pajak dan memperoleh kepastian terbitnya keputusan atas
surat keberatannya. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya
kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu :
a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
d. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang
dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib
Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas dalam jangka waktu 3
bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan

9) Wajib Pajak berhak mengajukan banding ke pengadilan pajak
atas keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal
Pajak.

10) Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan penghapusan
atau pengurangan pengenaan sanksi perpajakan serta pembetulan
ketetapan pajak yang salah atau keliru.

11) Wajib Pajak berhak memberikan kuasa khusus kepada orang lain
yang dipercayainya untuk mewakilinya dalam melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakannya.

III. Kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak setelah terdaftar di
Kantor Pelayanan Pajak dan memiliki NPWP adalah melakukan pembayaran
dan melaporkan pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima
atau diperolehnya. Selain itu, wajib pajak juga memiliki kewajiban
untuk memungut/memotong dan menyetorkan pajak atas penghasilan yang
dibayarkan/ terutang kepada pihak lainnya. Selain Pajak Penghasilan,
bagi pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak
juga memiliki kewajiban dibidang PPN dan PPn BM.

Kewajiban pajak yang harus dilakukan bagi masing-masing "jenis" wajib
pajak berbeda-beda. Dalam tulisan ini akan diuraikan tentang
kewajiban pajak bagi wajib pajak orang pribadi, baik yang berstatus
sebagai karyawan maupun orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha
serta kewajiban pajak bagi wajib pajak badan.

A. Kewajiban Pajak Bagi Wajib pajak orang pribadi Karyawan yang
tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas (WPOP Karyawan).

1. WPOP Karyawan yang hanya memperoleh penghasilan dari satu
pemberi kerja.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas (berstatus sebagai karyawan) dan hanya bekerja pada
satu pemberi kerja tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak
sendiri setiap bulan atas penghasilan yang diterima/ diperoleh
sehubungan dengan pekerjaan. WP Orang Pribadi ini juga tidak memiliki
kewajiban untuk membuat laporan (Surat Pemberitahuan Masa) ke Kantor
Pelayanan Pajak setiap bulan.

Perusahaan tempat wajib pajak bekerja (pemberi kerja) memiliki
kewajiban untuk memotong pajak atas penghasilan sehubungan pekerjaan
yang dibayarkan/terutang kepada karyawannya setiap bulan dan
menyetorkannya ke Kas Negara serta melaporkannya ke kantor pelayanan
pajak setempat. Oleh karena itu gaji yang diterima oleh wajib pajak
orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan adalah gaji bersih
setelah dipotong pajak penghasilan. Pajak yang terutang atas
Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dikenal dengan istilah PPh
Pasal 21.

Kewajiban yang harus dilakukan oleh WPOP yang berstatus sebagai
karyawan adalah menyampaikan laporan tahunan (menyampaikan SPT
Tahunan PPh Orang Pribadi) dengan formulir yang telah disediakan.
(Form 1770-S). Apabila wajib pajak orang pribadi ini tidak
menerima/memperoleh penghasilan lain selain dari penghasilan yang
diperoleh dari satu pemberi kerja, maka pada saat menyampaikan SPT
Tahunan tidak akan terdapat PPh yang kurang dibayar.

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini paling lambat harus dilaporkan 3
bulan setelah berakhirnya tahun pajak (pada tanggal 31 Maret tahun
berikutnya). Jika Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT 1770-S
tersebut maka akan dikenakan sanksi administrasi atas keterlambatan
sebesar Rp 100.000,-. Besarnya sanksi keterlambatan penyampaian SPT
PPh OP ini dalam RUU Pajak th 2005 diusulkan menjadi sebesar Rp
250.000,-

Bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT
tetapi isinya tidak benar, atau tidak lengkap, atau melampirkan
keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan
kerugian pada pendapatan negara diancam dengan sanksi pidana dan
denda. Bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan
SPT tetapi isinya tidak benar karena kealpaannya, diancam dengan
sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda
paling tingi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau
kurang dibayar.

Sementara bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan
surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan dan atau
keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana
penjara paling lama enam (enam) tahun dan denda paling tinggi 4
(empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2. WPOP Karyawan yang memperoleh penghasilan lain yang bukan
obyek PPh Final.

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha
atau pekerjaan bebas (WPOP Karyawan) yang memperoleh penghasilan
lain selain dari satu pemberi kerja, baik karena bekerja pada lebih
dari satu pemberi kerja maupun memiliki penghasilan lain selain dari
pekerjaan dan penghasilan lain tsb bukan merupakan obyek PPh final,
maka selain diwajibkan untuk melaporkan SPT Tahunan (SPT 1770-S) juga
memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan PPh pasal 25 setiap
bulan.

Besarnya PPh Pasal 25 yang harus dibayar oleh wajib pajak dihitung
berdasarkan PPh yang terutang dalam SPT Tahunan tahun sebelumnya
setelah dikurangi dengan pemotongan yang dilakukan pihak lain yang
dapat dikreditkan dan dibagi 12 (dua belas).
Jatuh tempo pembayaran PPh pasal 25 adalah tanggal 15 bulan
berikutnya. Jika jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka
pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pembayaran
Angsuran PPh pasal 25 ini, wajib dilaporkan ke kantor pelayanan
pajak tempat wajib pajak terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan
berikutnya. Apabila jatuh tempo pelaporan jatuh pada hari libur maka
penyampaian SPT Masa PPh pasal 25 harus dilakukan pada hari kerja
sebelumnya.

Apabila wajib pajak terlambat melakukan pembayaran PPh pasal 25, maka
akan dikenakan sanksi bunga sebesar 2%/bulan, maksimum 24 bulan
(48%). Sedangkan atas keterlambatan penyampaian SPT Masa PPh 25 akan
dikenakan sanksi sebesar Rp 50.000/ SPT Masa. Seperti halnya dengan
sanksi keterlambatan penyampaian SPT Tahunan, dalam RUU Perpajakan th
2005 besarnya sanksi keterlambatan penyampaian SPT masa diusulkan
menjadi sebesar Rp 100.000,-/ SPT Masa.

3. WPOP Karyawan yang memperoleh penghasilan lain yang merupakan
obyek PPh Final.

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha
atau pekerjaan bebas (WPOP Karyawan) yang memperoleh penghasilan
lain selain dari satu pemberi kerja, dan memiliki penghasilan lain
yang merupakan obyek PPh final, maka selain diwajibkan untuk
melaporkan SPT Tahunan (SPT 1770-S) juga memiliki kewajiban untuk
membayar dan melaporkan PPh final pasal 4 (2).

Jenis penghasilan lain yang merupakan obyek PPh final dan pembayaran
PPh-nya wajib dilakukan sendiri oleh penerima penghasilan (Wajib
pajak) adalah sebagai berikut :

• Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
WPOP Karyawan yang menerima/memperoleh penghasilan dari transaksi
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diwajibkan membayar PPh
final pasal 4 (2). Besarnya PPh yang terutang atas transaksi
pegalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ini adalah sebesar 5% dari
nilai yang tertinggi antara nilai pengalihan (nilai transaksi) dengan
nilai NJOP.

• Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan;
Penghasilan yang dierima/diperoleh oleh WPOP karyawan dari kegiatan
persewaan tanah dan atau bangunan juga merupakan obyek PPh final
pasal 4 (2). Dalam hal penyewa adalah bukan pemotong pajak, maka PPh
yang terutang atas penghasilan dari transaksi persewaan tanah dan
atau bangunan wajib dibayar sendiri oleh penerima penghasilan.
Besarnya PPh yang terutang atas transaksi ini adalah sebesar 10% dari
jumlah bruto nilai persewaan. Apabila penyewa adalah pemotong pajak
(i.e. WP Badan), maka pelunasan PPh final atas transaksi ini
dilakukan melalui pemotongan oleh pihak penyewa. Pemotong pajak
(penyewa) wajib memberikan bukti pemotongan (Bukti Potong PPh Final
pasal 4 (2)) kepada wajib pajak (penerima penghasilan) .

Batas waktu pembayaran PPh Final PS 4 (2) atas transaksi ini adalah
tanggal 15 bulan berikutnya. Sedangkan batas waktu pelaporan adalah
tanggal 20 bulan berikutnya.

• Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi ;
Penghasilan yang diterima/diperoleh oleh WPOP Karyawan dari kegiatan
Jasa Konstruksi (sebagai usaha sampingan misalnya), Apabila pemakai
jasa bukan merupakan pemotong pajak, maka PPh-nya wajib dibayar
sendiri oleh wajib pajak. Namun apabila pemakai jasa merupakan
pemotong pajak, maka PPh yang terutang atas kegiatan ini pelunasannya
dilakukan melalui pemotongan oleh pemakai jasa. Pemotong pajak
(Pemakai jasa) wajib memberikan bukti potong. Besarnya PPh final
pasal 4 (2) yang terutang atas penghasilan dari kegiatan jasa
konstruksi adalah sbb :

a) Jasa Perencanaan Konstruksi ==> 4% (empat persen) dari jumlah
bruto;
b) Jasa Pelaksanaan Konstruksi ==> 2% (dua persen) dari jumlah
bruto;
c) Jasa Pengawasan Konstruksi ==> 4% (empat persen) dari jumlah
bruto.

B Kewajiban Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan
Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas.

Bagi wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan Usaha atau
pekerjaan bebas, setelah terdaftar di kantor pelayanan pajak dan
memperoleh NPWP maka akan memiliki kewajiban pajak yang harus
dilaksanakan. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan
usaha/pekerjaan bebas selaku pemberi kerja selain diwajibkan untuk
membayar dan melaporkan pajak yang terutang atas penghasilan yang
diterima atau diperolehnya sendiri juga diwajibkan untuk menyetorkan
dan melaporkan PPh yang terutang atas penghasilan yang dibayarkan
atau terutang kepada karyawannya.

Dalam hal WPOP yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas telah
dikukuhkan sebagai Pengusaha kena pajak juga memiliki kewajiban
dibidang PPN. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi tertentu yang telah
ditunjuk oleh dirjen pajak sebagai pemotong PPh Pasal 23 dan PPh
Final pasal 4 (2), juga memiliki kewajiban dibidang PPh 23 dan PPh
Final Pasal 4 (2).

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak Orang Pribadi yang
melakukann kegiatan usaha/pekerjaan bebas setelah memperoleh NPWP
adalah sebagai berikut :

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa)

Setelah wajib pajak terdaftar di KPP dan memiliki NPWP, maka memiliki
kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa/ bulanan ke
kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Jenis SPT Masa
yang harus disampaikan oleh wajib pajak Orang Pribadi yang melakukan
kegiatan usaha/pekerjaan bebas terdiri dari :

a. SPT Masa PPh Pasal 25

PPh Pasal 25 merupakan angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan yang
harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan. Besarnya
angsuran PPh Pasal 25 adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang
menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak
yang lalu, setelah dikurangi dengan PPh yang telah dipotong/dipungut
oleh pihak lain dan PPh yang terutang/dibayar diluar negeri yang
dapat dikreditkan; dibagi 12 (dua belas)

Bagi wajib pajak yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari
usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan (Wajib Pajak
baru), besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan Pajak
Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas
penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas).

Batas waktu pembayaran PPh pasal 25 adalah setiap tanggal 15 bulan
berikutnya. Apabila tanggal 15 jatuh pada hari libur, maka pembayaran
Ph Pasal 25 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Sedangkan
batas untuk menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 adalah 20 hari setelah
berakhirnya masa pajak (tgl 20 bulan berikutnya). Apabila tanggal 20
jatuh pada hari libur, maka pelaporan harus dilakukan pada hari kerja
sebelumnya. Hari libur meliputi hari libur nasional dan hari-hari
yang ditetapkan sebagai hari cuti bersama oleh pemerintah.
Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25, juga merupakan SPT Masa PPh
Pasal 25. SPT Masa PPh Pasal 25 ini, merupakan salah satu SPT Masa
yang wajib disampaikan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan
kegiatan usaha/pekerjaan bebas, meskipun tidak terdapat pembayaran
(SPT Nihil). Apabila Wajib pajak tidak menyampaikan atau terlambat
menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25, maka wajib pajak akan dikenakan
sanksi berupa denda sebesar Rp 50.000 untuk satu SPT Masa.

b. SPT Masa PPh Pasal 21/26

PPh pasal 21/26 merupakan PPh yang terutang atas penghasilan berupa
gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan
dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan
yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan ketentuan
Pasal 21 Undang-undang PPh, PPh Pasal 21 wajib dipotong, disetor dan
dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu : pemberi kerja, bendaharawan
pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan dan penyelenggara
kegiatan.

Wajib pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan
bebas selaku pemberi kerja yang membayarkan gaji, upah, honorarium,
tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun
sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh wajib
pajak orang pribadi; wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26.
Batas waktu penyetoran PPh Pasal 21/26 adalah tanggal 10 bulan
berikutnya, namun apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur maka
penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Sedangkan
batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 adalah 20 hari setelah
berakhirnya masa pajak (tanggal 20 bulan berikutnya), apabila tanggal
20 jatuh pada hari libur, maka penyampaian SPT Masa PPh pasal 21/26
harus dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

SPT Masa PPh Pasal 21/26 juga merupakan SPT Masa yang wajib
disampaikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan
usaha/pekerjaan bebas meskipun tidak terdapat penyetoran PPh Pasal
21/26 (SPT Nihil). Apabila Wajib pajak tidak menyampaikan SPT Masa
PPh Pasal 21/26 atau terlambat menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26,
maka akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 50.000,- untuk
satu SPT Masa.

Ketentuan lebih lanjut tentang Petunjuk pelaksanaan pemotongan,
penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan
pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi diatur dalam Keputusan
Dirjen Pajak No KEP-545/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000.

c. SPT Masa PPN

Bagi Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
(PKP) diwajibkan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan
Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPn BM) serta menyampaikan SPT
Masa PPN. Jatuh tempo penyetoran PPN adalah setiap tanggal 15 bulan
berikutnya, sedangkan batas waktu penyampaian SPT Masa PPN adalah 20
hari setelah berakhirnya masa pajak (tgl 20 bulan berikutnya).
Seperti halnya pembayaran PPh Masa, apabila jatuh tempo penyetoran
PPN jatuh pada hari libur, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari
kerja berikutnya. Sedangkan untuk pelaporan, apabila batas waktu
pelaporan jatuh pada hari libur maka penyampaian SPT Masa PPN wajib
dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

SPT Masa PPN merupakan SPT Masa yang wajib disampaikan oleh Wajib
Pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, meskipun
Nihil. Apabila Wajib yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena
pajak tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan SPT Masa PPN
maka akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 50.000 untuk satu
SPT Masa.

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT PPN) adalah sebagai sarana untuk
melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak PPN
dan PPn BM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

o Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
o Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan
sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam
satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku;
o Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan
adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan
pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Ketentuan mengenai PPN diatur dalam Undang-undang no 8 tahun 1983
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU No 18
tahun 2000 beserta peraturan pelaksanaannya.

d. SPT Masa PPh Pasal 23/26

Direktur Jenderal Pajak dapat menunjuk Wajib Pajak orang pribadi
dalam negeri sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23. Wajib
Pajak Orang Pribadi tertentu tersebut terdiri dari :

o Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah
(PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan,
yang melakukan pekerjaan bebas;
o Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan
pembukuan.

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu tersebut diatas yang
telah ditunjuk Dirjen Pajak, akan mendapatkan urat Penunjukan Sebagai
Pemotong PPh Pasal 23 dari Kantor Pelayanan Pajak tempat WP teraftar.
WPOP tertentu yang telah ditunjuk sebagai pemotong PPh 23, Wajib
memotong PPh Pasal 23 atas pembayaran berupa sewa.

Apabila terdapat pembayaran/pembebanan biaya berupa sewa, maka WPOP
tertentu yang telah ditunjuk sebagai pemotong PPh 23 oleh Dirjen
pajak, diwajibkan untuk memotong, menyetor dan melaporkan PPh 23 yang
terutang atas pembaywan sewa tersebut.

Sesuai dengan ketentuan pasal 26 undang-undang PPh, atas penghasilan
berupa :
a. Deviden;
b. bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan
sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta;
d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
e. hadiah dan penghargaan;
f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya ;
yang diterima atay diperoleh oleh Wajib Pajak luar negeri selain
bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua
puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Apabila WPOP yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas melakukan
transaksi dengan wajib pajak luar negeri sehubungan dengan
penghasilan tersebut diatas maka memiliki kewajiban untuk memotong,
menyetor dan melaporkan PPh yang terutang atas penghasilan tersebut
(PPh Pasal 26).

Batas waktu penyetoran PPh Pasal 23/26 oleh pemotong PPh adalah
tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan batas waktu penyampaian SPT
Masa PPh pasal 23/26 adalah anggal 20 bulan berikutnya. Apabila
tanggal jatuh tempo penyetoran PPh pasal 23/26 jatuh pada hari libur
maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Namun
apabila tanggal jatuh tempo pelaporan jatuh pada hari libur, maka
laporan harus disampaikan pada hari kerja sebelumnya.

SPT Masa PPh Pasal 23/26 hanya wajib dilaporkan ke KPP apabila
terdapat pembayaran yang terutang PPh Pasal 23/26. Dengan demikian
tidak terdapat SPT Masa PPh pasal 23/26 Nihil.

e. SPT Masa PPh Final pasal 4 (2)

1) PPh final atas penghasilan yang diterima/diperoleh oleh wajib
pajak sendiri

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas yang memperoleh penghasilan yang merupakan obyek PPh
final, maka diwajibkan untuk membayar dan melaporkan PPh final pasal
4 (2) yang tertuang atas penghasilan tersebut.
Jenis penghasilan lain yang merupakan obyek PPh final dan pembayaran
PPh-nya wajib dilakukan sendiri oleh penerima penghasilan (Wajib
pajak) adalah sebagai berikut :

• Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
WPOP yang menerima/memperoleh penghasilan dari transaksi pengalihan
hak atas tanah dan/atau bangunan diwajibkan membayar PPh final pasal
4 (2). Besarnya PPh yang terutang atas transaksi pegalihan hak atas
tanah dan/atau bangunan ini adalah sebesar 5% dari nilai yang
tertinggi antara nilai pengalihan (nilai transaksi) dengan nilai
NJOP.

• Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan;
Penghasilan yang diterima/diperoleh oleh WPOP dari kegiatan persewaan
tanah dan atau bangunan juga merupakan obyek PPh final pasal 4 (2).
Dalam hal penyewa adalah bukan pemotong pajak, maka PPh yang terutang
atas penghasilan dari transaksi persewaan tanah dan atau bangunan
wajib dibayar sendiri oleh penerima penghasilan. Besarnya PPh yang
terutang atas transaksi ini adalah sebesar 10% dari jumlah bruto
nilai persewaan.

Apabila penyewa adalah pemotong pajak (i.e. WP Badan), maka pelunasan
PPh final atas transaksi ini dilakukan melalui pemotongan oleh pihak
penyewa. Pemotong pajak (penyewa) wajib memberikan bukti pemotongan
(Bukti Potong PPh Final pasal 4 (2)) kepada wajib pajak (penerima
penghasilan) .

Batas waktu pembayaran PPh Final PS 4 (2) atas transaksi ini adalah
tanggal 15 bulan berikutnya. Sedangkan batas waktu pelaporan adalah
tanggal 20 bulan berikutnya.

• Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;
Apabila pemakai jasa bukan merupakan pemotong PPh, atas Penghasilan
yang diterima/diperoleh oleh WPOP dari kegiatan Jasa Konstruksi, PPh
yang terutang atas penghasilan tersebut wajib dibayar sendiri oleh
wajib pajak. Namun apabila pemakai jasa merupakan pemotong pajak,
maka PPh yang terutang atas kegiatan ini pelunasannya dilakukan
melalui pemotongan oleh pemakai jasa. Pemotong pajak (Pemakai jasa)
wajib memberikan bukti potong. Besarnya PPh final pasal 4 (2) yang
terutang atas penghasilan dari kegiatan jasa konstruksi adalah sbb :

a) Jasa Perencanaan Konstruksi  4% (empat persen) dari jumlah
bruto;
b) Jasa Pelaksanaan Konstruksi  2% (dua persen) dari jumlah
bruto;
c) Jasa Pengawasan Konstruksi  4% (empat persen) dari jumlah
bruto.

2) PPh final atas penghasilan yang terutang/dibayarkan kepada
pihak lain.

Dirjen Pajak dapat menunjuk Wajib pajak Orang Pribadi tertentu
sebagai pemotong PPh Final Pasal 4 (2) atas transaksi persewaan Tanah
dan atau bangunan. Wajib Pajak Orang Pribadi tertentu yang dapat
ditunjuk sebagai pemotong PPh atas transaksi persewaan tanah dan atau
bangunan oleh DJP adalah:

• Akuntan, arsitek, dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah
(PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan,
yang melakukan pekerjaan bebas yang telah terdafta sebagai Wajib
Pajak Dalam Negeri,
• Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan
pembukuan
yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dalam negeri.

WPOP tertentu yang telah mendapat surat penunjukan sebagai pemotong
Pajak atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan dari
KPP tempat WP terdaftar memiliki kewajiban untuk memotong,
menyetorkan dan melaporkan PPh final atas penghasilan dari transaksi
persewaan tanah dan atau bangunan yang dibayarkan atau terutang
kepada pihak lain.

PPh yang terutang atas transaksi persewaan tanah dan bangunan
tersebut, wajib disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
dan wajib dilaporkan ke kantor pelayanan pajak tempat Wajib pajak
(pemotong) terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
SPT Masa PPh Final hanya wajib dilaporkan oleh wajib pajak apabila
terdapat transaksi yang berhubungan dengan obyek PPh final, sehingga
tidak ada SPT Masa PPh Final Nihil.

2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan)

a. SPT Tahunan PPh Badan (SPT 1770)

Setelah berakhirnya tahun pajak, Wajib pajak diwajibkan untuk
menyampaikan SPT Tahunan (SPT Tahunan PPh Orang Pribadi – SPT 1770).
SPT Tahunan paling lambat disampaikan 3 (tiga) bulan setelah akhir
tahun pajak/tahun buku. Apabila tahun buku sama dengan tahun takwim
maka SPT Tahunan wajib disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret
tahun berikutnya.

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT Tahunan) bagi Wajib Pajak adalah
sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan
penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk
melaporkan tentang :

• Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan
sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam
1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
• Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek
pajak;
• Harta dan kewajiban;

b. SPT Tahunan PPh 21 (SPT 1721)

Selain melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (SPT 1770), Wajib
Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas
selaku pemotong PPh pasal 21 juga diwajibkan menyampaikan SPT Tahunan
PPh pasal 21. Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim
berakhir, Pemotong Pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh
Pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun
bulanan menurut tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU PPh.

Setiap Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan
SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong
Pajak terdaftar atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat. Surat
Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus disampaikan selambat-
lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya. Batas waktu
pelaporan ini berlaku juga bagi wajib pajak yang tahun bukunya
berbeda dengan tahun takwim.

C Kewajiban Pajak Bagi Wajib Pajak Badan

Kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak setelah terdaftar di
Kantor Pelayanan Pajak dan memiliki NPWP adalah melakukan pembayaran
dan melaporkan pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima
atau diperolehnya.

Selain itu, wajib pajak juga memiliki kewajiban untuk
memungut/memotong dan menyetorkan pajak atas penghasilan yang
dibayarkan/ terutang kepada pihak lainnya. Tatacara pemenuhan
kewajiban tersebut diatur dalam undang-undang no 7 tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-
undang No 17 tahun 2000 beserta peraturan pelaksanannya.

Selain Pajak Penghasilan, bagi pengusaha yang telah dikukuhkan
sebagai pengusaha kena pajak juga memiliki kewajiban dibidang PPN dan
PPn BM yang ketentuannya diatur dalam Undang-undang no 8 tahun 1983
tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah
sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU No 18 tahun 2000 beserta
peraturan pelaksanaannya.

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak badan setelah
memperoleh NPWP adalah sebagai berikut :

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa)

Setelah wajib pajak terdaftar di KPP dan memiliki NPWP, maka memiliki
kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa/ bulanan ke
kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Jenis SPT Masa
yang harus disampaikan oleh wajib pajak badan terdiri dari :

a. SPT Masa PPh Pasal 25

PPh Pasal 25 merupakan angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan yang
harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan. Besarnya
angsuran PPh Pasal 25 adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang
menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak
yang lalu, setelah dikurangi dengan PPh yang telah dipotong/dipungut
oleh pihak lain dan PPh yang terutang/dibayar diluar negeri yang
dapat dikreditkan; dibagi 12 (dua belas)

Bagi wajib pajak yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari
usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan (Wajib Pajak
baru), besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan Pajak
Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas
penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas).

Batas waktu pembayaran PPh pasal 25 adalah setiap tanggal 15 bulan
berikutnya. Apabila tanggal 15 jatuh pada hari libur, maka pembayaran
Ph Pasal 25 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Sedangkan
batas untuk menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 adalah 20 hari setelah
berakhirnya masa pajak (tgl 20 bulan berikutnya). Apabila tanggal 20
jatuh pada hari libur, maka pelaporan harus dilakukan pada hari kerja
sebelumnya. Hari libur meliputi hari libur nasional dan hari-hari
yang ditetapkan sebagai hari cuti bersama oleh pemerintah.
Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25, juga merupakan SPT Masa PPh
Pasal 25. SPT Masa PPh Pasal 25 ini, merupakan salah satu SPT Masa
yang wajib disampaikan oleh wajib pajak badan, meskipun tidak
terdapat pembayaran (SPT Nihil). Apabila Wajib pajak tidak
menyampaikan atau terlambat menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25, maka
wajib pajak akan dikenakan sanksi berupa denda sebear Rp 50.000 untuk
satu SPT Masa.

Bagi Wajib Pajak Badan selain yang bergerak dibidang usaha pengalihan
hak atas tanah dan atau bangunan, apabila melakukan transaksi
pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan wajib menyetor PPh yang
terutang atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Besarnya
PPh yang terutang adalah 5% dari nilai tertinggi antara nilai
transaksi dengan nilai NJOP. PPh yang terutang atas transaki
pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan merupakan uang muka pajak
yang dapat dikreditkan dalam PPh Badan pada akhir tahun.

b. SPT Masa PPh Pasal 21/26

PPh pasal 21 merupakan PPh yang terutang atas penghasilan berupa
gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan
dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan
yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan ketentuan
Pasal 21 Undang-unang PPh, PPh Pasal 21 wajib dipotong, disetor dan
dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu : pemberi kerja, bendaharawan
pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan dan penyelenggara
kegiatan.

Wajib pajak badan selaku pemberi kerja yang membayarkan gaji, upah,
honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam
bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang
dilakukan oleh waib pajak orang pribadi wajib menyampaikan SPT Masa
PPh Pasal 21. Batas waktu penyetoran PPh Pasal 21 adalah tanggal 10
bulan berikutnya, namun apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur maka
penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Sedangkan
batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 adalah 20 hari setelah
berakhirnya masa pajak (tanggal 20 bulan berikutnya), apabila tanggal
20 jatuh pada hari libur, maka penyampaian SPT Masa PPh pasal 21
harus dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

SPT Masa PPh Pasal 21 juga merupakan SPT Masa yang wajib disampaikan
oleh Wajib Pajak Badan meskipun tidak terdapat penyetoran PPh Pasal
21/26 (SPT Nihil). Apabila Wajib pajak tidak menyampaikan SPT Masa
PPh Pasal 21 atau terlambat menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21, maka
akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 50.000,- untuk satu SPT
Masa.

Ketentuan lebih lanjut tentang Petunjuk pelaksanaan pemotongan,
penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan
pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi diatur dalam Keputusan
Dirjen Pajak No KEP-545/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000.

c. SPT Masa PPN

Bagi Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
(PKP) diwajibkan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan
Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPn BM) serta menyampaikan SPT
Masa PPN. Jatuh tempo penyetoran PPN adalah setiap tanggal 15 bulan
berikutnya, sedangkan batas waktu penyampaian SPT Masa PPN adalah 20
hari setelah berakhirnya masa pajak (tgl 20 bulan berikutnya).
Seperti halnya pembayaran PPh Masa, apabila jatuh tempo penyetoran
PPN jatuh pada hari libur, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari
kerja berikutnya. Sedangkan untuk pelaporan, apabila batas waktu
pelaporan jatuh pada hari libur maka penyampaian SPT Masa PPN wajib
dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

SPT Masa PPN merupakan SPT Masa yang wajib disampaikan oleh Wajib
Pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, meskipun
Nihil. Apabila Wajib yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena
pajak tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan SPT Masa PPN
maka akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 50.000 untuk satu
SPT Masa.

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT PPN) adalah sebagai sarana untuk
melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak PPN
dan PPn BM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

• Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
• Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan
sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam
satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku;
• Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan
adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan
pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.
Ketentuan mengenai PPN diatur dalam Undang-undang no 8 tahun 1983
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU No 18
tahun 2000 beserta peraturan pelaksanaannya.

d. SPT Masa PPh Pasal 23/26

PPh pasal 23 merupakan PPh yang terutang atas penghasilan yang
diterima/diperoleh oleh wajib pajak badan dalam negeri atau bentuk
usaha tetap; yang berupa :
• Deviden
• Bunga
• Royalti
• Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21
• Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
• Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa
konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain (yg ditetapkan DJP) selain
jasa yang telah dipotong PPh pasal 21.

PPh yang terutang atas penghasilan tersebut (PPh Pasal 23) wajib
dipotong, disetorkan dan dilaporkan oleh pemotong PPh Pasal 23; yaitu
badan pemerintah, subyek pajak badan dalam negeri, penyelenggara
kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan wajib pajak luar negeri
lainnya; yang membayar/ memberikan penghasilan yang merupakan obyek
PPh pasal 23.

PPh Pasal 26 merupakan PPh yang terutang atas penghasilan yang
diterima/diperoleh oleh Wajib Pajak Luar Negeri yang berupa :
g. Deviden;
h. bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan
sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
i. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta;
j. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
k. hadiah dan penghargaan;
l. pensiun dan pembayaran berkala lainnya ;

PPh yang terutang atas penghasilan tersebut (PPh Pasal 26) wajib
dipotong, disetorkan dan dilaporkan oleh pemotong PPh Pasal 26.
Pemotong PPh Pasal 26 yaitu badan pemerintah, subyek pajak dalam
negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan
wajib pajak luar negeri lainnya; yang membayar/memberikan penghasilan
yang merupakan obyek PPh pasal 26.

Batas waktu penyetoran PPh Pasal 23/26 oleh pemotong PPh adalah
tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan batas waktu penyampaian SPT
Masa PPh pasal 23/26 adalah anggal 20 bulan berikutnya. Apabila
tanggal jatuh tempo penyetoran PPh pasal 23/26 jatuh pada hari libur
maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Namun
apabila tanggal jatuh tempo pelaporan jatuh pada hari libur, maka
laporan harus disampaikan pada hari kerja sebelumnya.

SPT Masa PPh Pasal 23/26 hanya wajib dilaporkan ke KPP apabila
terdapat pembayaran yang terutang PPh Pasal 23/26. Dengan demikian
tidak terdapat SPT Masa PPh pasal 23/26 Nihil.

e. SPT Masa PPh Final pasal 4 (2)

1) PPh final atas penghasilan yang diterima/diperoleh oleh wajib
pajak sendiri

Bagi Wajib Pajak Badan yang memperoleh penghasilan yang merupakan
obyek PPh final, maka diwajibkan untuk membayar dan melaporkan PPh
final pasal 4 (2) yang terutang atas penghasilan tersebut.
Jenis penghasilan lain yang merupakan obyek PPh final dan pembayaran
PPh-nya wajib dilakukan sendiri oleh penerima penghasilan (Wajib
pajak Badan) adalah sebagai berikut :

• Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan;
Penghasilan yang dierima/diperoleh oleh WP Badan dari kegiatan
persewaan tanah dan atau bangunan juga merupakan obyek PPh final
pasal 4 (2). Dalam hal penyewa adalah bukan pemotong pajak, maka PPh
yang terutang atas penghasilan dari transaksi persewaan tanah dan
atau bangunan wajib dibayar sendiri oleh penerima penghasilan.
Besarnya PPh yang terutang atas transaksi ini adalah sebesar 10% dari
jumlah bruto nilai persewaan.

Apabila penyewa adalah pemotong pajak (i.e. WP Badan), maka pelunasan
PPh final atas transaksi ini dilakukan melalui pemotongan oleh pihak
penyewa. Pemotong pajak (penyewa) wajib memberikan bukti pemotongan
(Bukti Potong PPh Final pasal 4 (2)) kepada wajib pajak (penerima
penghasilan).

Batas waktu pembayaran PPh Final PS 4 (2) atas transaksi ini adalah
tanggal 15 bulan berikutnya. Sedangkan batas waktu pelaporan adalah
tanggal 20 bulan berikutnya.

• Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;
Apabila pemakai jasa bukan merupakan pemotong PPh, atas Penghasilan
yang diterima/diperoleh oleh WP Badan (yang tidak memiliki
sertifikasi sebagai pengusaha kontruksi menengah atau besar) dari
kegiatan Jasa Konstruksi, PPh yang terutang atas penghasilan tersebut
wajib dibayar sendiri oleh wajib pajak. Namun apabila pemakai jasa
merupakan pemotong pajak, maka PPh yang terutang atas kegiatan ini
pelunasannya dilakukan melalui pemotongan oleh pemakai jasa. Pemotong
pajak (Pemakai jasa) wajib memberikan bukti potong. Besarnya PPh
final pasal 4 (2) yang terutang atas penghasilan dari kegiatan jasa
konstruksi adalah sbb :

a) Jasa Perencanaan Konstruksi  4% (empat persen) dari jumlah
bruto;
b) Jasa Pelaksanaan Konstruksi  2% (dua persen) dari jumlah
bruto;
c) Jasa Pengawasan Konstruksi  4% (empat persen) dari jumlah
bruto.

2) PPh final atas penghasilan yang dibayarkan/terutang kepada
pihak lain

Wajib pajak badan yang melakukan pembayaran/memberikan penghasilan
tertentu yang pengenaan pajaknya telah diatur dengan peraturan
pemerintah dan dikenakan PPh final diwajibkan untuk memotong,
menyetorkan dan melaporkan PPh yang terutang atas penghasilan
tersebut ke kantor pajak.

Penghasilan yang pengenaan pajaknya telah diatur dengan peraturan
pemerintah dan dikenakan PPh yang bersifat final adalah :
• Penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek.
• Penghasilan dari hadiah undian
• Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan
• Penghasilan dari bunga deposito dan tabungan serta diskonto
Sertifikat Bank Indonesia.
• Penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan
• Penghasilan dari obligasi yang diperdagangkan di bursa efek
• Penghasilan dari usaha jasa konstruksi
Apabila terdapat transaksi yang merupakan obyek PPh final, wajib
pajak badan yang melakukan transaksi tersebut wajib memotong,
menyetorkan dan melaporkan PPh yang terutang. Pelaporan PPh final
dilakukan dengan menggunakan SPT Masa PPh Final.

SPT Masa PPh Final hanya wajib dilaporkan oleh wajib pajak badan
apabila terdapat transaksi yang berhubungan dengan obyek PPh final,
sehingga tidak ada SPT Masa PPh Final Nihil.

2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan)

a. SPT Tahunan PPh Badan (SPT 1771)

Setelah berakhirnya tahun pajak, Wajib pajak diwajibkan untuk
menyampaikan SPT Tahunan (SPT Tahunan PPh Badan – SPT 1771). SPT
Tahunan paling lambat disampaikan 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun
pajak/tahun buku.

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT Tahunan) bagi Wajib Pajak adalah
sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan
penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk
melaporkan tentang :

• Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan
sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam
1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
• Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek
pajak;
• Harta dan kewajiban;

b. SPT Tahunan PPh 21 (SPT 1721)

Selain melaporkan SPT Tahunan PPh Badan, Wajib Pajak Badan selaku
pemotong PPh pasal 21 juga diwajibkan menyampaikan SPT Tahunan PPh
pasal 21. Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir,
Pemotong Pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21
yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan menurut
tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU PPh.

Setiap Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan
SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong
Pajak terdaftar atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat. Surat
Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus disampaikan selambat-
lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya. Batas waktu
pelaporan ini berlaku juga bagi wajib pajak yang tahun bukunya
berbeda dengan tahun takwim.

Pajak Atas Uang Pesangon

2005-10-03T20:25:00.000-07:00

Ketentuan Perpajakan Atas Uang Pesangon
TRIYANI

Abstrak

Pesangon merupakan hak karyawan yang harus diberikan oleh pengusaha dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja. Pesangon yang diterima/ diperoleh karyawan adalah penghasilan yang merupakan obyek PPh Pasal 21. Dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pesangon yang menjadi hak karyawan terdapat beberapa cara yang lazim digunakan oleh pengusaha. Perbedaan cara dalam memenuhi kewajiban tersebut akan mempunyai konsekuensi perpajakan yang berbeda.
Keywords : Pesangon; Lembaga Pengelola Dana Pesangon; PPh atas Uang Pesangon

Pendahuluan

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, berdasarkan undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima kepada karyawan.

Dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pesangon, terdapat beberapa cara yang dapat digunakan oleh pengusaha (pemberi kerja). Pada umumnya perusahaan membayarkan uang pesangon secara langsung kepada karyawan pada saat adanya pemutusan hubungan kerja. Namun ada pula perusahaan tidak membayarkan uang pesangon secara langsung kepada karyawan, tetapi menunjuk pihak ketiga untuk mengelola dana pesangon yang menjadi kewajiban perusahaan. Pihak ketiga yang ditunjuk sebagai pengelola dana pesangon bisa berupa Lembaga Pengelola Dana Pesangon yang dibentuk oleh perusahaan sendiri, Pengleola dana pesangon bukan bank maupun diserahkan kepada bank.

Imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima/diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya (termasuk uang pesangon) merupakan obyek Pajak penghasilan. Berdasarkan pasal 21 undang-undang PPh, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan yang diterima/diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar penghasilan tersebut.

Perlakuan perpajakan atas penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua diatur dalam Peraturan Pemerintah No 149 tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000.

Perlakuan Perpajakan atas Uang Pesangon yang Dibayarkan Secara Langsung.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 149 tahun 2000 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final oleh pihak-pihak yang membayarkan.

Besarnya Pajak Penghasilan yang harus dipotong adalah sebagai berikut :
No Jumlah Penghasilan Bruto Tarif PPh
1 Rp 0 s/d Rp 25.000.000,- Dikecualikan dari pemotongan PPh
2 Diatas Rp 25.000.000,- s/d Rp 50.000.000,- 5% (Lima Persen)
3 Diatas Rp 50.000.000,- s/d Rp 100.000.000,- 10% (sepuluh persen)
4 Diatas Rp 100.000.000,- s/d Rp 200.000.000,- 15% (lima belas persen)
5 Diatas Rp 200.000.000 25% (dua puluh lima persen)

Tabel 1 : Tarif PPh pasal 21 final atas Uang Pesangon, Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/ Jaminan Hari Tua.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 112/KMK.03/2001, yang dimaksud dengan uang pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada karyawan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk penghargaan masa kerja dan uang ganti kerugian.

Definisi tersebut sejalan dengan keputusan menteri tenaga kerja No KEP-150/Men/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian; yang masih berlaku pada saat penetapan keputusan menteri keuangan No 112/KMK.03/2001 tersebut. Sejak diberlakukannya undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ketentuan mengenai pesangon diatur dalam pasal 156.

Sebagai perbandingan, berikut ini penulis sajikan besarnya uang pesangon yang menjadi hak tenaga kerja menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 150/Men/2000 dan menurut undang-undang No 13 tahun 2003.

Jenis Pemutusan Hubungan Kerja K-150/2000 UU Ketenagakerjaan

I Pada Usia Pensiun
1. Ada Program Pensiun dan tidak ada iuran pekerja NIHIL Max (0;2PSNG+PMK+PH-MP)+PH
2 Ada Program Pensiun dan ada iuran pekerja - Max (0;2PSNG+PMK+PH-MP+IP)+PH
3 Tidak ada program pensiun 2xPSNG+PMK+GK 2XPSNG+PMK+PH
II Sebelum Usia Pensiun
4 Melakukan kesalahan berat PMK + GK PH
5 Melakukan kesalahan berat/ pelanggaran perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja sama PSNG + PMK + GK PSNG+PMK+PH
6 Ditahan dan tidak dapat melakukan pekerjaan atau dinyatakan salah oleh pengadilan NIHIL PMK+PH
7 Mengundurkan diri secara baik atas kemauan sendiri PMK + GK PH
8 Kesalahan pengusaha PSNG + PMK + GK 2XPSNG+PMK+PH
9 Perorangan – bukan kesalahan pekerja tetapi dapa menerima 2XPSNG + PMK + GK -
10 Massal – perusahaan tutup karena rugi – force majeur PSNG+PMK+GK PSNG+PMK+PH
11 Massal – Perusahaan tutup bukan karena rugi, melakukan efisiensi 2XPSNG+PMK+GK 2XPSNG+PMK+PH
12 Perubahan status/kepemilikan sebagian/ seluruh / pindah lokasi dengan syarat baru = lama dan pekerja tidak bersedia kerja PSNG+PMK+GK PSNG+PMK+PH
13 Perubahan status/ kepemilikan sebagian/seluruh / pindah lokasi dan pengusaha tidak mau menerima apapun alasannya 2XPSNG+PMK+GK 2XPSNG+PMK+PH
14 Perusahaan pailit Tidak diatur PSNG+PMK+PH
15 Meninggal dunia 2XPSNG+PMK+GK 2XPSNG+PMK+PH
16 Mangkir selama 5 hari atau lebih secara berturut-turut - PH
17 Sakit berkepanjangan, cacat karena kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan NIHIL 2XPSNG+2XPMK+PH
Tabel 2 : Perbandingan Besaran Hak PHK : K-150/2000 dan UU No 13 tahun 2003
Sumber : Kompas – Bisnis dan Investasi / 25 Maret 2003.
Keterangan :
- PSNG = Pesangon
- PMK = Penghargaan Masa Kerja
- GK = Ganti Kerugian
- PH = Penggantian Hak (Cuti Tahunan, Biaya repatriasi, penggantian
perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja
- MP = Manfaat Pensiun
- IP = Himpunan Peserta dan Hasil Pengembaliannya.

Masa Kerja (MK) Uang Pesangon Uang penghargaan Masa Kerja *
MK < 1 1 0
1<=MK<2 2 0
2<=MK<3 3 0
3<=MK<4 4 2
4<=MK<5 5 2
5<=MK<6 6 2
6<=MK<7 7+0 3
7<=MK<8 7+1 3
8<=MK<9 7+2 3
9<=MK<12 7+2 4
12<=MK<15 7+2 5
15<=MK<18 7+2 6
18<=MK<21 7+2 7
21<=MK<24 7+2 8
MK>=24 7+2 10

Tabel 3 :Skala Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja
* Kelipatan Upah

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja dan perusahaan melakukan pembayaran pesangon yang menjadi kewajibannya secara langsung kepada tenaga kerja, maka perusahaan memiliki kewajiban untuk memotong dan menyetorkan PPh pasal 21 (PPh final) yang terutang atas pesangon. Besarnya PPh Pasal 21 dihitung sesuai dengan tarif dalam tabel 1 tersebut diatas.

Atas pembayaran uang pesangon ini perusahaan dapat membebankan sebagai biaya/ pengurang penghasilan dalam menghitung penghasilan kena pajak dan PPh badan terutang (merupakan deductable expenses).

Apabila perusahaan telah membentuk cadangan untuk dana pesangon sebelum terjadinya pemutusan hubungan kerja, maka atas pembentukan cadangan dana pesangon belum terutang PPh Pasal 21. Selain itu, pembentukan cadangan dana pesangon tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak dan PPh badan (merupakan non deductable expenses)

Perlakuan Perpajakan atas uang pesangon yang dialihkan kepada pengelola dana pesangon tenaga kerja.

Dalam menjalankan kewajibannya membayar pesangon kepada tenaga kerja, perusahaan dapat menunjuk pihak lain untuk menanganinya. Pada saat terjadinya pemutusan hubungan kerja, pihak lain yang ditunjuk oleh perusahaan tersebut yang akan melakukan pembayaran uang pesangon kepada karyawan yang berhak.

Menurut KEP-350/PJ./2001 yang dimaksud pengelola dana pesangon adalah badan yang ditunjuk oleh pemberi kerja untuk mengelola uang pesangon yang selanjutnya membayarkan uang pesangon tersebut kepada karyawan dari pemberi kerja yang bersangkutan pada saat berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja.
Pengalihan tanggung jawab untuk membayar uang pesangon yang menjadi hak Tenaga kerja kepada pengelola dana pesangon dapat dilakukan oleh perusahaan melalui pembayaran uang pesangon secara sekaligus maupun secara bertahap.

a) Pembayaran Uang Pesangon Dilakukan Secara Sekaligus.

Apabila pembayaran uang pesangon yang menjadi hak tenaga kerja dialihkan kepada pengelola dana pesangon tenaga kerja dilakukan oleh perusahaan secara sekaligus, maka pada saat tanggung jawab pembayaran uang pesangon dialihkan kepada pengelola dana pesangon tenaga kerja karyawan dianggap telah menerima hak atas manfaat uang pesangon. Dengan demikian pemberi kerja memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang atas uang pesangon yang dialihkan pada saat terjadinya pengalihan tanggung jawab pembayaran uang pesangon tersebut.

PPh pasal 21 yang terutang atas pembayaran uang pesangon pada saat terjadinya pengalihan uang pesangon kepada pengelola dana pesangon merupakan PPh 21 Final. Besarnya PPh yang harus dipotong oleh pemberi kerja (perusahaan) adalah sesuai dengan tariff pada table 1 diatas.

Bunga atas tabungan uang pesangon merupakan hak karyawan yang akan diberikan oleh pengelola dana pesangon tenaga kerja pada saat berakhirnya masa kerja atau terjadinya PHK terlebih dahulu harus dipotong PPh sebagai berikut :

a. Dalam hal pengelola dana pesangon adalah bukan bank, maka dipotong PPh sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur dalam pasal 23 (1) huruf a Undang-undang PPh.
b. Dalam hal pengelola dana pesangon adalah bank maka dipotong PPh sebesar 20% dari jumlah bruto berdasarkan ketentuan pasal 4 (2) Undang-undang PPh dan PP No 131 tahun 2000.

Pada saat pengelola dana pesangon tenaga kerja membayar uang pesangon kepada karyawan tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 karena PPh pasal 21-nya telah dibayar pada saaat pengalihan uang pesangon dari pemberi kerja kepada badan pengelola dana pesangon tenaga kerja.

Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 wajib diberikan oleh pemberi kerja (perusahaan) kepada karyawan pada saat dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas pembayaran uang pesangon secara sekaligus kepada pengelola dana pesangon. Bukti Pemotongan ini dapat digunakan sebagai bukti bahwa pemotongan pajak telah dilakukan pada saat dana dialihkan sehingga saat membayar uang pesangon kepada karyawan, pengelola dana pesangon tidak perlu memotong PPh Pasal 21 lagi.

Dalam hal pembayaran uang pesangon yang menjadi hak tenaga kerja dialihkan kepada pihak ketiga dilakukan secara sekaligus, pemberi kerja dapat membebankan uang pesangon tersebut sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan Kena pajak pada saat terjadinya pengalihan tanggung jawab kepada pengelola dana pesangon.

b) Pembayaran uang pesangon dilakukan secara bertahap

Perlakuan PPh pasal 21 atas uang pesangon yang dialihkan kepada pengelola dana pesangon secara bertahap adalah sebagai berikut :

1. Pada saat tanggung jawab pembayaran uang pesangon dialihkan kepada pengelola dana pesangon tenaga kerja melalui pembayaran uang pesangon secara bertahap, pemberi kerja tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas pembentukan uang pesangon tersebut

2. Pada saat pengelola dana pesangon tenaga kerja membayar uang pesangon kepada karyawan, pengelola dana pesangon tenaga kerja wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21. PPh pasal 21 yang harus dipotong oleh pengelola dana pesangon merupakan PPh pasal 21 final. Besarnya PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 149 tahun 2000 dan KMK No.112/KMK.03/2001 (seperti tabel 1 diatas).

3. Bunga atas tabungan uang pesangon merupakan hak karyawan yang harus diberikan oleh pengelola dana pesangon tenaga kerja bersamaan dengan pembayaran uang pesangon kepada karyawan yang bersangkutan. Atas pembayaran bunga ini terutang PPh sebagai berikut :

• Dalam hal pengelola dana pesangon adalah bukan bank maka dipotong Pajak Penghasilan sebesar 15% dari jumlah bruto, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan
• Dalam hal pengelola dana pesangon adalah bank maka dipotong PPh Final sebesar 20% dari jumlah bruto berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan dan PP no 131 tahun 2000.
Dalam hal pembayaran uang pesangon dialihkan kepada pihak ketiga secara bertahap, meskipun pemotongan PPh Pasal 21 baru dapat dilakukan pada saat pembayaran uang pesangon kepada karyawan yang bersangkutan, namun pembebanan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak bagi pemberi kerja telah dapat dilakukan pada saat pengalihan tanggung jawab pembayaran uang pesangon tersebut.

Penutup

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perlakuan PPh atas pembayaran uang pesangon/tebusan pensiun adalah sebagai berikut :

1) Pesangon merupakan penghasilan bagi karyawan yang dikenakan PPh pasal 21 dan merupakan deductable expense bagi perusahaan.
2) Saat terutangnya PPh Pasal 21 atas pesangon yang dibayarkan secara langsung oleh pemberi kerja pada saat terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah pada saat pesangon tersebut terutang/dibayarkan kepada tenaga kerja.
3) Saat terutangnya PPh Pasal 21 atas pesangon yang pembayarannya dialihkan secara sekaligus kepada pengelola dana pesangon tenaga kerja adalah pada saat pengalihan tanggungjawab pembayaran pesangon kepada pengelola dana pesangon. Pada saat terjadinya pemutusan hubungan kerja, pesangon yang dibayarkan oleh pengelola dana pesangon tidak lagi dikenakan PPh pasal 21.
4) Saat terutangnya PPh Pasal 21 atas pesangon yang pembayarannya dialihkan kepada pengelola dana pesangon tenaga kerja secara bertahap adalah pada saat pesangon dibayarkan kepada karyawan.
5) Jika Pengelola dana pesangon bukan bank, bunga tabungan dana pesangon yang diterima/diperoleh karyawan merupakan obyek PPh pasal 23 dengan tariff 15%
6) Jika Pengelola dana pesangon adalah wajib pajak bank, bunga tabungan dana pesangon yang diterima/diperoleh karyawan merupakan obyek PPh Pasal 4 (2) dengan tariff 20%.

Daftar Pustaka

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-350/PJ./2001 tanggal 14 Mei 2001 tentang Perlakuan Perpajakan atas Uang Pesangon yang Dialihkan kepada Pengelola Dana Pesangon tenaga kerja sebagaimana terakhir telah diubah dengan KEP-649/PJ./2001 tanggal 5 Oktober 2001

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.03/2001 tanggal 6 Maret 2001 tentang Pemotongan PPh pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150/Men/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan

Peraturan Pemerintah Nomor 149 tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang Pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua

Surat Dirjen Pajak Nomor S-131/PJ.313/2005 tanggal 14 Februari 2005 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Dana Pensiun dan Dana Pesangon

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2000.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakejaan

Kompas, 25 Maret 2003 – Kolom Bisnis dan Ivestasi

TANGGUNGAN YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DALAM PTKP

2005-07-11T02:10:00.000-07:00

TANGGUNGAN YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DALAM PTKP
TRIYANI BUDIANTO.

Pendahuluan

Dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak, bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri diberikan pengurang berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) disesuaikan dengan banyaknya anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya bagi wajib pajak yang bersangkutan. Dalam tulisan ini, penulis mengulas tentang Tanggungan Wajib Pajak yang dapat diperhitungkan dalam menghitung besarnya Penghasilan tidak kena pajak.

Key words : Tanggungan Waiib Pajak, Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Besarnya PTKP

Penghasilan tidak kena pajak merupakan pengurang yang diberikan untuk menghitung besarnya Laba Kena Pajak (penghasilan kena pajak) bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Penghasilan tidak kena pajak diberikan bagi wajib pajak orang pribadi, baik yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas maupun wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas.

Besarnya Penghasilan tidak kena pajak telah mengalami beberapa kali perubahan. Besarnya PTKP yang berlaku sejak tahun pajak 2005, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No KMK-564/KMK.04/2004 tanggal 29 November 2004 adalah sebagai berikut :
a. Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak;
b. Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
c. Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
d. Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak anqkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Disamping untuk dirinya, kepada Wajib Pajak yang sudah kawin diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Bagi Wajib Pajak yang isterinya menerima atau memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilannya, maka Wajib Pajak tersebut mendapat tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk seorang isteri sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Wajib Pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, misalnya orang tua, mertua, anak kandung, anak angkat, diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk paling banyak 3 (tiga) orang.

Penghitungan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak ditentukan menurut keadaan Wajib Pajak pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak.

Contoh :
Pada tanggal 1 Januari 2001 Wajib Pajak B berstatus kawin dengan tanggungan 1 (satu) orang anak. Apabila anak yang kedua lahir setelah tanggal 1 Januari 2001, maka besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan Wajib Pajak B untuk tahun pajak 2001 tetap dihitung berdasarkan status kawin dengan 1 (satu) anak.

Pada tanggal 2 Januari 2001 Orang Tua Wajib Pajak C (yang di tanggung sepenuhnya oleh C) meninggal dunia. Wajib Pajak C telah menikah tahun 1999 dan mempunyai seorang anak yang lahir pada tahun 2000. Karena Orang Tua C meninggal tanggal 2 Januari 2001, maka untuk tahun 2001 PTKP bagi wajib pajak C tetap memperhitungkan Oangtuanya sebagai tambahan tanggungan atau dianggap sebagai K/2

Tambahan PTKP Untuk Anggota Keluarga Sedarah dan Semenda yang menjadi tanggungan

Wajib Pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk paling banyak 3 (tiga) orang. Yang dimaksud dengan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pengertian kekeluargaan sedarah adalah pertalian kekeluargaan antara orang-orang dimana yang seorang adalah keturunan dari yang lain, atau antara orang-orang yang mempunyai bapak asal yang sama. Hubungan kekeluargaan sedarah dihitung dengan jumlah kelahiran. Setiap kelahiran disebut derajat. Urutan derajat yang satu dengan derajat yang lain disebut garis. Garis lurus adalah urutan derajat antara orang-orang dimana yang satu merupakan keturunan dari yang lain.

Dalam Garis lurus, dibedakan garis lurus kebawah dan garis lurus keatas. Garis lurus kebawah merupakan hubungan antara bapak-asal dan keturunannya; sedangkan garis lurus keatas adalah hubungan antara seseorang dan mereka yang menurunkannya.
Sedangkan Kekeluargaan semenda adalah suatu pertalian kekeluargaan karena perkawinan, yaitu pertalian antara salah seorang dari suami-istri dan kelurga sedarah dari pihak lain. Derajat kekeluargaan semenda dihitung dengan cara yang sama seperti cara menghitung derajat kekeluargaan sedarah.

Skema hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Hubungan Sedarah :
a. Lurus satu derajat : Ayah, Ibu, Anak kandung
b. Kesamping satu derajat : Saudara Kandung (kakak, Adik kandung)

2. Hubungan Semenda :
a. Lurus satu derajat : Mertua, Anak Tiri
b. Kesamping satu derajat : Saudara Ipar (Adik Ipar, kakak Ipar)

Berdasarkan skema tersebut, yang termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus yaitu : ayah, ibu dan anak kandung. Sedangkan yang termasuk dalam pengertian keluarga semenda dalam garis keturunan lurus yaitu: ayah mertua, ibu mertua dan anak tiri.

Anggota keluarga sedarah dan semenda berikut ini tidak dapat diperhitungkan sebagai tanggungan untuk penghitungan tambahan PTKP.
• Saudara kandung, karena termasuk dalam pengertian keluarga sedarah kesamping satu derajat;
• Saudara ipar, karena termasuk dalam pengertian keluarga semenda kesamping satu derajat;
• Saudara dari bapak/ibu, karena tidak termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus

Anak yang telah memiliki penghasilan sendiri

Dalam menghitung penghasilan kena pajak, penghasilan anak yang belum dewasa, digabung dengan penghasilan orang tuanya. Dengan demikian, meskipun anak tersebut telah memiliki penghasilan sendiri dalam menghitung PTKP tetap diperhitungkan sebagai tanggungan wajib pajak (orang tuanya). Pengertian belum dewasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Sedangkan menurut Undang-undang pajak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.
Penghasilan yang diperoleh atau diterima anak yang telah dewasa (telah berumur 18 tahun atau lebih) akan dikenakan pajak tersendiri. Anak yang telah berumur 18 tahun atau lebih dan telah memperoleh penghasilan sendiri, tidak lagi diperhitungkan sebagai tanggungan dalam menghitung besarnya PTKP.

Sebaliknya apabila wajib pajak mempunyai anak yang telah berumur 18 tahun atau lebih, tetapi masih menjadi tanggungan sepenuhnya wajib pajak (dan belum menikah), anak tersebut masih diperhitungkan sebagai tanggungan Wajib Pajak dalam menghitung besarnya PTKP.

Tambahan PTKP Untuk Anak Angkat

Selain untuk anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat, tambahan PTKP juga diberikan untuk wajib pajak yang memiliki tanggungan anak angkat. Namun demikian jumlah tanggungan yang diperhitungkan dalam PTKP dibatasi maksimum 3 orang.

Pengertian anak angkat dalam penghitungan PTKP bukanlah pengertian anak angkat sebagaimana dalam masyarakat sehari-hari yaitu seorang anak yang diaku dan diangkat sebagai anak. Dan juga bukanlah pengertian anak angkat sebagaimana dimaksud dalam hukum perdata yang harus terlebih dahulu ada pengesahan dari Hakim Pengadilan Negeri. Akan tetapi, Pengertian anak angkat yang dapat diperhitungkan dalam perundang-undangan pajak ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :
a. seseorang yang belum dewasa;
b. yang tidak tergolong keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus dari Wajib Pajak;
c. dan menjadi tanggungan sepenuhnya dari Wajib Pajak.

Pengertian menjadi tanggungan sepenuhnya menurut Undang-undang Pajak Penghasilan berdasarkan keadaan yang dapat terlihat dari keadaan yang nyata yaitu :
• tinggal bersama-sama dengan Wajib Pajak;
• nampak secara nyata tidak mempunyai penghasilan sendiri;
• tidak pula turut dibantu oleh lain-lain anggota keluarga atau oleh orang tuanya sendiri.

Sedangkan kalau Wajib Pajak sekedar menyumbang, membantu, bertanggung jawab dan sebagainya, maka tidak termasuk dalam menjadi tanggungan sepenuhnya.

PTKP Untuk Karyawati Kawin dan Wajib Pajak yang Belum Menikah.

Dalam hal karyawati kawin, PTKP yang dapat dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri. Namun demikian, bagi karyawati kawin yang menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, selain PTKP untuk dirinya sendiri diberikan tambahan PTKP sebesar Rp. 1.200.000,00 setahun atau Rp. 100.000,00 sebulan dan ditambah PTKP untuk keluarganya yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
Bagi karyawan atau karyawati yang belum berkeluarga (TK) untuk pengurangan PTKP disamping untuk diri karyawan atau karyawati dapat pula memperoleh tambahan pengurangan PTKP untuk anggota keluarga sedarah dan semenda, termasuk anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang.

Penutup

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat diimpulkan bahwa tanggungan yang dapat diperhitungkan dalam menghitung PTKP Wajib Pajak Orang Pribadi harus memenuhi syarat sebagai berikut :
1. Merupakan anggota keluarga sedarah atau keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat (baik keatas maupun kebawah).
2. Anggota keluarga tersebut tidak memperoleh penghasilan dan menjadi tanggungan sepenuhnya wajib pajak.
3. Anak yang belum dewasa, berumur kurang dari 18 tahun dan belum pernah menikah, meskipun telah memiliki penghasilan sendiri.
4. Untuk anak angkat (Selain anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus) yang dapat diperhitungkan dalam PTKP adalah anak angkat yang belum dewasa (kurang dari 18 tahun) dan menjadi tanggungan sepenuhnya wajib pajak.

PTKP dihitung berdasarkan keadaan pada awal tahun. Semua perubahan jumlah tanggungan wajib pajak (baik penambahan maupun pengurangan) yang terjadi selama tahun berjalan diperhitungkan pada tahun pajak berikutnya.

Daftar Pustaka

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004 tanggal 29 November 2004 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

Redaksi PT Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1989. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. Jakarta : PT Intermasa.

Surat Dirjen Pajak Nomor S-112/PJ.41/1995 tanggal 29 Agustus 1995 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2000.

Heboh somasi Ditjen Pajak dan Republik Banana

2005-04-13T06:21:00.000-07:00

Heboh somasi Ditjen Pajak dan Republik Banana

12 Apr 2005 11:35 WIB - klikpajak.com

Belum lama ini penulis disomasi oleh Direktur Administrasi Pajak atas nama
Dirjen Pajak beserta seluruh jajarannya. Pasalnya, karena penulis tidak
dapat membuktikan tentang apa yang ditulis dalam sebuah harian nasional.

Dalam artikel itu antara lain penulis kemukakan bahwa sebagai gambaran
sangat kasar, ketika membayar pajak atas dasar self assessment, Wajib Pajak
(WP) hanya membayar maksimal 50%. Karena ini praktik umum, aparat pajak
mengetahuinya.

Aparat pajak membuat perkiraan berapa yang 'ditimpa' dan mengenakan denda.
WP lantas kaget dan mengajak berunding. Jumlah yang disepakati, sebagai
hasil perundingan, dibayar oleh WP. Oknum aparat pajak bersangkutan
menyetorkannya ke kas negara maksimal hanya 50%.

Alhasil, kalau yang tercantum dalam APBN-sebagai pendapatan pajak
penghasilan dan pajak pertambahan nilai-sebesar misalnya Rp180 triliun,
mestinya yang menjadi hak negara dan tidak masuk ke kas negara ya sama
dengan jumlah itu.

Penulis lantas disomasi, diminta membuktikan dari sekian 70 juta WP itu,
satu per satu siapa, di mana, berapa yang dilaporkan, dan dibayar atas dasar
self assessment. Berapa yang sebenarnya harus dilaporkan dan dibayar, dan
berapa yang digelapkan. Juga diminta membuktikan satu per satu oknum aparat
pajak yang bernegosiasi, dengan siapa, jumlah berapa, dan berapa yang
ditilep oleh oknum bersangkutan.

Kalau tidak bisa membuktikan, dalam waktu tujuh hari sejak diterimanya surat
somasi, penulis harus minta maaf di sebuah harian nasional. Kalau tidak,
akan ditindak secara hukum. Artinya, penulis akan dituntut di pengadilan
dengan tuduhan mendiskreditkan Ditjen Pajak. Bayangkan kalau hal itu
terjadi!

Penulis akan diinterogasi berjam-jam, mungkin berhari-hari, dan akan
dihadapkan pada advokat. Penulis juga harus menyewa advokat dengan tarif
yang mahal, selain akan mondar-mandir ke polisi dan pengadilan, diajak
berargumentasi seperti pokrol yang menggunakan pasal-pasal hukum secara
juristerij.

Mana tahan? Ya minta maaflah. Eh, banyak orang ngenyek penulis. Mereka
mengatakan "Kwik Kian Gie keok, sudah jinak, dan sebagainya."

Penulis menyesal lupa mencantumkan dalam iklan penulis mohon kepada Tuhan
Yang Maha Esa agar memberi ampun dan maaf kepada penulis, tetapi juga kepada
siapa pun yang membuat heboh soal somasi tersebut, kalau dalam peristiwa itu
kelakuannya didasarkan atas kebohongan. Artinya, dalam bertindak dan
bersuara, dalam batinnya yang paling dalam dan hanya Tuhan yang tahu, yang
bersangkutan, siapa pun mereka, mungkin berbohong. Kalau kebohongan terjadi,
Tuhan hendaknya mengampuni mereka.

Asumsi, dugaan serta hitung-hitungan tersebut diketahui banyak orang.
Semuanya telah penulis uraikan dalam buku kecil berjudul Pemberantasan
Korupsi untuk meraih Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan, dan Keadilan."

Buku kecil ini diterbitkan sebanyak 10.000 eksemplar pada Maret 2003. Karena
habis dan banyak permintaan, diterbitkan lagi edisi ke-2 sebanyak 10.000
eksemplar dan habis lagi.

Dalam buku tersebut semua yang ditulis di sebuah harian itu dan
mengakibatkan somasi, telah ditulis secara harafiah. Tetapi ketika itu tidak
apa-apa, walaupun telah dibicarakan dengan Presiden Abdurrahman Wahid,
Presiden Megawati Soekarnoputri, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, dan
Dirjen Pajak Hadi Purnomo.

Ini karena beliau-beliau itu mengerti bahwa maksud penulis mengemukakan
substansi tersebut untuk memecahkan masalah KKN yang dipastikan akan
menghancurleburkan bangsa ini melalui revolusi sosial yang dahsyat bila
tidak segera diambil langkah-langkah perbaikan.

Maksud memberi penjelasan bahwa biaya pemberantasan praktik KKN sangat
mahal. Ini karena harus menjatuhkan tindakan PHK terhadap banyak orang
dengan pesangon yang jumlahnya sangat besar. Untuk jelasnya bacalah buku itu
secara keseluruhan. Tidak ada maksud sedikit pun memojokkan atau
mendiskreditkan siapa pun.

Kasus di Republik Banana

Tetapi apa boleh buat nasi sudah menjadi bubur. Jadi, sekarang penulis
jelaskan sekali lagi materi dan substansinya.

Untuk menghindari somasi lagi, dengan tegas penulis nyatakan bahwa yang akan
ditulis ini adalah kondisi dari negara yang bukan Republik Indonesia. Yang
digambarkan dalam tulisan ini adalah kondisi di negara lain, yang bernama
Republik Banana, bukan Republik Indonesia. Karena itu, di Indonesia tidak
perlu ada yang merasa tersinggung, terpojok, dan terdiskreditkan!

Republik Banana (selanjutnya disebut RB) termasuk negara yang paling korup
di dunia. Walau kekayaan alamnya melimpah, tanah luas, subur, dan dua per
tiganya terdiri dari laut yang kaya raya bahan makanan bergizi, bagian
terbesar dari rakyatnya sangat miskin.

Ini karena praktik korupsi di negara itu termasuk yang paling hebat di
dunia.

Di RB, ada yang mengemukakan pikiran untuk memberantas korupsi-melalui
penciptaan kondisi yang kondusif dan menyeluruh-dan setelah tanpa korupsi
semua penguasa dimungkinkan hidup mewah tanpa korupsi. Bila masih berani
korupsi, pelakunya dihukum mati.

Maksudnya membuat langkah dan tindakan yang melengkapi tindakan yang
kasuistis. Yaitu, mencari koruptor, mencari buktinya, dan divonis penjara
atau bebas. Kebanyakan bebas, ini karena mencari buktinya susah dan justru
karena korupsi, semua insan hukum memainkan hukumnya dengan juristerij atau
pokrol bambu.

Langkah-langkah itu sebagai berikut. Pertama, seluruh pemerintahan
(kementerian dan lembaga non-departemen) dibuat optimal, yaitu jumlahnya dan
uraian tugas pokok dan fungsinya dibuat pas dengan kebutuhan RB.

Kedua, setiap kementerian dan LPND dibuat optimal juga, yaitu jumlah Ditjen,
jumlah personalianya, dan uraian tugas pokok dan fungsinya dibuat pas untuk
kementerian dan LPND bersangkutan.

Ketiga, perbandingan gaji antara satu pejabat dan pejabat lainnya dibuat
adil. Tidak seperti sekarang, Presiden Republik Banana digaji Ps59 juta
sebulan (Ps adalah singkatan dari mata uang yang namanya Pisang) tetapi
presdir dari BUMN-nya digaji Ps300 juta tanpa ada yang mempermasalahkannya.

Keempat, setelah perbandingan gaji semua pegawai negeri sipil, tentara, dan
polisi dibuat adil betul, jumlahnya dinaikkan secara proporsional, sehingga
setiap pejabat yang memiliki kuasa bisa hidup mewah dan gagah. Jadi, tidak
saja cukup tetapi hidupnya sangat bergengsi. Maksudnya, supaya tidak ada
lagi alasan sedikit pun untuk melakukan korupsi. Kelima, kalau semuanya
sudah terjadi, yang masih berani berkorupsi dihukum mati.

Hukuman mati

Hukuman mati dapat dilakukan tanpa beban. Ini karena sudah tidak ada alasan
sedikit pun untuk melakukan korupsi. Cara menentukan apakah seorang korup
atau tidak juga tidak perlu njlimet. Dengan akal sehat saja seperti yang
dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari di negara-negara yang sudah maju.

Hukum ditafsirkan atas dua tonggak. Pertama, redelijkerwijze aan te nemen
atau menurut akal sehat dapat diterima bahwa yang bersangkutan memang
korupsi. Kedua, tonggak te goeder trouw atau menurut akal sehat ada itikad
baik atau tidak.

Semua ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Pertama dibutuhkan biaya yang
besar untuk melakukan studi agar tiba pada organisasi birokrasi yang
optimal.

Dalam melakukan rasionalisasi, banyak pegawai yang dikenakan PHK. Supaya
pesangon bagi pegawai yang dikenakan PHK menggiurkan, jumlahnya juga harus
sangat besar.

Dengan demikian, para pegawai tidak saja tidak keberatan bila dikenakan PHK
tetapi mereka justru ingin agar dikenakan PHK. Dari mana biaya tersebut
diperoleh? Dari utang terlebih dahulu.

Bila proyek pemberantasan korupsi ini berhasil 30% saja, pemerintah sudah
bisa memperoleh pendapatan tambahan sekitar Ps92 triliun setahun. Menurut
perhitungan sangat kasar dan atas dasar beberapa items saja, di Republik
Banana yang dikorup sudah sekitar Ps305,5 triliun. Perhitungannya akan
penulis berikan pada edisi ke-tiga dari buku yang sedang disiapkan.

Oleh Kwik Kian Gie
Mantan Menneg PPN/Kepala Bappenas

Bisnis Indonesia / Senin, 11 April 2005

Agar SPT Tahunan Kita Tidak “Ditolak” (Lagi?) oleh KPP

2005-02-14T02:58:00.000-08:00

Agar SPT Tahunan Kita Tidak “Ditolak” (Lagi?)

TRIYANI BUDIANTO

Pendahuluan

INGAT !!! BATAS AKHIR PELUNASAN PPh PASAL 29
SELAMBAT-LAMBATNYA 25 MARET 2005

INGAT !!! BATAS AKHIR PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN, 31 MARET 2005

ANDA BELUM TERIMA SPT TAHUNAN ???
HUBUNGI KANTOR PELAYANAN PAJAK/KANTOR
PENYULUHAN PAJAK SETEMPAT

Jika Anda belum memiliki NPWP segera hubungi Kantor Pelayanan Pajak
setempat.

Tentu kita tidak asing lagi dengan kalimat himbauan tersebut. Yaa..!!
Karena saat ini dengan mudah kita jumpai spanduk sosialisasi dan penyuluhan
pajak dari Dirjen Pajak terpampang diberbagai tempat.

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan tahun 2004 tinggal beberapa hari lagi.
Dan saat ini hampir semua Wajib Pajak sedang sibuk dengan “hajatan” akhir
tahunnya. Barangkali sebagian Wajib Pajak sudah mengetahui berapa pajak
terutang untuk tahun 2004 serta berapa pajak yang masih harus dibayar pada
bulan Maret ini dan saat ini telah mempersiapkan untuk menyusun SPT
Tahunannya. Namun sebagian lainnya masih menunggu proses audit laporan
keuangan diselesaikan. Bahkan mungkin masih ada Wajib Pajak yang belum
selesai menyusun laporan keuangan karena berbagai sebab, sehingga saat ini
telah bersiap-siap untuk mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu
penyampaian SPT Tahunan ke kantor pajak. J.

Meskipun materi yang dilaporkan dalam SPT Tahunan telah disusun dengan baik
dan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, namun hal itu
tidak menutup kemungkinan dengan adanya “penolakan” SPT Tahunan pada saat
disampaikan ke KPP. Menanggapi penolakan SPT tersebut, Wajib Pajak
seringkali beranggapan bahwa petugas/fiscus “mengada-ngada” atau “sengaja
mempersulit Wajib Pajak” yang akan memenuhi kewajibannya. Pendapat tersebut
tentu tidak sepenuhnya benar, namun juga tidak sepenuhnya salah J.

Penolakan SPT disebabkan oleh berbagai hal. Antara lain karena adanya
kesalahan tulis atau kesalahan hitung sehingga menyebabkan Angka-angka yang
tertera dalam lampiran SPT dengan yang tertera dalam Induk SPT tidak
sinkron, maupun karena adanya kekurangan dalam lampiran SPT Tahunan. Tidak
jarang penolakan tersebut disebabkan oleh “hal-hal kecil” yang seringkali
luput dari perhatian Wajib Pajak. Namun tidak sedikit pula penolakan SPT
yang disebabkan adanya dokumen atau lampiran lain yang diminta oleh petugas,
meskipun lampiran tersebut “tidak diharuskan” menurut ketentuan perpajakan
yang berlaku.

Dalam tulisan ini, penulis merangkum tentang beberapa dokumen yang harus
dilampirkan dalam SPT Tahunan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku
saat ini dan beberapa hal yang menyebabkan SPT Tahunan ditolak atau
dikategorikan sebagai SPT Tidak Lengkap pada saat penyampaian SPT Tahunan
tahun 2003. Tulisan ini dimaksudkan untuk menyegarkan ingatan kita mengenai
“kendala” penyampaian SPT yang terjadi tahun sebelumnya dengan harapan
hal-hal tersebut tidak terulang kembali di tahun ini.

Dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT Tahunan.

Dokumen lain yang harus dilampirkan dalam SPT Tahunan diatur melalui
Keputusan Dirjen Pajak No KEP-214/PJ./2001 tanggal 15 Maret 2001.

a. SPT PPh Badan (SPT 1771).

Berdasarkan ketentuan pasal 2 KEP-214/PJ./2001, Keterangan dan atau dokumen
lain yang harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak Badan adalah:

1. Neraca dan Laporan Laba Rugi Tahun Pajak yang bersangkutan dari
Wajib Pajak itu sendiri (bukan Neraca dan Laporan Laba Rugi konsolidasi
grup) beserta rekonsiliasi laba rugi fiskal.

2. Daftar penghitungan penyusutan dan atau amortisasi fiskal.

3. Penghitungan kompensasi kerugian dalam hal terdapat sisa kerugian
tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan.

4. Surat Setoran Pajak Pajak Penghasilan Pasal 29 yang seharusnya dalam
hal terdapat kekurangan pajak yang terutang, kecuali ada izin untuk
mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29.

5. Surat Kuasa Khusus, dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak.

6. Lampiran-lampiran lainnya yang dianggap perlu untuk menjelaskan
penghitungan besarnya penghasilan kena pajak atau besarnya Pajak Penghasilan
Pasal 25.

7. Surat Pemberitahuan tahunan harus dilengkapi dan atau dilampiri juga
dengan keterangan dan atau dokumen tertentu lain, yang diperlukan atau
disebutkan dalam Surat Pemberitahuan atau petunjuk pengisiannya yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Berdasarkan KEP-141/PJ./2004 tentang SPT tahunan tahun 2004 serta buku
petunjuk pengisiannya, Formulir SPT 1771 ditetapkan sbb :

1. Induk SPT, Formulir 1771

2. Lampiran 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV dan 1771-V

3. Lampiran Khusus :

- Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal – Lampiran Khusus 1A

- Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal - Lampiran Khusus 2A

- Pernyataan Transaksi Hubungan Istimewa – Lampiran Khusus 3A

- Daftar Fasilitas Penanaman Modal – Lampiran Khusus 4A

- Daftar Cabang Utama Perusahaan – Lampiran Khusus 5A

- SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 26 ayat (4) (khusus BUT)

- Perhitungan PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) - Lampiran Khusus
6A

- Kredit Pajak Luar Negeri - Lampiran Khusus 7A

b. SPT Tahunan PPh 21 (SPT 1721).

Keterangan dan atau dokumen lain yang harus dilampirkan pada Surat
Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:

1. Surat Setoran Pajak Pajak Penghasilan Pasal 29 yang seharusnya dalam
hal terdapat kekurangan pajak yang terutang.

2. Surat Kuasa Khusus dalam hal Surat Pemberitahuan tahunan
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, atau Surat Keterangan Kematian dari
Instansi yang berwenang dalam hal Wajib Pajak orang pribadi telah meninggal
dunia dan Surat Pemberitahuan tahunan ditandatangani oleh Ahli Waris.

3. Laporan Keuangan atas kegiatan kerjasama operasi bagi Wajib Pajak
Kerjasama Operasi (Joint Operation).

4. Surat Pemberitahuan tahunan harus dilengkapi dan atau dilampiri juga
dengan keterangan dan atau dokumen tertentu lain, yang diperlukan atau
disebutkan dalam Surat Pemberitahuan atau petunjuk pengisiannya yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak

Berdasarkan KEP-141/PJ./2004 tentang SPT tahunan tahun 2004 serta buku
petunjuk pengisiannya, Formulir SPT Tahunan PPh 21 ditetapkan sebagai
berkut:

1. Induk SPT – Formulir 1721

2. Lampiran SPT – Formulir 1721-A, 1721-A1 atau 1721-A2, 1721-B dan
1721 C

3. Lampiran lain yang tertera dalam point C, Lampiran SPT 1721
ditetapkan sbb :

- SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29

- Daftar Pegawai idak Tetap yang PPh-nya ditanggung Pemerintah.

- Surat Kuasa Khusus

- Pemberitahuan Pembetulan Nama dan atau Alamat

- Daftar Biaya untuk Wajib Pajak yang tidak wajib memasukkan SPT
Tahunan Pph Badan.

- Laporan Keuangan Kerjasama Operasi, Dalam Hal Pemotong Pajak
adalah Kerjasama Operasi.

- Fotokopi IKTA Karyawan Asing.

c. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (SPT 1770)

Keterangan dan atau dokumen lain yang harus dilampirkan pada Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang
menyelenggarakan pembukuan adalah:

1. Neraca dan Laporan Laba Rugi Tahun Pajak yang bersangkutan dari
Wajib Pajak itu sendiri berserta rekonsiliasi fiskalnya.

2. Daftar penghitungan penyusutan dan atau amortisasi fiskal.

3. Penghitungan kompensasi kerugian dalam hal terdapat sisa kerugian
tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan.

4. Surat Setoran Pajak Pajak Penghasilan Pasal 29 yang seharusnya dalam
hal terdapat kekurangan pajak yang terutang, kecuali ada izin untuk
mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29.

5. Surat Kuasa Khusus dalam hal Surat Pemberitahuan tahunan
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, atau Surat Keterangan Kematian dari
Instansi yang berwenang dalam hal ditandatangani oleh Ahli Waris.

6. Fotokopi formulir 1721-A1 dan atau 1721-A2, dalam hal Wajib Pajak
menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang sudah dipotong
pajaknya oleh pemberi kerja.

7. Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang oleh masing-masing
pihak bagi Wajib Pajak yang kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan
penghasilan.

8. Daftar susunan keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak.

9. Bukti setoran zakat atas penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak
orang pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil
zakat yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah.

10. Lampiran-lampiran lainnya yang dianggap perlu untuk menjelaskan
penghitungan besarnya penghasilan kena pajak atau besarnya Pajak Penghasilan
Pasal 25.

11. Surat Pemberitahuan tahunan harus dilengkapi dan atau dilampiri juga
dengan keterangan dan atau dokumen tertentu lain, yang diperlukan atau
disebutkan dalam Surat Pemberitahuan atau petunjuk pengisiannya yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak

Keterangan dan atau dokumen lain yang harus dilampirkan pada Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang
menyelenggarakan pencatatan adalah :

1. Jumlah peredaran atau penerimaan bruto setiap bulan selama setahun.

2. Surat Setoran Pajak Pajak Penghasilan Pasal 29 yang seharusnya dalam
hal terdapat kekurangan pajak yang terutang, kecuali ada izin untuk
mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29.

3. Surat Kuasa Khusus dalam hal Surat Pemberitahuan tahunan
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, atau Surat Keterangan Kematian dari
Instansi yang berwenang dalam hal ditandatangani oleh Ahli Waris.

4. Fotokopi formulir 1721-A1 dan atau 1721-A2, dalam hal Wajib Pajak
menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang sudah dipotong
pajaknya oleh pemberi kerja.

5. Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang oleh masing-masing
pihak bagi Wajib Pajak yang kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan
penghasilan.

6. Daftar susunan keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak.

7. Bukti setoran zakat atas penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak
orang pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil
zakat yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah.

8. Lampiran-lampiran lainnya yang dianggap perlu untuk menjelaskan
penghitungan besarnya penghasilan kena pajak atau besarnya Pajak Penghasilan
Pasal 25

9. Surat Pemberitahuan tahunan harus dilengkapi dan atau dilampiri juga
dengan keterangan dan atau dokumen tertentu lain, yang diperlukan atau
disebutkan dalam Surat Pemberitahuan atau petunjuk pengisiannya yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak

Berdasarkan KEP-141/PJ./2004 tentang SPT tahunan tahun 2004 serta buku
petunjuk pengisiannya, Formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang
menjalankan kegiatan Usaha atau pekerjaan bebas ditetapkan sebagai berikut :

1. Lembar Induk SPT (Formulir 1770)

2. Lampiran Induk SPT (Formulir 1770-I, 1770-II, 1770-III, 1770-IV)

3. Lampiran lain yang tertera dalam point L- Lampiran SPT 1770
ditetapkan:

- Surat Kuasa Khusus (bila dikuasakan)

- SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29

- Neraca dan Laporan Laba Rugi Atau Rekapitulasi Bulanan Peredaran
Bruto

- Perhitungan kompensasi kerugia Fiskal

- Fotocopi Formulis 1721-A1 dan atau 1721-A2

- Bukti pemotongan/ pemungutan oleh pihak lain/ditanggung pemerintah
dan yang dibayar/dipotong di Luar Negeri

- Perhitungan PPh Terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta.

- Perhitungan Angsuran PPh 25 tahun berikutnya

- Daftar Susunan Keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak

- Fotocopi tanda bukti pembayaran Fiskal Luar Negri (FBPFLN)

Berdasarkan KEP-141/PJ./2004 tentang SPT tahunan tahun 2004 serta buku
petunjuk pengisiannya, Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
yang Tidak melakukan kegiatan usaha dan atau Pekerjaan bebas ditetapkan
sebagai berikut :

1. Lembar Induk SPT (Formulir 1770 S)

2. Lampiran Induk SPT (Formulir 1770 S-I, 1770 S-II)

3. Lampiran lain yang tertera dalam point L, lampiran SPT 1770 S
ditetapkan :

- Fotocopi Formulir 1721-A1 atau A-2

- Daftar Susunan Keluarga yang menjadi Tanggungan Wajib Pajak

- SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29

- Surat Kuasa Khusus (bila dikuasakan)

- Fotocopi Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri (TBFLN)

SPT Tahunan Ditolak atau Diterima Sebagai SPT Tidak Lengkap.

Beberapa hal yang luput dari perhatian wajib pajak dan menyebabkan SPT
Tahunan tahun 2003 ditolak oleh petugas di Kantor Pelayanan Pajak atau
diterima dengan kriteria SPT tidak lengkap antara lain :

1. NPWP Pengurus dan Pemegang Saham tidak diisi (Pengurus dan pemegang
saham belum memiliki NPWP).

2. Tidak melampirkan Rincian Daftar Biaya di SPT 1721 (bagi WP yang
tidak wajib menyampaikan SPT PPh Badan)

3. Tidak melampirkan Photocopi IKTA dalam SPT 1721 (Jika ada tenaga
kerja asing).

4. NPWP Penanda tangan SPT (baik pengurus maupun kuasa) tidak
dicantumkan (Penanda tangan SPT belum memiliki NPWP)

5. Daftar Harta dan Kewajiban tidak diisi / diisi Nihil (untuk SPT
1770)

6. Tidak melampirkan Photocopi IKTA/KITAS untuk SPT 1770-S [khusus
expatriate]

7. Nama dan NPWP Kantor Akuntan Publik serta Akuntan (Partner) yang
menandatangani Audit Report tidak dicantumkan. (Jika laporan Keuangan
diaudit)

8. Nama dan NPWP Konsultan Pajak tidak dicantuman (jika SPT dibuat oleh
konsultan pajak)

9. Tidak melampirkan Surat Kuasa (jika SPT ditandatangai oleh kuasa)

Dokumen dan data-data tersebut merupakan lampiran yang harus dilampirkan
dalam SPT Tahunan tahun 2003 sebagaimana diatur dalam Kep 185/PJ./2003 tgl
19 Juni 2003, SE-02/PJ.42/2003 tgl 14 Februari 2003. Selain Itu dalam
S-979/PJ.313/2004 tgl 21 Oktober 2004 juga telah ditegaskan mengenai
definisi Wajib Pajak yang tidak wajib menyampaikan SPT PPh Badan.

Selain hal-hal tersebut diatas juga terdapat beberapa dokumen lain yang
“seharusnya” bukan merupakan kategori kelengkapan SPT Tahunan namun
seringkali diminta oleh “Petugas di KPP” sebagai syarat agar SPT dapat
diterima sebagai SPT Lengkap. Dokumen-dokumen lain yang diminta petugas
tersebut antara lain:

1. Surat Pernyataan tidak diaudit bagi WP yang laporan keuangannya
tidak diaudit (untuk SPT 1771).

2. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Pengurus dan Pemegang saham
berdomisili di Luar Negeri, sehingga tidak wajib memiliki NPWP bagi WP yang
sebagian pengurus dan pemegang sahamnya WPLN. (SPT 1771)

3. Surat Pernyataan/ Surat Keterangan mengapa SPT Nihil (untuk SPT
Nihil)

4. Certificate of Income (untuk Expatriate tertentu)

Permintaan dokumen tambahan tersebut (point 1-4) menurut penulis “tidak
sejalan” dengan apa yang telah dinyatakan dalam Formulir SPT Tahunan. Hal
ini karena. Dalam SPT Tahunan telah terdapat Pernyataan sebagai berikut :
“Dengan Menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, termasuk sanksi-sanksi
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan
bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya
adalah benar, lengkap dan jelas”.

5. Rincian perhitungan PPh Ditanggung Pemerintah lengkap Setiap bulan
(SPT 1721).

6. Daftar Karyawan yang penghasilannya dibawah PTKP (SPT 1721)

7. Photocopi Bukti Potong PPh 23 (SPT 1771)

8. Form 1721-C (Daftar Gaji Pengurus/pemegang Saham) HARUS diisi.

9. SSP Asli Lembar ke-3, meskipun SSP Asli lembar ke-3 tsb telah
dilampirkan pada saat mengajukan permohonan perpanjangan SPT dan telah
dilampirkan salinannya.

10. Lembar Identitas WP (Pemberitahuan pembetulan Nama dan atau Alamat WP),
meskipun tidak ada perubahan Identitas WP.

11. SSP Nihil.

12. Semua lampiran khusus SPT 1771 (Lampiran khusus 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, Dan
lampiran khusus 7A), meskipun diisi Nihil.

13. Nomor Rekening (Bank Account) Pribadi Expatriate (SPT 1770-S Expatriate)

14. Nomor Rekening Rep Office/BUT (SPT 1771 BUT/Rep Office).

Permintaan dokumen lain tersebut tidak seragam di setiap KPP, bahkan dalam
satu KPP bisa berbeda perlakuan antara satu petugas dengan petugas lainnya.
Selain terdengar “aneh”, hal ini tentu juga membingungkan Wajib Pajak.

Penutup

Agar SPT tahunan tahun 2004 tidak ditolak oleh petugas di KPP, sebagai Wajib
Pajak kita harus memahami dan melaksanakan dengan baik ketentuan perpajakan
yang berlaku. Selain mengerti tentang bagaimana mengisi SPT tahunan sesuai
dengan buku petunjuk yang telah disediakan, Wajib pajak juga harus memahami
dokumen-dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT Tahunan. Meskipun SPT
tahunan telah diisi dengan lengkap dan benar serta telah dilampiri dengan
dokumen-dokumen yang harus dilampirkan, namun hal ini tidak menutup
kemungkinan adanya “penolakan” oleh petugas di KPP pada saat SPT tahunan
disampaikan. Dalam menyikapi “penolakan” tersebut, beberapa hal yang dapat
dilakukan Wajib Pajak antara lain :

1. Jika dokumen yang diminta tidak menyulitkan Wajib Pajak (missal :
Surat pernyataan Lap keuangan tidak diaudit, surat pernyataan pengurus dan
pemegang saham berdomisili di Luar Negeri, lampiran khusus 2A – 7A, lembar
identitas WP, SSP Nihil dll), tentu akan lebih baik jika Wajib Pajak
melampirkan dokumen tersebut sejak awal.

2. Jika dokumen yang diminta merupakan dokumen yang tidak mungkin
dipenuhi oleh wajib pajak (mis. SSP Asli lembar ke-3 yang telah disampaikan
ke KPP pada saat mengajukan permohonan perpanjangan SPT Tahunan),
komunikasikan dengan baik hal tersebut kepada petugas yang bersangkutan.
Jika hal tersebut belum menyelesaikan masalah, komunikasikan hal ini dengan
AR perusahaan anda, atau dengan atasan petugas tersebut dengan menunjukkan
bukti bahwa SSP asli lembar ke-3 telah diterima oleh KPP.

3. Jika dokumen yang diminta menyulitkan Wajib Pajak (mis. photocopi
bukti potong PPh 23 yang jumlahnya cukup banyak, Daftar karyawan yang
penghasilannya dibawah PTKP, detail perhitungan PPh Ditanggung Pemerintah
dll), Apabila Wajib Pajak bersedia memenuhi permintaan ini, komunikasikan
hal tersebut dengan petugas yang bersangkutan agar WP diberi waktu untuk
memenuhi dokumen yang diminta. Namun apabila Wajib Pajak merasa keberatan
untuk memenuhi permintaan tersebut, sebagai wajib pajak kita berhak untuk
mengetahui dasar hukum atas permintaan dokumen lain tersebut. Tanyakan hal
ini kepada petugas yang bersangkutan. Hal-hal semacam ini mungkin juga
terjadi karena adanya kebijakan intern KPP yang belum (tidak) diketahui
Wajib Pajak.

4. Selain itu, sebaiknya kita menyampaikan SPT Tahunan sebelum hari
terakhir sehingga apabila terdapat dokumen-dokumen lain yang diminta, masih
memiliki waktu untuk melengkapi dokumen tersebut dan SPT Tahunan tidak
terlambat dilaporkan.

Daftar Pustaka
1. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-214/PJ./2001 tgl 15 Maret
2001 Tentang Keterangan dan atau Dokumen Lain yang Harus Dilampirkan Dalam
Surat Pemberitahuan.

2. Keputusan Dirjen Pajak No KEP-185/PJ./2003 tgl 19 Juni 2003 tentang
Tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan,
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21, Beserta Petunjuk
Pegisiannya.

3. Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-141/PJ./2004 Tgl 10 September 2004
Tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan,
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2004 Beserta Petunjuk
Pegisiannya.

4. Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-02/PJ.42/2003, tgl 14 Februari
2003 tentang Kewajiban Mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam SPT
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Bagi Pemegang Saham/Pemilik
Modal, Pengurus Dan Komisaris

5. Surat Dirjen Pajak No. S-979/PJ.313/2004 tgl 21 Oktober 2004 tentang
Pemotong Pajak yang Tidak Wajib Memasukkan SPT Tahunan PPh Badan (1771).

Pemerintah Tunjuk Kontraktor Migas Pungut PPN dan PPn BM

2005-02-10T22:45:00.000-08:00

www.depkeu.go.id

Pemerintah Tunjuk Kontraktor Migas Pungut PPN dan PPn BM

Terhitung mulai 1 Pebruari 2005, Pemerintah menunjuk Kontraktor
yang terikat dalam kontrak perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Republik
Indonesia di bidang pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi (Kontraktor
Migas) untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah (PPn BM). Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) Nomor : 11/PMK.03/2005 dimaksudkan untuk memberikan kemudahan
bagi Kontraktor Migas dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
Pemungutan PPN dan PPn BM dilakukan oleh Kontraktor Migas kepada Rekanan
atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)
dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Besarnya PPN adalah 10% (sepuluh persen)
dari Dasar Pengenaan Pajak, sementara untuk PPn BM sesuai dengan
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.

Namun demikian, Kontraktor Migas tidak memungut PPN dan PPn BM
apabila, antara lain : (i) pembayaran jumlahnya paling banyak Rp. 10 juta
dan bukan pembayaran yang terpecah-pecah, (ii) pembayaran/penyerahan BKP/JKP
yang memperoleh fasilitas tidak dipungut PPN atau dibebaskan dari pengenaan
PPn BM, (iii) pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan bukan
BBM oleh PT. PERTAMINA, (iv) pembayaran atas rekening telepon, dan (v)
pembayaran atas jasa angkutan udara. Untuk PPN dan PPn BM terutang yang
jumlahnya paling banyak Rp. 10 juta dipungut dan disetor oleh Rekanan yang
bersangkutan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Rekanan juga
diwajibkan untuk membuat Faktur Pajak Standar untuk setiap penyerahan
BKP/JKP kepada Kontraktor.

Kontraktor wajib menyetorkan PPN dan PPN BM yang dipungut paling
lambat pada hari ke - 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah pemungutan
dan wajib melaporkannya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang
bersangkutan paling lambat pada hari ke – 20 (dua puluh) bulan berikutnya
setelah pemungutan.

Sementara itu, atas penyerahan BKP/JKP oleh Rekanan kepada
Kontraktor yang dilakukan hingga 31 Januari 2005, PPN dan PPn BM-nya
dipungut oleh Rekanan. Namun, apabila telah dipungut oleh Kontraktor, maka
Kontraktor tersebut wajib melaporkan dan menyetorkannya paling lambat
tanggal 15 Pebruari 2005.

Kepala Biro

Marwanto Harjowiryono

NIP 060070265

Penentuan laba usaha bentuk usaha tetap (1)

2005-02-07T22:14:00.000-08:00

Penentuan laba usaha bentuk usaha tetap (1)

Perusahaan multinasional gencar mempergunakan peluang usaha dengan
melakukan kegiatan usaha di negara lain, dengan mendirikan anak perusahaan
maupun membuka cabang.
Bagi negara tempat investasi, hal ini merupakan peluang menambah penerimaan
negara dari pajak. Pendekatan yang ditempuh adalah dari segi yuridis fiskal,
dengan memberi definisi "bentuk usaha tetap" (BUT) dalam undang-undang
perpajakan dan memberi batasan atas laba usaha dari BUT yang akan dipungut
pajak.

Begitu juga di Indonesia, yang sejak reformasi perpajakan 1983 menjadi topik
menarik.

Sejalan dengan hal itu, OECD sejak awal 1960-an telah mengembangkan model
persetujuan penghindaran pajak berganda, yang senantiasa diubah sesuai
perkembangan.

Masalah yang menjadi topik pembahasan adalah penentuan laba usaha dari BUT,
sebagaimana diatur pasal 7 OECD Model, yang menurut literatur perpajakan
internasional disebut "attribution principle".

Pengertian "laba usaha" harus diberi arti yang luas, karena laba usaha dari
BUT tersebut juga meliputi keuntungan dari pengalihan harta dan penghasilan
penggunaan harta.

Pembahasan topik difokuskan kepada penghasilan yang diperoleh BUT dari luar
negara, dimana BUT berada. Sejalan dengan pengertian laba usaha yang
dimaksud harus diberi arti luas, pembahasan juga akan menyinggung masalah
penggunaan aktiva yang boleh disusutkan suatu BUT, dalam kaitannya dengan
dasar penyusutan.

Dasar pembahasannya adalah OECD Model dan Undang-undang Pajak Penghasilan.
Seperti diketahui pada 2001, OECD telah membentuk kelompok kerja untuk
membahas masalah ini. Tulisan ini mempergunakan laporan OECD sebagai bahan
pembahasan.

Penentuan laba usaha dari BUT dalam OECD Model diatur di Article 7, yang
rumusannya seperti berikut:

"Article 7

Business Profits

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only
in that State unless the enterprise carries on business in the other
Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the
enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise
may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable
to that permanent establishment.

2. Subject to provisions of paragraph 3, where an enterprise of a
Contracting State carries on business in the other Contracting State through
a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting
State be attributed to that permanent establishment the profits which it
might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise
engaged in the same or similar activities under the same or similar
conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it
is a permanent.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be
allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the
permanent establishment, including executive and general administrative
expenses so incurred, whether in the State in which the permanent
establishment is situated or elsewhere."

Rumusan tersebut mengandung beberapa masalah pokok, yaitu istilah profits of
an enterprise (laba usaha dari suatu perusahaan), permanent establishment
(BUT), dan attributable.

Definisi dari BUT diatur pada Article 5 dari OECD Model, yang rumusannya
sebagai berikut:

"Article 5 - Permanent Establishment

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment"
means a fixed place of business through which the business of enterprise is
wholly or partly carried on."

Definisi tersebut memberi indikasi, walaupun tidak terlalu jelas, bahwa laba
usaha dari suatu BUT di suatu negara adalah yang diperoleh dari kegiatannya
di negara tersebut.

Masalah pokok berkaitan dengan penentuan laba usaha dari BUT terletak dalam
pengertian attributable yang berkaitan erat dengan profits of an enterprise.
Sayangnya, OECD Commentary tidak memberikan penjelasan lebih lanjut atas apa
yang dimaksud dengan "profits of an enterprise" itu.

Rumusan itu hanya mengatur laba usaha tidak dapat dikenai pajak di negara
sumber kecuali kegiatannya dilakukan melalui suatu BUT. Kata "attributable"
dalam OECD Model mencegah prinsip "force of attraction" sebagaimana diatur
dalam United Nations Model (UN Model).

Jadi profit merupakan kata kunci untuk membatasi hak pemajakan negara di
mana BUT berada. Masalahnya, bagaimanakah kata profit diberi interpretasi.
OECD pada 2001 memberikan dua pendekatan untuk menginterpretasikannya.

Pendekatan pertama adalah "relevant business activity". Laba usaha yang
"attributable" kepada BUT adalah laba usaha dari kegiatan di mana BUT
tersebut berpartisipasi.

Ini membatasi laba usaha BUT sesuai Article 7(1) dan (2) yaitu laba usaha
BUT tidak akan melebihi laba usaha perusahaan tersebut secara keseluruhan.

Ini juga berarti pendekatan masalah berdasarkan "relevant business
activity", laba usaha dari perusahaan tidak dapat dianggap laba usaha dari
BUT kecuali yang berasal dari yurisdiksi negara di mana BUT berada.

Beberapa negara menerapkan pembatasan laba usaha suatu BUT dengan merujuk
laba bersih dari semua cabang perusahaan atau sebagai alternatif lain dengan
menggunakan "laba bruto".

Tetapi, pendekatan ini tidak secara tegas menyebutkan laba usaha BUT hanya
terbatas kepada penghasilan dari kegiatan dalam teritori di mana BUT berada.

Pendekatan kedua adalah "functionally separate entity". Pada dasarnya
pendekatan ini tidak membatasi laba usaha BUT dengan melihat secara
keseluruhan atau kepada transaksi atau kegiatan usaha tertentu di mana BUT
berpartisipasi.

Pendekatan ini mencegah diterapkannya "force of attraction", karena hak
pemajakan dari negara sumber hanya dibatasi kepada laba usaha sebagai hasil
kegiatan BUT itu. Jadi jika ada kegiatan yang dilakukan kantor pusatnya yang
tidak menimbulkan dampak pada BUT tidak dianggap sebagai laba usaha BUT
tersebut.

Oleh Rachmanto Surahmat
Partner
Prasetio, Sarwoko & Sandjaja Consult

Stock options dan masalah transfer pricing (3-habis)

2005-01-31T21:41:00.000-08:00

www.bisnis.com

Stock options dan masalah transfer pricing (3-habis)

Berdasarkan uraian terdahulu, untuk dapat melakukan analisis transfer
pricing lebih baik diarahkan kepada karakteristik hubungan komersial dan
finansial antara PARENTCo dengan SUBSIDICo-1 dan SUBSIDICo-2 akibat SOP
tersebut.
Berdasarkan OECD Transfer Pricing Guidelines, hal yang perlu disimak untuk
menerapkan metode transfer pricing yaitu ciri-ciri dari program stock
options (SOP) yang diberikan; analisis fungsi; syarat-syarat dalam kontrak;
faktor ekonomis; dan strategi bisnis.

Kelima faktor tersebut untuk menentukan "comparability" dengan transaksi
yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Setelah dilakukan penyesuaian
agar "comparable", lalu dipilih metode transfer pricing yang dipakai.

Proses tersebut bukan hal mudah, karena harus melewati beberapa tahapan yang
mungkin tidak memberi jaminan bahwa kasus yang dihadapi "comparable". Letak
masalahnya adalah pada pembebanan oleh PARENTCo kepada SUBSIDICo dalam
rangka pemberian hak opsi kepada karyawan, apakah mencerminkan transaksi
arm's length atau minimal mendekatinya.

Salah satu cara untuk menentukannya adalah dengan membandingkannya dengan
transaksi independen. Maksudnya, apakah pembebanan biaya dalam rangka
transaksi itu kira-kira sama seandainya dilakukan pihak independen, dengan
cara menentukan nilai dari instrumen finansial, yakni mencari harga pasar
saham PARENTCo yang menjadi objek SOP. Pendekatan ini tidak dapat dilakukan
jika saham PARENTCo tidak diperdagangkan di bursa sehingga sulit untuk
melakukan perbandingan.

Pendekatan lain adalah membandingkan biaya yang dipikul PARENTCo sebagai
pihak yang menyediakan sahamnya dalam rangka SOP, dengan biaya yang
dikeluarkan oleh SUBSIDICo untuk mendapatkan saham dari PARENTCo seandainya
kedua perusahaan itu tidak mempunyai hubungan istimewa. Jika biaya untuk
memperoleh saham sudah didapat, tahap berikutnya menerapkan metode cost-plus
untuk menentukan biaya yang arm's length.

UU Pajak Penghasilan

Contoh kasus terdahulu hanya merupakan bagian kecil dari keseluruhan
pendekatan terhadap masalah tersebut. Hal itu untuk membuat perbandingan
dengan aturan-aturan yang ada dalam UU Pajak Penghasilan (PPh).

Pertanyaannya, apakah UU PPh sudah cukup mengatur perlakuan pajak berikut
cara pengenaannya?

Yang paling mendesak adalah memperbarui aturan perlaksanaan menyangkut
transfer pricing agar sesuai dengan OECD Guidelines mutakhir.

Pedoman menyangkut transfer pricing diterbitkan pada 1985, yang tidak
sepenuhnya mengacu kepada OECD Guidelines. Jika petunjuk pelaksanaan
penanganan transfer pricing sudah sesuai OECD Guidelines, aparat akan lebih
gampang menghadapi masalah ini.

Agar lebih jelas, kasus yang diuraikan terdahulu diberikan tambahan
informasi, misalnya PARENTCo adalah perusahaan yang berdomisili di Jepang,
SUBSIDICo-1 adalah anak perusahaan yang berdomisili di Singapura dan
SUBSIDICo-2 adalah anak perusahaan yang berkedudukan di Indonesia.

Pada saat John Doe ditugaskan sebagai karyawan di SUBSIDICo-2, yang disebut
belakangan ini dibebani dengan biaya (charges) karena PARENTCo memberikan
SOP kepada John Doe.

Di samping itu, John Doe untuk periode tertentu setiap tahun juga ditugaskan
di SUBSIDICo-1 (Singapura). Dalam masa penugasan tersebut, John Doe tidak
memperoleh imbalan dari SUBSIDI Co-1 tetapi dia tetap karyawan SUBSIDICo-2.

Jika masalah transfer pricing dalam kasus ini untuk sementara diabaikan,
beban yang dibayar kepada induk perusahaannya dilihat dari kacamata UU PPh,
dapat dikurangkan sebagai biaya karena memenuhi kriteria umum sebagaimana
diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, yaitu biaya untuk mendapatkan,
menagih dan memelihara penghasilan.

Dari sudut pandang SUBSIDICo-2, bagaimana perlakuan pembayaran kepada
PARENTCo tersebut dihubungkan dengan kewajibannya sebagai pemotong PPh.

Mengingat antara Indonesia dan Jepang ada P3B, untuk menentukan apakah biaya
tersebut dipotong PPh harus disimak P3B yang bersangkutan. Pertanyaan
pertama adalah masuk dalam kategori apakah pembayaran tersebut bagi
PARENTCo.

Dari sudut pandang jenis penghasilan sesuai dengan kategori P3B, imbalan
yang dibayar SUBSIDICo-2 bukan business profits. Yang paling mendekati,
imbalan tersebut masuk ke dalam "penghasilan lain-lain" karena tidak dapat
digolongkan ke dalam penghasilan-penghasilan yang penentuan hak pemajakannya
diatur di dalam P3B.

Yang paling mendekati adalah kelompok "penghasilan lain-lain", yang di dalam
P3B Indonesia-Jepang hanya akan dikenakan pajak di Jepang, dimana PARENTCo
berdomisili. Dengan demikian maka SUBSIDICo-2 tidak boleh memotong PPh sama
sekali.

Transaksi yang kedua adalah John Doe bekerja di dua perusahaan dari satu
grup, yang dalam transaksi tersebut SUDSIDICo-2 tidak menerima imbalan dalam
kaitannya dengan melepaskan John Doe untuk kepentingan SUBSIDICo-1.

Bagaimana perlakuan PPh-nya atas transaksi tersebut? Dapatkah DITJEN Pajak
menerapkan imputed income terhadap transaksi tersebut? Kalau jawabannya
positif, timbul masalah berapa penghasilan dari transaksi tersebut?

SUBSIDICo-2 mungkin saja terperangkap dalam masalah "bentuk usaha tetap
(BUT)" karena John Doe statusnya adalah karyawan dari SUBSIDICo-2 yang
berada di Singapura.

Keadaan ini dapat dianggap mewakili SUBSIDICo-2 sehingga perusahaan ini akan
dianggap mempunyai BUT di Singapura bila memenuhi tes waktu sebagaimana
diatur dalam Pasal 5(2)i dari P3B Indonesia-Singapura.

Masalah yang dihadapi Singapura dalam hal ini sama dengan Indonesia dalam
menentukan berapa penghasilan dari "BUT SUBSIDICo-2" dari kegiatan
memberikan jasa tersebut.

Dari situasi yang dikemukakan, tampak SOP yang dilancarkan PARENTCo kepada
John Doe, yang memperoleh manfaat tersebut bukan saja John Doe tetapi juga
SUBSIDICo-1 yang berdomisili di Singapura.

Kesulitan yang dikemukakan diatas disebabkan karena transaksi tersebut hanya
dilihat sepotong-sepotong sehingga pemecahan masalahnya juga tidak tepat
sasaran. Belum lagi jika ditinjau dari perlakuan PPh atas imbalan yang
diterima oleh John Doe dalam transaksi tersebut.

Masalah ini dapat dipecahkan melalui pendekatan dengan mengoptimalkan
jaringan P3B karena kasus tersebut melibatkan tiga yurisdiksi pajak yang
berbeda. Jika ketiga negara masuk dalam jaringan P3B, penanganannya akan
lebih mudah.

Pemanfaatan P3B secara maksimal perlu ditempuh melalui pertukaran informasi
yang sifatnya spontan, yakni informasi yang dikirim suatu negara yang
menyangkut wajib pajak negara lain sebagai hasil audit pajak yang dilakukan
oleh negara yang disebut pertama. Transaksi yang dijadikan studi kasus
tersebut hanya akan dapat dideteksi jika salah satu negara melakukan
pemeriksaan pajak sehingga transaksinya dapat diketahui.

Selama ini, pertukaran informasi hanya bertumpu kepada pertukaran informasi
yang sifatnya otomatis (automatic exchange of information), yang hanya
mencakup passive income. Pertukaran informasi jenis ini juga akan membantu
pengenaan pajak terhadap karyawan yang bersangkutan dari sudut pandang
remunerasi yang diterimanya.

Oleh Rachmanto Surahmat
Partner
Prasetio, Sarwoko & Sandjaja Consult

Stock options dan masalah transfer pricing (2)

2005-01-24T21:39:00.000-08:00

www.bisnis.com

Stock options dan masalah transfer pricing (2)

Sebelum ditetapkan metoda transfer pricing yang akan dipakai, perlu
ditentukan apakah situasi yang dihadapi memenuhi dua syarat sebagaimana
diatur dalam Pasal 9 OECD Model, yang rumusannya sebagai berikut:
"Article 9 - Associated Enterprises
1. Where

An enterprise of a Contracting State participates directly or
indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the
other Contracting State, or

The same persons participate directly or indirectly in the management,
control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise
of the other Contracting State,

And in either case conditions are made or imposed between two
enterprises in their commercial or financial relations which differ from
those which would be made between independent enterprises, then any profits
which would, but for those conditions, have accrued to one of the
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be
included in the profits of the enterprise and taxed accordingly."

Ketentuan tersebut mengandung dua syarat untuk menerapkan metoda
transfer pricing dalam rangka menetapkan transaksi yang arm's length, yaitu
harus ada hubungan komersial atau finansial (commercial or financial
relations), dan syarat-syarat tertentu diciptakan dalam hubungan komersial
atau finansial.

Jika ketentuan itu dihubungkan dengan kasus yang disajikan, hubungan
komersial dan finansial antara PARENTCo dengan SUBSIDICo-1 dan SUBSIDICo-2
ada karena perusahaan induk tersebut mengadakan SOP (program stock option)
dengan syarat-syarat tertentu yang wajib dipenuhi oleh staf bersangkutan,
dan disetujui oleh SUBSIDICo-1 dan SUBSIDICo-2 untuk berpartisipasi di
dalamnya.

Dalam kasus yang disajikan sebelumnya, PARENTCo tidak akan bersedia
memberikan imbalan kepada karyawan yang bekerja untuk perusahaan lain
kecuali memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut.

Karena itu, dalam hal PARENTCo bersedia memberikan hak opsi kepada
karyawan yang bekerja di SUBSIDICo-2 tanpa imbalan (atau kalaupun ada lebih
kecil dari jumlah yang arm's length), maka syarat kedua dari Pasal 9 diatas
juga dipenuhi.

Beberapa pertimbangan

Siapa yang memperoleh manfaat. Pertama-tama perlu ditentukan sesuai
kasus tersebut, siapa yang memperoleh manfaat dari transaksi. Jelas yang
memperoleh manfaat dari SOP adalah SUBSIDICo-2 yang mempekerjakan John Doe.

Namun, SUBSIDICo-1 mungkin juga memperoleh manfaat jika John Doe
selain secara struktural bertanggung jawab kepada SUBSIDICo-2 tetapi tetap
bertanggung jawab atas kinerja di SUBSIDICo-1.

Ini dapat saja terjadi jika SUBSIDICo-2 memberikan jasa kepada
SUBSIDICo-1 atau dalam hal dilakukannya penempatan bersama antara
SUBSIDICo-1 dan SUBSIDICo-2 atas John Doe.

Jadi misalnya SUBSIDICo-2 memberikan jasa kepada SUBSIDICo-1 dengan
mempekerjakan John Doe sebagai tokoh utama (sesuai dengan keahliannya).
Sedangkan dalam SOP yang disebutkan, John Doe adalah karyawan yang
memperoleh manfaat dari rencana tersebut.

Jika itu terjadi, untuk keperluan penerapan transfer pricing harus
disimak hubungan transaksi antara PARENTCo dengan dan SUBSIDICo-2 tempat
John Doe bekerja dan transaksi antara SUBSIDICo-2 dengan SUBSIDICo-1 dan
afiliasi yang lain.

Pembebanan yang ditagih oleh PARENTCo kepada SUBSIDICo-2 berkaitan
dengan pelaksanaan SOP kepada John Doe menjadi biaya dalam rangka pemberian
jasa kepada perusahaan afiliasi dalam grup tersebut. Jika begitu, siapa yang
menikmati transaksi SOP (di samping John Doe) menjadi tidak relevan lagi.

Pemberian jasa antarperusahaan afiliasi berkaitan dengan SOP tidak
dilakukan tetapi seorang atau lebih karyawan yang masuk dalam program SOP
bekerja untuk lebih dari satu perusahaan dalam grup.

PARENTCo kemudian mengalokasikan biaya kepada perusahaan afiliasi yang
terlibat dalam rangka SOP itu. Dalam hal ini, pengalokasian biaya harus
dikaitkan dengan imbalan yang seharusnya diterima karyawan bersangkutan
secara wajar.

Perbandingan dengan transaksi yang tidak dipengaruhi hubungan
istimewa. Salah satu kunci penting dalam penerapan metoda transfer pricing
adalah melakukan perbandingan transaksi yang sejenis dengan transaksi yang
dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

Mencari perbandingan dengan transaksi yang independen berkaitan dengan
contoh terdahulu akan sulit karena seandainya transaksi itu ada, saham yang
dijadikan objek opsi adalah saham perusahaan yang mempekerjakan karyawan
bersangkutan.

Jika perusahaan itu adalah perusahaan publik, harga saham pada saat
opsi dilaksanakan akan mudah diketahui, tetapi jika bukan perusahaan publik,
nilainya tidak akan dapat diketahui dengan cepat.

Dengan demikian, tidak mungkin melakukan perbandingan dengan transaksi
yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa untuk transaksi berupa SOP.

Oleh Rachmanto Surahmat
Partner
Prasetio, Sarwoko & Sandjaja Consult

Pengantar Perpajakan Untuk Karyawan

2005-01-18T20:20:00.000-08:00

Pengantar Perpajakan Untuk Karyawan.
Oleh : Triyani Budianto

Pendahuluan

Seiring dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan tax ratio, sejak tahun 2000 pemerintah telah melakukan upaya ekstensifikasi dibidang perpajakan. Kegiatan Eksensifikasi dilakukan pemerintah antara lain dengan cara “memaksa” Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki NPWP secara Sistem.

Sebagai wajib pajak kita harus memahami hak dan kewajiban kita dibidang perpajakan, agar tidak dirugikan. Namun dalam kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang belum memahami hak dan kewajiban perpajakannya. Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai karyawan. Dalam tulisan ini penulis bermaksud untuk memberikan gambaran awal mengenai hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus Karyawan.

Kewajiban Untuk Mendaftarkan Diri Guna Memperoleh NPWP.

Mengapa harus mendaftarkan diri ?

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan pasal 2 ayat (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, apabila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan diri dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Apa sanksinya jika Wajib Pajak tidak mau mendaftarkan diri ?

Jika Wajib Pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, akan terkena sanksi pidana. Yaitu pidana penjara paling lama enam (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Bagaimana cara untuk mendaftarkan diri ?

Jika anda ingin mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak untuk memperoleh NPWP karena kemauan anda sendiri, maupun karena anda mendapat surat himbauan untuk mendaftarkan diri dari KPP aka hal-hal yang harus dilakukan adalah sbb :

- Mendatangi Kantor Pelayanan Pajak setempat dan menghubungi petugas di loket pendaftaran.
- Mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran yang telah disediakan.
- Melampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk Indonesia atau paspor di tambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang - kurangnya Lurah atau kepala desa bagi orang asing.
- Apabila permohonan ditandatangani oleh orang lain, harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus.
- Apabila anda mendaftarkan diri karena mendapat surat himbauan dari Kantor Pajak, sebaiknya anda melampirkan salinan surat himbauan tersebut.
Meskipun dalam ketentuan Tata cara pendaftaran tidak disyaratkan agar melampirkan Surat Keterangan Kerja dan Kartu Keluarga, namun akan lebih baik apabila anda juga melampirkan surat keterangan kerja dari perusahaan tempat anda bekerja dan Kartu Keluarga anda. Hal ini karena terkadang terdapat petugas KPP yang meminta dokumen tersebut. Hal ini juga digunakan untuk memastikan bahwa anda benar merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai karyawan dan besarnya PTKP anda.
Setelah dokumen lengkap, paling lambat hari kerja berikutnya petugas KPP sudah harus menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar dan kartu NPWP.

Hak dan Kewajiban Setelah memperoleh NPWP

Apa yang harus dilakukan setelah memperoleh NPWP ?

Setelah memperoleh NPWP sebaiknya segera memberitahukan bagian personalia (bagian pajak) tempat anda bekerja agar NPWP anda dicatat bagian penggajian (pajak). Hal ini untuk memastikan bukti potong PPh 21 yang akan dibuat oleh perusahaan nantinya mencantumkan NPWP anda. Selain itu juga untuk memastikan Nama dan alamat yang tertera di bukti potong sama dengan nama dan alamat yang tertera dalam kartu NPWP anda.

Apakah Wajib Pajak Orang Pribadi yang bertatus sebagai karyawan juga harus membayar pajak sendiri dan melaporkan ke KPP setiap bulan ?

Jika anda merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Karyawan maka anda TIDAK memiliki kewajiban untuk membayar pajak sendiri atas gaji yang anda peroleh setiap bulan. Anda juga tidak memiliki kewajiban untuk membuat laporan (SPT Masa) ke Kantor Pelayanan Pajak setiap bulan.

Perusahaan tempat anda bekerja memiliki kewajiban untuk memotong pajak atas gaji (penghasilan) yang dibayarkan kepada karyawannya setiap bulan dan menyetorkannya ke Kas Negara. Sehingga gaji yang dibayarkan kepada karyawan adalah gaji bersih setelah dipotong pajak penghasilan.

Laporan apa yang harus dibuat ?

Kewajiban yang harus dilakukan oleh WPOP yang berstatus sebagai karyawan adalah menyampaikan laporan tahunan (menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi) dengan formulir yang telah disediakan. (Form 1770-S).

Kapan SPT Tahunan tersebut harus disampaikan ke KPP ?

SPT Tahunan anda paling lambat harus dilaporkan pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Apa Sanksinya jika terlambat atau tidak melaporkan ?

Jika anda terlambat menyampaikan SPT 1770-S tersebut anda akan terkena sanksi administrasi atas keterlambatan tsb sebesar Rp 100.000,-

Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, atau tidak lengkap, atau melampirkan keterngan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tingi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan dan atau ketrengan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugaian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama enam (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Bagaimana cara membuat SPT Tahunan ?

SPT Tahunan bagi WPOP yang berstatus sebagai karyawan merupakan SPT Tahunan yang paling sederhana. Formulir SPT 1770-S terdiri dari :

1. Lembar Induk SPT yang terdiri dari 2 halaman. Halaman 1 lembar Identitas Wajib Pajak dan informasi tentang Total penghasilan dan total pajak terutang ; lembar 2 informasi tentang penghasilan yang telah dikenakan pajak secara final, daftar lampiran serta lembar pernyataan dan Tanda Tangan Wajib Pajak.
2. Lampiran I yang berisi rincian penghasilan netto dan daftar pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain serta PPh yang ditanggung pemerintah.
3. Lampiran II yang berisi Daftar Harta dan Kewajiban.

Agar dapat mengisi SPT 1770-S anda, sebelumnya anda harus memperoleh bukti pemotongan PPh 21 tahunan (Form 1721-A1) dari perusahaan tempat anda bekerja. Setelah anda memperoleh bukti potong pph 21 dari perusahaan, anda dapat mulai mengisi SPT tahunan anda berdasarkan data tsb.

Jika anda memperoleh penghasilan lain, selain dari tempat anda bekerja, anda juga harus melaporkan/menginformasikan penghasilan tsb dalam SPT anda.
Mengisi SPT 1770-S akan lebih mudah jika anda membaca buku petunjuk pengisian SPT 1770-S terlebih dahulu. Buku tersebut biasanya dikirimkan oleh KPP bersamaan dg form SPT 1770-S.

Setelah selesai mengisi SPT 1770-S, jangan lupa anda harus membubuhkan tanda tangan anda dibawah bagian pernyataan.

Selain formulir 1770-S, 1770S-I, 1770 S-II, anda juga harus melampirkan Fotocopi Formulir 1721 A1 dan Daftar susunan keluarga yang menjadi Tanggungan.

Setelah anda yakin SPT 1770-S anda telah lengkap, anda dapat menyampaikannya ke KPP setempat (dimana anda terdaftar) baik secara langsung maupun melalui kantor pos. [tri 0105]

Stock options dan masalah transfer pricing (1)

2005-01-18T20:02:00.000-08:00

www.bisnis.com

Stock options dan masalah transfer pricing (1)

Pemberian hak untuk membeli saham yang diberikan kepada para karyawan
yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan, biasanya merupakan paket imbalan
dari suatu perusahaan multinasional.
Perusahaan multinasional biasanya beroperasi di beberapa negara yang
mempunyai sistem dan yurisdiksi pajak yang berbeda. Dari kacamata perusahaan
multinasional, program pemberian hak opsi membeli saham (stock options) yang
diberikan kepada para karyawannya merupakan suatu program yang menyeluruh
dalam arti disamping melibatkan anak-anak perusahaannya juga menyangkut
strategi bisnis dari grupnya.

Itulah sebabnya maka program pemberian hak opsi untuk membeli saham
sangat dekat dengan masalah transfer pricing.

Tulisan ini akan membahas masalah tersebut dengan catatan analisis
yang disajikan bukan merupakan upaya untuk memberikan pemecahannya dari segi
pajak.

Masalah ini diangkat untuk memperoleh perhatian dengan menyajikan
suatu pertanyaan apakah Undang-undang Pajak Penghasilan sudah cukup untuk
menangani masalah tersebut.

Yang disebut dengan menangani masalah transfer pricing dalam kaitannya
dengan pemberian hak opsi adalah apakah secara yuridis fiskal
ketentuan-ketentuan di dalam UU PPh sudah cukup lengkap untuk dihadapkan
pada masalah tersebut.

Analisis yang disajikan dalam kerangka hubungan sebagaimana diatur
dalam Article 9 OECD Model dan hak melakukan koreksi apabila transaksi
antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tidak mencerminkan arm's
length transaction.

Program pemberian hak opsi untuk memperoleh saham dibagi secara garis
besar menjadi dua jenis yaitu program yang disebut sebagai "dilutive stock
option plan" dan "non-dilutive option plan".

Yang dimaksud dengan dilutive option plan adalah pemberian hak
memperoleh saham baru, yaitu saham yang belum pernah diterbitkan dengan
syarat-syarat yang menguntungkan bagi karyawan yang berhak memperoleh hak
tersebut.

Sedangkan non-dilutive option plan adalah program pemberian hak
memperoleh saham yang sudah ada, dengan syarat yang menguntungkan juga.

Untuk lebih menyederhanakan analisis, ada beberapa perusahaan yang
terlibat yang satu dengan yang lain mempunyai hubungan istimewa sebagaimana
diatur di dalam Pasal 9 OECD Model, yaitu PARENTCo, yang berdomisili di
Negara D, yang merupakan induk perusahaan dari suatu kelompok perusahaan
multinasional, SUBSIDICo-1, adalah anak perusahaan yang berdomisili di
Negara S, serta SUBSIDICo-2 yang berdomisili di Negara T.

Kasusnya adalah sebagai berikut:

John Doe adalah karyawan eksekutif yang bekerja di PARENTCo, yang
kemudian di tugaskan di SUBSIDICo-1. John Doe kemudian ditugaskan untuk
bekerja di SUBSIDICo-2 untuk jangka waktu tertentu, dan untuk itu dia diberi
hak untuk memperoleh saham dari PARENTCo yang sudah ada, di samping
remunerasi yang standar.

Pada saat PARENTCo memberi hak kepada John Doe, ditentukan harga yang
merupakan harga saham pada saat pemberian hak tersebut (strike price).
Apabila harga pasar dari saham tersebut pada saat hak itu dilaksanakan
(exercised) oleh John Doe harga yang harus dibayarnya tetap sama pada saat
dia diberi hak opsi.

Perlakuan pajak terhadap John Doe tidak dibahas dalam tulisan ini
karena sudah dibahas dalam tulisan terdahulu yang membahas perlakuan pajak
terhadap karyawan yang memperoleh hak opsi tersebut. Jadi pembahasan
dipusatkan pada perusahaan yang berada di dalam satu grup.

Masalah transfer pricing harus disimak pada transaksi antara PARENTCo,
SUBSIDICo-1 dan SUBSIDICo-2 karena ketiganya merupakan perusahaan-perusahaan
yang berada di grup yang sama.

Sebagaimana telah disebutkan di atas ketiganya memenuhi syarat sebagai
pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa jadi apabila terjadi transaksi
antara perusahaan-perusahaan tersebut perlu diamati apakah transaksi
tersebut arm's length.

Ada beberapa transaksi yang perlu disimak, antara lain transaksi
antara PARENTCo dengan SUBSIDICo-1 karena anak perusahaan ini bersedia
melepaskan John Doe untuk dipekerjakan ke SUBSIDICO-2. Apakah dalam
transaksi tersebut SUBSIDICo memperoleh kompensasi dari PARENTCo?

Apabila stock option plan (SOP) yang dimaksud dilakukan antara
PARENTCo dengan John Doe perlu disimak bagaimana pembebanan dari biaya yang
timbul dari rencana tersebut.

Ditinjau dari masalah transfer pricing ada dua hal yang perlu disimak,
yaitu bagaimana pembebanan dari biaya tersebut ditangan SUBSIDICo-2 dan
apakah perusahaan ini memperoleh reimbursement dari PARENTCo, serta masalah
yang kedua adalah apakah besarnya pembebanannya dapat dikatakan arm's
length.

Dalam transaksi tersebut yang memperoleh manfaat, disamping John Doe
adalah SUBSIDICo-1 dan SUBSIDICo-2 dalam tingkatan yang berbeda. SUBSIDICo-1
mungkin memperoleh imbalan karena harus melepaskan John Doe, sedangkan
SUBSIDICo-2 memperoleh manfaat karena dapat menggunakan keahlian dan
pengalamannya untuk kinerja perusahaannya.

Pekan depan: Metoda transfer pricing

Oleh Rachmanto Surahmat
Partner
Prasetio, Sarwoko & Sandjaja Consult

PTKP Baru dan PPh 21 Tahun 2005

2005-01-11T22:47:00.000-08:00

PENYESUAIAN BESARNYA PTKP DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PPh PASAL 21 TAHUN 2005
TRIYANI BUDIANTO *)

I. Abstrak

Pada tanggal 29 November 2004 Menteri keuagan telah mengesahkan Peraturan nomor 564/KMK.03/2004 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku sejak tahun pajak 2005. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak telah disesuaikan dari waktu ke waktu. Hal ini untuk mengimbangi perkembangan perekonomian dan peningkatan besarnya kebutuhan pokok wajib pajak. Selain menyesuaikan besarnya PTKP, Pemerintah juga telah memberikan insentif dibidang PPh Pasal 21 yaitu dengan adanya Pajak penghasilan yang ditanggung Pemerintah.
Dengan berlakunya peraturan menteri keuangan tersebut, maka besarnya PPh pasal 21 yang terutang dan harus dibayar untuk tahun 2005 akan menjadi lebih kecil. Bagi karyawan yang PPh pasal 21-nya tidak ditanggung perusahaan maka perubahan PTKP ini akan meningkatkan besarnya take home pay yang akan diterima oleh karyawan yang bersangkutan. Sementara, bagi perusahaan yang memberikan tunjangan PPh Pasal 21 untuk karyawannya, maka akan mengurangi beban usaha. Hal ini tentu akan meningkatkan profit yang diperolehnya.

II. Pendahuluan

Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (3) Undang-undang No 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang No 17 tahun 2000, dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang Pribadi, diberikan pengurang berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya PTKP diatur dalam pasal 7 Undang-undang PPh. Besarnya Penghasilan Kena Pajak telah disesuaikan dari waktu ke waktu.
Pada saat berlakunya Undang-undang No 7 tahun 1983 (sebelum mengalami perubahan) sampai dengan setelah adanya perubahan pertama melalui undang-undang No 7 tahun 1991 besarnya PTKP adalah sebagai berikut :
- Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak;
- Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang mempunyai penghasilan dari usaha atau dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lain;
- Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap orang keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
Perubahan/penyesuaian besarnya PTKP yang pertama kali dilakukan pada saat perubahan kedua undang-undang PPh, yaitu melalui undang-undang No 10 tahun 1994. Besarnya PTKP berdasarkan undang-undang No. 10 tahun 1994 adalah sebagai berikut :
- Rp 1.728.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- Rp. 864.000,00 (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- Rp 1.728.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- Rp 864.000,00 (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Dalam perubahan ketiga undang-undang Pajak Penghasilan (UU No 17 th 2000), besarnya PTKP kembali disesuaikan. Besarnya PTKP berdasarkan UU No 17 tahun 2000 adalah sebagai berikut :
- Rp 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- Rp 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
Sejak berlakunya undang-undang No 17 tahun 2000, besarnya PTKP tersebut sering menjadi “sorotan” banyak pihak. Hal ini mengingat besarnya kebutuhan hidup minimum (KHM) dan upah minimum yang terus mengalami kenaikan. Jika kita bandingkan besarnya upah minimum di DKI Jakarta misalnya, pada tahun 2001 sampai 2004 besarnya UMP DKI berturut-turut sebesar Rp 426.250,00 ; Rp 591.266,00 ; Rp 631.554,00 dan Rp 671.550,00 sedangkan besarnya PTKP hanya Rp 240.000/bulan (untuk diri Wajib Pajak). Besarnya PTKP tersebut dirasakan belum sesuai dengan perkembangan ekonomi dan semakin besarnya kebutuhan pokok wajib pajak.

III. Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk tahun 2005
Usulan penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak telah dimasukkan dalam rancangan perubahan undang-undang pajak tahun 2004 yang diusulkan oleh pemerintah. Dalam berbagai seminar dan sosialisasi tentang Pokok-pokok perubahan undang-undang pajak, Pihak DJP menegaskan bahwa besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diusulkan adalah sebagai berikut :
- Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak
- Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
- Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap keluarga.
Semula usulan perubahan undang-undang pajak tahun 2004 oleh Direktorat Jenderal Pajak direncanakan akan dapat diberlakukan mulai tahun fiskal 2005. Namun demikian, saat ini Dirjen Pajak telah menarik kembali RUU Perpajakan yang sebelumnya telah diserahkan ke Sekretariat Negara untuk dimatangkan kembali dan diselaraskan dengan pengkajian mengenai pengampunan pajak. Meskipun ditarik kembali, Dirjen Pajak berharap agar reformasi paket perpajakan dapat diterapkan secara efektif mulai tahun fiskal 2006 (Bisnis Indonesia, Senin, 13 Desember 2004).
Sebelum usulan perubahan PTKP dalam RUU pajak tahun 2004 dapat diimplementasikan, Pemerintah (dalam hal ini menteri keuangan) telah mengesahkan Peraturan Menteri Keuangan No.564/KMK.03/2004 tgl 29 November 2004 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Hal ini dimungkinkan karena bedasarkan Undang-undang PPh diatur bahwa penyesuaian besarnya PTKP ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (Pasal 7 ayat 3).
Penyesuaian besarnya PTKP tersebut dibuat dengan pertimbangan bahwa besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang selama ini berlaku dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dibidang perekonomian dan moneter serta harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No-564/KMK.03/2004, Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak diubah menjadi :
- Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak
- Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
- Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
Dari uraian tersebut diatas, kita dapat melihat bahwa besarnya PTKP yang akan berlaku sejak tahun 2005 hampir sama dengan besarnya PTKP yang diusulkan pemerintah melalui usulan perubahan undang-undang pajak. Perbedaan hanya terdapat pada banyaknya jumlah tanggungan untuk setiap keluarga. Dalam usulan perubahan undang-undang pajak diusulkan banyaknya tanggungan dalam setiap keluarga maksimum 2 (dua) orang. Sedangkan berdasarkan KMK-564/KMK.03/2004 banyaknya jumlah tanggungan dalam setiap keluarga adalah maksimum 3 (tiga) orang.

IV. PPh Ditanggung Pemerintah (PPh DTP).
Salah satu fasilitas yang diberikan pemerintah dibidang perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan adalah adanya PPh Ditanggung Pemerintah (PPh DTP). Fasilitas tersebut dimaksudkan untuk mengurangi beban pekerja yang memperoleh “Upah Minimum”. Peraturan mengenai PPh DTP telah beberapa kali mengalami perubahan dan penyesuaian dari waktu ke waktu.
Semula Fasilitas PPh DTP ini diberikan kepada para pekerja yang memperoleh Upah sampai dengan sebesar Upah Minimum Regional. Hal ini diatur melalui PP No 12 tahun 1997 tanggal 7 Mei 1997 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima pekerja sampai dengan sebesar Upah Minimum Regional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan bahwa Pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh pekerja sampai dengan sebesar UMR ditanggung Pemerintah.
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2000 Gubernur diberikan kewenangan untuk menetapkan besarnya Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota setiap tahun. Sehubungan dengan kewenangan gubernur tersebut, Pemerintah Menetapkan PP No. 72 tahun 2001 pada tanggal 14 November 2001, yang mengatur tentang Pajak Atas Penghasilan yang diterima oleh Pekerja sampai dengan sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota. Dengan berlakunya PP No 72 maka Peraturan Pemerintah No 12 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima pekerja sampai dengan sebesar Upah Minimum Regional dinyatakan tidak berlaku.
Berdasarkan PP No 72, Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh pekerja sampai dengan sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota ditanggung pemerintah. Apaila Penghasilan yang diterima oleh pekerja melebihi jumlah Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota, maka Pajak yang terutang atas seluruh penghasilan tersebut dihitung dan dibayar sesuai dengan ketentuan pasal 21 Undng-undang PPh.
Pada tanggal 20 Januari 2003 Pemerintah kembali merubah ketentuan mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima oleh Pekerja sampai dengan sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota melalui PP No 5 Tahun 2003. Dalam PP No No 5 tahun 2003 ini ditegaskan mengenai definisi pekerja dan upah sebagai berikut :
- Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah.
- Upah adalah Hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.
Ketentuan lebih lanjut dari PP No 5 ini diatur melalui KMK No 70/KMK.03/2003 jo KEP-110/PJ./2003. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tersebut, definisi pekerja diatur secara lebih khusus sebagai berikut :
- Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja didalam lingkungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah hanya dari satu pemberi kerja yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional dalam unit organisasi atau perusahaan dan tidak memperoleh penghasilan lain dari usaha, tidak termasuk tenaga kerja asing, tenaga ahli dan tenaga profesi
Sedangkan definisi Jabatan Sruktural dan Fungsional sebagaimana diatur dalam Lampiran KEP-110/PJ./2003 adalah jabatan yang memenuhi salah satu syarat sebagai berikut:
- Jabatan tersebut tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasai atau Perusahaan atau Akte Pendirian Organisasi atau Perusahaan, Akte Perubahannya, Atau dokumen lain, misalnya :
a. Komisaris termasuk Presiden Komisaris, Wakilnya dan Anggota Dewan Komisaris;
b. Direktur termasuk Presiden Direktur, Wakilnya dan Anggota Dewan Direksi lainnya.
- Jabatan tidak termasuk dalam jabatan sebagaimana pada butir 1 tetapi terdapat dalam Struktur Organisasi atau Perusahaan, misalnya :
a. Manajer termasuk Assisten Manajer, Wakil Manajer, Junior Manajer atau sejenisnya;
b. Kepala atau Pimpinan: Suatu Bagian, Departemen, Divisi, atau sejenisnya, misalnya: Manajer Cabang, Chief Officer, Chief Supervisor, Chief Maintenance, Chief Production, atau sejenisnya;
c. Pimpinan atau Ketua Organisasi, Wakil ketua, Deputi Pimpinan Organisasi, termasuk Kepala Divisi, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala bidang, atau sejenisnya.
Berdasarkan PP No 5 tahun 2003 beserta petunjuk pelaksanaannya maka Pekerja yang memiliki hak atas fasilitas PPh Ditanggung Pemerintah adalah Pekerja yang memperoleh upah hanya dari satu pemberi kerja dan tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional. Besarnya PPh terutang dihitung sebagai berikut :
1. Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh pekerja dihitung dari penghasilan neto untuk pegawai tetap dan penghasilan bruto untuk pegawai tidak tetap, setelah dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan menerapkan tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan.
2. Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah adalah sebesar Pajak Penghasilan atas penghasilan sampai dengan sebesar Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota setelah dikurangi dengan PTKP.
3. Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atas penghasilan pekerja adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Dalam hal penghasilan netto yang diterima oleh pegawai tetap atau dalam hal penghasilan bruto yang diterima oleh pegawai tidak tetap ternyata lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota, maka Pajak Penghasilan yang ditanggung Pemerintah adalah sebesar Pajak Penghasilan
Dalam rangka upaya memperbaiki dan meningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya kelompok pekerja yang berada pada lapisan bawah, pada tanggal 21 September 2003 pemerintah kembali menetapkan peraturan tentang Pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah melalui PP No 47 Tahun 2003. Peraturan pemerintah tersebut berlaku surut sejak bulan Juli 2003. Dengan berlakunya PP No 47 tentang Pajak Penghasilan yang ditanggung Pemerintah atas penghasilan pekerja dari pekerjaan maka PP No 5 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima oleh Pekerja sampai dengan Upah minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota tidak berlaku.
Berdasarkan PP 47 tahun 2003 ini, Pekerja yang mendapat perlakuan Pajak Penghasilan yang ditanggung Pemerintah adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri yang bekerja sebagai Pegawai tetap atau Pegawai tidak tetap pada satu pemberi kerja di Indonesia yang menerima gaji, upah serta imbalan lainnya dari pekerjaan yang diberikan dalam bentuk uang sampai dengan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 47 ini, pekerja yang berhak atas fasilitas PPh ditanggung pemerintah tidak lagi dibedakan berdasarkan jabatan pekerja.
Besarnya Pajak Penghasilan yang ditanggung Pemerintah adalah pajak yang terutang atas gaji, upah serta imbalan lainnya dari pekerjaan yang diterima oleh pekerja sampai dengan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

V. Perhitungan PPh 21 tahun 2004 vs tahun 2005
Dalam menghitung besarnya PPh pasal 21 terutang tahun 2004, kita masih berpedoman pada KEP-545/PJ./2000 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. Disamping itu juga terdapat Fasilitas PPh ditanggung Pemerintah berdasarkan PP No 47 Tahun 2003 Jo KMK 486/KMK.03/2003.
Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 (Th 2004) :
1. Saefudin adalah pegawai tetap di PT Insan Selalu Lestari. Ia memperoleh gaji beserta tunjangan berupa uang sebulan sebesar Rp 1.400.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 25.000,00 sebulan. Saefudin menikah tetapi belum mempunyai anak (status K/0).

a. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang :
Gaji dan tunjangan sebulan Rp 1.400.000,00
Pengurangan :
Biaya jabatan (5% x Rp 1.400.000,00) Rp 70.000,00
Iuran Pensiun Rp 25.000,00
Rp 95.000,00
Penghasilan Neto sebulan Rp 1.305.000,00
Penghasilan neto setahun 12 x Rp 1.305.000,00 Rp 15.660.000,00
PTKP setahun :
- untuk WP sendiri Rp 2.880.000,00
- tambahan WP kawin Rp 1.440.000,00
Rp 4.320.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 11.340.000,00
PPh Pasal 21 terutang setahun :
5% x Rp 11.340.000,00 Rp 567.000,00
PPh Pasal 21 terutang sebulan Rp 47.250,00

b. Penghitungan PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah :
Penghasilan sebulan ditanggung oleh Pemerintah Rp 1.000.000,00
Pengurangan :
Biaya jabatan (5% x Rp 1.000.000,00) Rp 50.000,00
Iuran Pensiun Rp 25.000,00
Rp 75.000,00
Penghasilan Neto sebulan : Rp 925.000,00
PTKP sebulan :
- untuk WP sendiri Rp 240.000,00
- tambahan WP kawin Rp 120.000,00
Rp 360.000,00
Penghasilan Kena Pajak sebulan Rp 565.000,00
PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah sebulan :
5% x Rp 565.000,00 Rp 28.250,00
c. PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh Pemberi Kerja Rp 47.250,00 - Rp 28.250,00 Rp 19.000,00

2. Mariko Hutadjulu adalah pegawai tetap di PT Tiurmas Lampung Indah. Ia memperoleh gaji bulan Desember sebesar Rp 1.200.000,00, menerima THR sebesar Rp 600.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 25.000,00 sebulan. Mariko Hutadjulu menikah tetapi belum mempunyai anak (status K/0).

a. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang :
1) PPh atas Gaji dan THR
Gaji setahun (12 x Rp1.200.000,00) Rp 14.400.000,00
THR Rp 600.000,00
Total Penghasilan setahun Rp 15.000.000,00
Pengurangan :
Biaya jabatan (5 % x Rp 15.000.000,00) Rp 750.000,00
Iuran Pensiun (12 x Rp 25.000,00) Rp 300.000,00
Rp 1.050.000,00
Rp 13.950.000,00
Penghasilan Neto
PTKP setahun :
- untuk WP sendiri Rp 2.880.000,00
- tambahan WP kawin Rp 1.440.000,00
Rp 4.320.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 9.630.000,00
PPh Pasal 21 terutang setahun :
5% x Rp 9.630.000,00 Rp 481.500,00
PPh Pasal 21 terutang sebulan atas Gaji dan THR Rp 40.125,00
2) PPh Pasal 21 atas Gaji
Gaji Rp 1.200.000,00
Pengurangan :
Biaya jabatan (5% x Rp 1.200.000,00) Rp 60.000,00
Iuran Pensiun Rp 25.000,00
Rp 85.000,00
Penghasilan Neto sebulan Rp 1.115.000,00
Penghasilan neto setahun 12 x Rp 1.115.000,00 Rp 13.380.000,00
PTKP setahun :
- untuk WP sendiri Rp 2.880.000,00
- tambahan WP kawin Rp 1.440.000,00
Rp 4.320.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 9.060.000,00
PPh Pasal 21 terutang setahun :
5% x Rp 9.060.000,00 Rp 453.000,00
PPh Pasal 21 terutang sebulan atas gaji Rp 37.750,00
3) PPh atas THR
(Rp 481.500,00 - Rp 453.000,00) Rp 28.500,00

b. Penghitungan PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah :
Penghasilan sebulan ditanggung oleh Pemerintah Rp 1.000.000,00
Pengurangan :
Biaya jabatan (5% x Rp 1.000.000,00) Rp 50.000,00
Iuran Pensiun Rp 25.000,00
Rp 75.000,00
Penghasilan Neto sebulan : Rp 925.000,00
PTKP sebulan :
- untuk WP sendiri Rp 240.000,00
- tambahan WP kawin Rp 120.000,00
Rp 360.000,00
Penghasilan Kena Pajak sebulan Rp 565.000,00
PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah sebulan :
5% x Rp 565,000,00 Rp 28.250,00
c. PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh Pemberi Kerja
= Rp 37.750,00 + Rp 28.500,00 - Rp 28.250 = Rp 38.000,00

3. Gunarto adalah pegawai tetap di PT Jawa Sumatera Cemerlang. Ia memperoleh gaji bulan Desember sebesar Rp 12.000.000,00, dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 250.000,00 sebulan. Sudir Gunanto telah menikah dengan tanggungan 3 anak.

a. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang :
Gaji dan tunjangan sebulan Rp 12.000.000,00
Pengurangan :
Biaya jabatan (5% x Rp 12.000.000,00) Rp 108.000,00
Iuran Pensiun Rp 250.000,00
Rp 358.000,00
Penghasilan Neto sebulan Rp 11.642.000,00
Penghasilan neto setahun 12 x Rp 11.642.000,00 Rp 139.704.000,00
PTKP setahun :
- untuk WP sendiri Rp 2.880.000,00
- tambahan WP kawin Rp 1.440.000,00
- Tanggungan 3 Rp 4.320.000,00
Rp 8.640.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 131.064.000,00
PPh Pasal 21 terutang setahun : Rp 19.016.000,00
PPh Pasal 21 terutang sebulan Rp 1.584.667,00
c. PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh Pemberi Kerja Rp 1.584.667,00
d. Take Home Pay Rp 10.165.333,00

Dengan berlakunya KMK No 564/KMK./2004 tentang Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak maka terhitung sejak tahun pajak 2005 besarnya PTKP menjadi sebagai berikut :
- Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak
- Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
- Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
Besarnya PTKP minimum (untuk diri WP) berdasarkan KMK 564 tersebut adalah sama dengan batas Penghasilan yang pajaknya ditanggung oleh pemerintah. Oleh karena itu meskipun sampai saat ini (saat tulisan ini dibuat-red) ketentuan mengenai PPh Ditanggung pemerintah (PP No 47 th 2003) belum dicabut, namun dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan No 564/KMK.03/2004 maka PP No 47 tahun 2003 tersebut secara otomatis menjadi “tidak berfungsi”.
Contoh perhitungan PPh Pasal 21 tahun 2005 :
1. . Saefudin adalah pegawai tetap di PT Insan Selalu Lestari. Ia memperoleh gaji beserta tunjangan berupa uang sebulan sebesar Rp 1.400.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 25.000,00 sebulan. Saefudin menikah tetapi belum mempunyai anak (status K/0).

a. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang :
Gaji dan tunjangan sebulan Rp 1.400.000,00
Pengurangan :
Biaya jabatan (5% x Rp 1.400.000,00) Rp 70.000,00
Iuran Pensiun Rp 25.000,00
Rp 95.000,00
Penghasilan Neto sebulan Rp 1.305.000,00
Penghasilan neto setahun 12 x Rp 1.305.000,00 Rp 15.660.000,00
PTKP setahun :
- untuk WP sendiri Rp 12.000.000,00
- tambahan WP kawin Rp 1.200.000,00
Rp 13.200.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 2.460.000,00
PPh Pasal 21 terutang setahun :
5% x Rp 2.460.000,00 Rp 123.000,00
PPh Pasal 21 terutang sebulan Rp 10.250,00
b. Penghitungan PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah :
Penghasilan sebulan ditanggung oleh Pemerintah Rp 1.000.000,00
Pengurangan :
Biaya jabatan (5% x Rp 1.000.000,00) Rp 50.000,00
Iuran Pensiun Rp 25.000,00
Rp 75.000,00
Penghasilan Neto sebulan : Rp 925.000,00
PTKP sebulan :
- untuk WP sendiri Rp 1.000.000,00
- tambahan WP kawin Rp 100.000,00
Rp 1.100.000,00
Penghasilan Kena Pajak sebulan Rp -

c. PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh Pemberi Kerja Rp 10.250,00

2. Mariko Hutadjulu adalah pegawai tetap di PT Tiurmas Lampung Indah. Ia memperoleh gaji bulan Desember sebesar Rp 1.200.000,00, menerima THR sebesar Rp 600.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 25.000,00 sebulan. Mariko Hutadjulu menikah tetapi belum mempunyai anak (status K/0).

a. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang :
1) PPh atas Gaji dan THR
Gaji setahun (12 x Rp1.200.000,00) Rp 14.400.000,00
THR Rp 600.000,00
Total Penghasilan setahun Rp 15.000.000,00
Pengurangan :
Biaya jabatan (5 % x Rp 15.000.000,00) Rp 750.000,00
Iuran Pensiun (12 x Rp 25.000,00) Rp 300.000,00
Rp 1.050.000,00
Penghasilan Neto Rp 13.950.000,00
PTKP setahun :
- untuk WP sendiri Rp 12.000.000,00
- tambahan WP kawin Rp 1.200.000,00
Rp 13.200.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 750.000,00
PPh Pasal 21 terutang setahun :
5% x Rp 750.000,00 Rp 37.500,00
PPh Pasal 21 terutang sebulan atas Gaji dan THR Rp 3.125,00
2) PPh Pasal 21 atas Gaji
Gaji Rp 1.200.000,00
Pengurangan :
Biaya jabatan (5% x Rp 1.200.000,00) Rp 60.000,00
Iuran Pensiun Rp 25.000,00
Rp 85.000,00
Penghasilan Neto sebulan Rp 1.115.000,00
Penghasilan neto setahun 12 x Rp 1.115.000,00 Rp 13.380.000,00
PTKP setahun :
- untuk WP sendiri Rp 12.000.000,00
- tambahan WP kawin Rp 1.200.000,00
Rp 13.200.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 180.000,00
PPh Pasal 21 terutang setahun :
5% x Rp 180.000,00 Rp 9.000,00
PPh Pasal 21 terutang sebulan atas gaji Rp 750,00
3) PPh atas THR
(Rp 37.500,00 - Rp 9.000,00) Rp 28.500,00
b. Penghitungan PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah :
Penghasilan sebulan ditanggung oleh Pemerintah Rp 1.000.000,00
Pengurangan :
Biaya jabatan (5% x Rp 1.000.000,00) Rp 50.000,00
Iuran Pensiun Rp 25.000,00
Rp 75.000,00
Penghasilan Neto sebulan : Rp 925.000,00
PTKP sebulan :
- untuk WP sendiri Rp 1.000.000,00
- tambahan WP kawin Rp 100.000,00
Rp 1.100.000,00
Penghasilan Kena Pajak sebulan Rp NIHIL
PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah sebulan : --
c. PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh Pemberi Kerja
= Rp 750,00 + Rp 28.500,00 - Rp 0 = Rp 29.250,00

3. Gunarto adalah pegawai tetap di PT Jawa Sumatera Cemerlang. Ia memperoleh gaji bulan Desember sebesar Rp 12.000.000,00, dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 250.000,00 sebulan. Sudir Gunanto telah menikah dengan tanggungan 3 anak.
a. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang :
Gaji dan tunjangan sebulan Rp 12.000.000,00
Pengurangan :
Biaya jabatan (5% x Rp 12.000.000,00) Rp 108.000,00
Iuran Pensiun Rp 250.000,00
Rp 358.000,00
Penghasilan Neto sebulan Rp 11.642.000,00
Penghasilan neto setahun 12 x Rp 11.642.000,00 Rp 139.704.000,00
PTKP setahun :
- untuk WP sendiri Rp 12.000.000,00
- tambahan WP kawin Rp 1.200.000,00
- Tanggungan 3 Rp 3.600.000,00
Rp 16.800.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 122.904.000,00
PPh Pasal 21 terutang setahun : Rp 16.976.000,00
PPh Pasal 21 terutang sebulan Rp 1.414.667,00
c. PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh Pemberi Kerja Rp 1.414.667,00
d. Take Home Pay Rp 10.335.333,00

VI. Penutup
Meskipun RUU PPh tahun 2004 belum dapat diberlakukan mulai tahun Pajak 2005, namun langkah pemerintah untuk tetap memberlakukan kenaikan PTKP yang telah diusulkan dalam RUU melalui Peraturan Menteri Keuangan merupakan langkah yang sangat positif. Hal ini tentu harus kita apresiasi.
Beberapa hal yang dapat kita simpulkan dengan diberlakukannya PMK-564/KMK.03/2004 antara lain sebagai berikut :
1. Dengan adanya penyesuaian besarnya PTKP tahun 2005 secara otomatis telah mengeliminir PPh ditanggung Pemerintah. Oleh karena itu dalam menghitung PPh Pasal 21 tahun 2005 kita “tidak perlu” memperhitungkan besarnya PPh ditanggung Pemerintah.
2. Dengan adanya penyesuaian PTKP menjadi sebesar Rp 12.000.000,00/tahun untuk diri Wajib Pajak, maka Karyawan yang memperoleh penghasilan sampai dengan Rp 1.000.000,00/bulan belum memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri guna memperoleh NPWP.
3. Penyesuaian PTKP tersebut akan meringankan beban pajak bagi karyawan yang PPh-nya dipotong dari gaji, sehingga Take home pay yang diterima menjadi lebih besar.
4. Bagi perusahaan yang memberikan tunjangan PPh pasal 21 kepada karyawannya, penyesuaian PTKP tersebut akan mengurangi beban perusahaan. Hal ini tentu akan meningkatkan laba yang diperoleh perusahaan.

Daftar Pustaka
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-110/PJ./2003 tanggal 14 April 2003 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan yang Diterima oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang Pajak Penghasilan yang ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 70/KMK.03/2003 tanggal 17 Pebruari 2003 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan yang Diterima oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004 tanggal 29 November 2004 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2003 tanggal 21 September 2003 tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2003 tanggal 20 Januari 2003 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah minimum Kabupaten/Kota.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2001 tanggal 14 November 2001 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan yang Diterima oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1997 tanggal 7 Mei 1997 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan yang Diterima oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Regional.
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2000.
Tim Modernisasi Perpajakan, Oktober 2004, Bahan Sosialisasi RUU Pajak Penghasilan.

*) Artikel ini dimuat di Majalah Jurnal Perpajakan Indonesia Volume 4 Nomor 4 bulan Januari 2005 (hal 8 - 18)

Perlakuan PPh atas stock option (3-habis)

2005-01-10T02:15:00.000-08:00

Pajak & Bea Cukai
Senin, 10/01/2005

Perlakuan PPh atas stock option (3-habis)

Dari sudut pandang UU PPh Indonesia, timbul masalah dalam menentukan
apakah hak untuk membeli saham juga merupakan bagian dari imbalan sehubungan
dengan pekerjaan.
Sebagaimana telah disinggung dalam contoh pekan lalu, stock option
tidak termasuk dalam pengertian pemberian dalam bentuk natura.

Pasal 4 UU Pajak Penghasilan (PPh) memberi definisi "penghasilan"
sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh
wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia, yang
dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan.

Pemberian stock option saja tidak masuk dalam definisi tersebut karena
hak tersebut belum dapat dipakai untuk konsumsi. Tahapan setelah pemberian
hak opsi adalah melaksanakan opsi tersebut yaitu dengan memberikan hak
kepada karyawan untuk membeli saham.

Misalkan saja saham tersebut dibeli dengan harga dibawah harga pasar,
apakah perbedaan tersebut dapat diperlakukan sebagai imbalan atau sebagai
capital gain yang belum direalisasikan.

UU PPh tidak mengatur tentang masalah ini sehingga apabila hal ini
terjadi maka Indonesia tidak dapat memungut pajak atas jenis penghasilan
tersebut.

Masalah selanjutnya adalah, seandainya UU PPh mencakup situasi seperti
di dalam contoh di atas, masalah selanjutnya adalah bagaimana penagihan
terhadap pajak yang terutang tersebut.

Imbalan sehubungan dengan pekerjaan pengenaan pajaknya tunduk kepada
ketentuan Pasal 21, yaitu melalui pemotongan oleh pemberi kerja. Dalam
situasi yang disebutkan dalam contoh tersebut pemberi kerjanya adalah
"bentuk usaha tetap" (BUT), dengan asumsi bahwa kegiatan yang dilakukan oleh
ITALCO tersebut (Lihat uraian dalam contoh pekan lalu) menimbulkan BUT
sesuai dengan ketentuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
Padahal pada saat penghasilan tersebut timbul BUT dari ITALCO sudah tidak
berada di Indonesia.

Pengkreditan pajak luar negeri juga merupakan masalah dalam situasi
yang dikemukakan di atas. Untuk lebih mudah penyajiannya, diambil contoh
situasi yang terbalik yaitu karyawannya adalah subjek pajak Indonesia,
misalkan saja Budiman yang ditempatkan di Roma untuk waktu delapan bulan
oleh PT PMA.

Seandainya Budiman menjual sahamnya setelah ia kembali ke Indonesia,
dan memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut. Apabila keuntungan ini
dianggap sebagai bagian dari imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang
dilakukannya di Italia maka hak pemajakannya berada di Italia.

Seandainya Italia dapat mengenakan pajak atas keuntungan tersebut, dan
pada saat Italia mengenakan pajak atas keuntungan tersebut maka Budiman
adalah wajib pajak Indonesia.

Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 UU PPh, Budiman
berhak mengkreditkan pajak yang dipungut oleh Italia. Dalam situasi tersebut
akan terjadi timing mismatch antara pengenaan pajak dan pengakuan
penghasilan, dengan asumsi sebagaimana disebutkan di muka bahwa keuntungan
ini merupakan bagian dari imbalan pada saat Budiman bekerja di Roma.

Kesimpulan

Pemberian imbalan dalam rangka hubungan kerja dengan cara pemberian
hak opsi (stock option) untuk membeli saham, yang melibatkan dua negara yang
terikat suatu P3B menimbulkan masalah dalam kaitannya dengan menentukan
negara mana yang mempunyai hak pemajakan.

Hak pemajakan tersebut tergantung kepada penentuan masuk jenis
penghasilan apakah stock option tersebut. Pendekatan OECD dengan menambah
satu paragraf dalam Commentary dari Article 15, untuk menggolongkannya
sebagai penghasilan/imbalan dari hubungan kerja mungkin masih tidak cukup.

Tambahan penjelasan juga harus ditambahkan di Article 13 (capital
gains) yang kurang lebih menegaskan bahwa capital gains dari pengalihan
saham yang berasal dari stock option yang diberikan kepada eksekutif atau
karyawan lainnya.

Walaupun OECD juga mengusulkan perubahan dalam Article 23 untuk
mencakup situasi tersebut namun hal ini tetap akan menimbulkan masalah
karena terjadi timing mismatch.

Disamping itu penyesuaian Article 23 tergantung kepada ketentuan di
dalam undang-undang domestik masing-masing negara.

Kesulitan akan timbul dalam mengalokasikan penghasilan untuk satu
negara apabila situasi yang berkaitan dengan stock option tersebut
melibatkan lebih dari dua negara. Hal ini dapat terjadi apabila stock option
baru direalisasi setelah seseorang ditempatkan di beberapa negara.

Pemberian imbalan berupa stock option dari saham perusahaan yang
afiliasi mempunyai indikasi transfer pricing karena paket tersebut sangat
besar kemungkinan berkaitan dengan apa yang disebut dengan cost contibution
arrangements (CCA) diantara perusahaan-perusahaan dalam satu grup.

CCA pada dasarnya secara bersama menanggung biaya dan risiko dalam
pengembangan, produksi atau memperoleh aktiva, jasa atu hak-hak dan
menentukan besarnya kepemilikan masing-masing anggota terhadap aktiva atau
hak-hak tersebut.

Dari sudut pandang UU PPh, perlu diatur perlakuan pajak atas imbalan
berupa stock option yang menyangkut subjek pajak luar negeri. Disamping
memperluas pengertian imbalan dari hubungan kerja, juga perlu ditentukan
bagaimana imbalan tersebut dikenai pajak.

Oleh Rachmanto Surahmat
Partner
Prasetio, Sarwoko & Sandjaja Consult

Perlakuan PPh atas stock option(2)

2005-01-03T21:04:00.000-08:00

www.bisnis.com : Pajak & Bea Cukai
Senin, 03/01/2005

Perlakuan PPh atas stock option(2)

Pekan lalu sudah diuraikan latar belakang stock option yang terkait
dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH) dan Perjanjian
Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan negara lain.
Jika pemberian stock option melibatkan subjek pajak dari negara lain
yang mempunyai P3B dengan Indonesia, perlakuan pajaknya mempertimbangkan P3B
bersangkutan. Contohnya, Giovani adalah subjek pajak berdomisili di Italia,
dan bekerja di perusahaan ITALCO yang juga berdomisili di Italia. Karena
ITALCO memperoleh proyek di Indonesia, Giovani dikirim ke Indonesia untuk
jangka waktu delapan bulan.

Selama bekerja di Indonesia, Giovani juga punya hak membeli saham PT
ABC, perusahaan PMA yang merupakan afiliasi ITALCO. Bagaimanakah perlakuan
pajak atas imbalan yang diterima Giovani selama bekerja di Indonesia?

Mengingat Giovani adalah subjek pajak Italia, P3B Indonesia-Italia
dijadikan acuan apakah Indonesia mempunyai hak pemajakan atas imbalan itu.

Analisis berikut berdasarkan asumsi Giovani tetap sebagai subjek pajak
Italia. Jadi dengan penerapan Pasal 4 ayat (2) dari P3B Indonesia-Italia,
Giovani adalah subjek pajak Italia, seperti diatur Pasal 15, yang rumusannya
adalah sebagai berikut."Article 15

Dependent Personal Services

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19, 20 and 21,
salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a
Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that
State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If
the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom
may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived
by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised
in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned
State, if:

(a) the recipient is present in the other State for a period or
periods not exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year
concerned; and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is
not a resident of the other State; and

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a
fixed base which the employer has in the other State."

Ayat (1) merupakan prinsip umum hak pemajakan atas imbalan dari
hubungan kerja, dikenai pajak dimana pekerjaan dilakukan. Sedangkan ayat (2)
merupakan pengecualian, imbalan tersebut dikenai pajak jika ketiga syarat
itu dipenuhi. Dari contoh soal tersebut dapat diketahui Giovani tidak
memenuhi syarat kedua, yaitu harus berada di Indonesia tidak lebih dari 183
hari dalam masa 12 bulan.

Dengan demikian, Indonesia berhak mengenakan pajak terhadap imbalan
yang diterima Giovani selama dia bekerja di Indonesia.

Selama bekerja di Indonesia, Giovani memperoleh imbalan berupa gaji
dan hak opsi untuk membeli saham. Sesuai Commentary dari OECD, yang dimaksud
"gaji" termasuk imbalan dalam bentuk natura seperti tempat tinggal,
penggunaan mobil, asuransi kesehatan. Jadi pemberian hak opsi untuk membeli
saham tidak termasuk dalam pengertian imbalan dalam bentuk natura.

Jika Giovani kemudian kembali ke Italia, dan pada saat tersebut dia
menjual sahamnya dan memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut,
dimanakah keuntungan itu dikenai pajak? Jika hal ini hanya dilihat dari
transaksi penjualan saham saja, perlakuan pajaknya tunduk kepada Pasal 13
P3B Indonesia-Italia, yang rumusannya sebagai berikut.

"Article 13

Capital Gains

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the
alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in
the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the
business property of a permanent establishment which an enterprise of a
Contracting State has in the other Contracting State or of movable property
pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in
the other Contracting State for the purpose of performing independent
personal services, including such gains from the alienation of such a
permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such
fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains derived by a resident of a Contracting State from the
alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable
property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be
taxable only in that State.

4. Gains from the alienation of any property other than that referred
to in the preceding paragraphs shall be taxable only in the Contracting
State of which the alienator is a resident."

Dari ketentuan itu, perlakuan pajak atas keuntungan penjualan saham
masuk dalam ketentuan ayat (4), yang hak pengenaan pajaknya berada di negara
dimana penjualnya berdomisili (menjadi subjek pajak), yang dalam kasus ini
adalah Italia.

Berdasarkan peraturan Italia, keuntungan pengalihan saham perusahaan
Italia yang diperoleh orang pribadi dibebaskan pajak 60%, dengan syarat
orang tersebut memiliki lebih dari 2% dari voting power atau 5% dari
besarnya modal dalam perusahaan yang terdaftar di bursa. Jika tidak
memenuhi, keuntungan pengalihan saham tersebut dikenai pajak 12,5%.

Mengingat pemberian stock option berkaitan dengan imbalan sehubungan
dengan pekerjaan di Indonesia, sehingga sesuai "attribution principle" dari
imbalan sehubungan dengan hubungan kerja, capital gain dapat dikenai pajak
di Indonesia.

Dalam hubungan ini, OECD -dalam laporan 16 Juni 2004-telah mengusulkan
perubahan atas Commentary paragraph 2, dengan menambah satu paragraph yaitu
paragraph 2.2, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

"2.2. The condition provided by the Article for taxation by the State
of source is that salaries, wages or other similar remuneration be derived
from the exercise of employment in that State. This applies regardless of
when that income may be paid to,, credited to or otherwise definitively
acquired by the employee."

Tambahan penjelasan itu memperluas pengertian gaji atau imbalan
sehubungan dengan pekerjaan, yaitu pemberian imbalan dari hubungan kerja
tidak harus diberikan pada saat bersamaan dengan pada saat pekerjaan
dilakukan.

Seandainya P3B Indonesia-Italia mengikuti usul OECD ini, perlu ada
penyesuaian terhadap pasal lain dalam P3B itu, yaitu mekanisme pengkreditan
pajak luar negeri. Dalam contoh tersebut telah terjadi perbedaan waktu
antara pengenaan pajak atas imbalan dengan saat pekerjaan dilakukan (timing
mismatch).

Hal ini berkaitan dengan kredit pajak yang secara hipotetis adalah
pajak atas penghasilan yang bersumber di Indonesia pada saat seseorang tidak
lagi melakukan pekerjaannya di Indonesia.

Oleh Rachmanto Surahmat
Partner
Prasetio, Sarwoko & Sandjaja Consult

MENCERMATI PERBEDAAN BESARNYA TARIF PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN

2004-12-31T21:42:00.000-08:00

MENCERMATI PERBEDAAN BESARNYA TARIF PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN

Oleh : Triyani Budianto

Abstrak

Terhitung sejak tanggal 1 Mei 2002 besarnya pajak yang terutang atas penghasilan yang diperoleh dari persewaan tanah dan atau bangunan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2002. Besarnya tarif tersebut sama untuk Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan.

Perubahan tarif ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang sama kepada penerima penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Namun demikian, penulis menemukan adanya “perbedaan perlakuan” lainnya dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 5 tahun 2002. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan tarif yang diakibatkan karena perbedaan saat penandatanganan kontrak dan saat dimulainya pelaksanaan sewa menyewa sebagaimana diatur dalam pasal 7 KEP-227/PJ./2002.

Dalam tulisan ini penulis bermaksud mengulas tentang perbedaan besarnya tarif pajak atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan seperti yang tertuang dalam pasal 7 KEP-227/PJ./2002.

Pendahuluan

Ketentuan yang mengatur tentang Pajak atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan telah beberapa kali mengalami perubahan. Sebelum diatur dengan Peraturan Pemerintah dan dikenakan PPh Final, ketentuan mengenai Pajak atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan (Pasal 23) dan KEP-10/PJ./1995 tgl 31 Januari 1995 jo KEP-76/PJ./1995 tgl 2 Oktober 1995.

Pada tanggal 18 April 1996 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No 29 tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan. Sejak tanggal ditetapkannya PP No 29 ini, maka penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan PPh Final berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan (Pasal 4 ayat 2).

Besarnya pajak atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan, sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No 29 tahun 1996 adalah sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebesar 6% (enam persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanahdan/atau bangunan dan bersifat final.
2. Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final.

Pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah No 29 tahun 1996 diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. KMK-394/KMK.04/1996 tanggal 5 Juni 1996. Ketentuan mengenai besarnya tarif diatur lebih jelas dalam pasal 2 ayat (1) sebagai berikut :

a. Sebesar 6% (enam persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final dalam hal kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang disewakan maupun yang menyewakannya adalah Wajib Pajak badan dalam negeri atau bentuk usaha tetap;
b. Sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final dalam hal yang menyewakan adalah Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri;
c. Sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final dalam hal kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang disewakan adalah milik Wajib Pajak orang pribadi tetapi yang menyewakannya adalah Wajib Pajak badan dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

Dengan pertimbangan untuk memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang sama terhadap penerima penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan pada tanggal 23 Maret 2002 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No 5 tahun 2002 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No 29 tahun 1996. Peraturan Pemerintah ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 2002.

Ketentuan-ketentuan yang dirubah melalui Peraturan Pemerintah No 5 tahun 2002 adalah sebagai berikut :

Pasal Semula (Berdasarkan PP No 29 th 1996)
Pasal 2 :
Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib membayar sendiri Pajak Penghasilan yang terutang atau dipotong oleh penyewa yang bertindak sebagai Pemotong Pajak.
Pasal 3 :
1. Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebesar 6% (enam persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanahdan/atau bangunan dan bersifat final.
2. Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final.
Dirubah Menjadi (Berdasarkan PP No 5 Th 2002).
Pasal 2 :
1. Atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai Pemotong Pajak, wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh penyewa
2. Dalam hal penyewa bukan sebagai Pemotong Pajak maka Pajak Penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan.
Pasal 3 :
Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dibayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/ atau bangunan dan bersifat final.

Sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2002, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan No 120/KMK.03/2002 pada tanggal 1 April 2002, yang merupakan perubahan dari Keputusan Menteri Keuangan No. 394/KMK.04/1996. Sedangkan Tatacara Pemotongan dan Pembayaran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan diatur melalui Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-227/PJ./2002 tanggal 23 April 2002.
Perbedaan Tarif Berdasarkan KEP-227/PJ./2002
Seperti telah diuraikan diatas, besarnya tarif Pajak atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan bedasarkan Peraturan Pemerintah No 5 tahun 2002, terhitung sejak 1 Mei 2002 adalah sebesar 10% (sepuluh persen) baik diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan.

Namun demikian, dalam KEP-227/PJ./2002 masih diatur tentang perbedaan tarif akibat adanya perbedaan waktu penandatanganan kontrak dan saat dimulainya pelaksanaan sewa. Hal ini diatur dalam pasal 7 sebagai berikut :
1. Dalam hal kontrak atau perjanjian sewa ditandatangani sebelum bulan Mei 2002 dan pelaksanaanya dimulai sebelum bulan Mei 2002, maka atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dari persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan tarif sebesar 6% (enam persen) dari jumlah bruto nilai persewaan;
2. Dalam hal kontrak atau perjanjian sewa ditandatangani sebelum bulan Mei 2002 tetapi pelaksanaanya setelah bulan April 2002, maka atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dari persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan;
3. Dalam hal kontrak atau perjanjian sewa ditandatangani dan pelaksanaanya setelah bulan April 2002, maka atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dari persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan; Perbedaan Penafsiran Atas ketentuan pasal 7 KEP-227/PJ./2002

Ketentuan dalam pasal 7 tersebut diatas menurut hemat penulis merupakan salah satu ketentuan perpajakan yang “cukup jelas” sehingga seharusnya tidak menimbulkan adanya perbedaan penafsiran. Berdasarkan pengamatan penulis perbedaan penafsiran atas ketentuan pasal 7 KEP-227/PJ./2002 tetap terjadi. Perbedaan penafsiran tersebut terjadi baik antara pihak penyewa dengan penerima penghasilan maupun antara Wajib Pajak dengan Fiskus, bahkan terjadi pula antara “Kantor Pelayanan Pajak” dengan “Direktorat Jenderal Pajak”.

Perbedaan penafsiran antara penyewa dengan penerima penghasilan terutama terjadi pada masa “transisi” (bulan Mei tahun 2002). Hal ini terutama terjadi dalam hal perjanjian sewa menyewa bersifat jangka panjang dan dengan cara pembayaran tertentu. Perbedaan-perbedaan penafsiran tersebut kami uraikan dengan ilustrasi dalam contoh-contoh berikut ini.

Contoh 1 :

PT X Menyewa ruang kantor di gedung milik PT ABC untuk jangka waktu 5 tahun, terhitung sejak Januari 2001 s/d Desember 2005. Penandatanganan kontrak telah dilakukan pada bulan Januari 2001 dan mulai ditempati sejak bulan Januari 2001. Nilai sewa berdasarkan kontrak tsb untuk tahun ke-1 dan ke-2 adalah sebesar Rp 10.000.000/bulan. Pembayaran ditetapkan setiap 3 bulan sekali dibayar dimuka. PT ABC menerbitkan Invoice 3 bulan sekali. Selama tahun 2002 Invoice yang diterbitkan PT ABC adalah sbb :
- Invoice No. 001 bulan Januari 2002, merupakan tagihan atas sewa bulan Januari s/d Maret 2002 sebesar Rp 30.000.000,-
- Invoice No. 002 bulan April 2002, merupakan tagihan atas sewa bulan April s/d Juni 2002 sebesar Rp 30.000.000,-
- Invoice No 003 bulan Juli 2002, merupakan tagihan atas sewa bulan Juli s/d September 2002 sebesar Rp 30.000.000,-
- Invoice No 004 bulan Oktober 2002, merupakan tagihan atas sewa bulan Oktober s/d Desember 2002 sebesar Rp 30.000.000,-

Atas pembayaran sewa tahun 2002 oleh PT X di potong PPh final dengan tarif sbb :
- Invoice 001 bln Januari dipotong PPh dengan tarif 6% (enam persen) dari nilai sewa. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 PP 29 tahun 1996.
- Invoice 002 bulan April juga dipotong PPh dengan tarif 6% (enam persen) dari nilai sewa karena pembayaran telah dilakukan sebelum bulan April 2002. [Namun apabila pembayaran dilakukan setelah April 2002, maka atas tagihan sewa tersebut akan dipotong PPh dengan tarif 10% (sepuluh persen)].
- Invoice 003 bulan Juli 2002 dan 004 bulan Oktober 2002, dipotong PPh dengan tarif 10% (sepuluh persen).

Cara pemotongan seperti ini merupakan cara paling umum yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Dalam hal ini antara PT X dan PT ABC terdapat kesepakatan tentang besarnya tarif PPh yang diterapkan.
Contoh 2 :

PT Y Menyewa Ruangan milik PT DEF dengan perjanjian dan cara pembayaran seperti dalam contoh 1 diatas. PT Y dan PT DEF terdaftar di KPP yang berbeda. Besarnya PPh yang dipotong atas transaksi tersebut adalah sbb :

PT DEF berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 Kep-227/PJ/2002, “apabila Kontrak telah ditandatangani sebelum bulan Mei 2002 dan pelaksanaannya sebelum bulan Mei 2002 maka pajak yang seharusnya dipotong hanya sebesar 6% (enam persen)”, PT Y selaku pemotong pajak telah memotong pajak sebesar 6% sesuai dengan “keinginan” PT DEF.

Untuk memperkuat argumentasi PT DEF bahwa pajak yang seharusnya terutang adalah sebesar 6% maka PT DEF meminta penegasan ke Direktorat Jenderal Pajak. Dengan adanya Surat Penegasan dari Direktorat PPh yang menegaskan mengenai besarnya tarif PPh yang seharusnya terutang maka dapat dihindarkan kemungkinan adanya “konflik” antara PT Y selaku penyewa dengan PT DEF selaku penerima penghasilan yang diakibatkan oleh perbedaan penafsiran. Surat penegasan tersebut juga dapat meminimalisasi resiko bagi PT Y selaku pemotong pajak,apabila dikemudian hari PT Y “dianggap” melakukan kesalahan dalam menerapkan tarif pemotongan PPh atas sewa tanah dan atau bangunan.
Meskipun PT DEF telah memperoleh Surat Penegasan dari Direktorat Pajak Penghasilan mengenai besarnya PPh yang seharusnya terutang, namun PT Y selaku pemotong pajak masih mendapat Surat Teguran dari Kantor Pelayanan Pajak-nya dan diminta agar menyetor kekurangan PPh atas sewa tanah dan bangunan sebesar 4%. Hal ini karena KPP berpendapat bahwa Sejak 1 Mei 2002 besarnya PPh yang terutang atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan adalah sebesar 10%, tanpa melihat kapan penandatangan perjanjian sewa dan pelaksaan sewa dimulai.
Contoh 3 :

PT Z Menyewa Ruangan milik PT GHI dengan perjanjian dan cara pembayaran yang sama dengan contoh 1 diatas. PT Z dan PT GHI terdaftar di KPP yang berbeda. Besarnya PPh yang dipotong oleh PT Z atas transaksi tersebut adalah sbb :
- Invoice 001 bln Januari dipotong PPh dengan tarif 6% (enam persen) dari nilai sewa. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 PP 29 tahun 1996.
- Invoice 002 bulan April juga dipotong PPh dengan tarif 6% (enam persen) dari nilai sewa.
- Invoice 003 bulan Juli 2002 dan 004 bulan Oktober 2002, dipotong PPh dengan tarif 10% (sepuluh persen).

Namun demikian PT GHI berpendapat bahwa atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan yang diperolehnya seharusnya dikenakan PPh final dengan tarif 6% (enam persen). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 KEP-227/PJ./2002 dimana apabila perjanjian sewa ditandatangani sebelum April 2002 dan pelaksanaan sewa sudah dimulai sebelum Mei 2002 maka terutang PPh Final sebesar 6% (enam persen). Untuk meminimalisir kemungkinan resiko yang terjadi akibat “salah penafsiran” dalam menerapkan ketentuan perpajakan, PT GHI meminta penjelasan dan penegasan tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PT GHI terdaftar.

Penjelasan yang diperoleh PT GHI dari KPP-nya antara lain sebagai berikut : “Penerapan tarif selama tiga bulan (April 2002 s.d Juni 2002) dikenakan tarif 6%, karena pelaksanaan pembebanan/pembayaran dilakukan sebelum Mei 2002. dan untuk pembayaran berikutnya dikenakan tarif 10% karena pelaksanaan pembebanan/pembayaran dilaksanakan setelah Juni 2002”.

Penjelasan yang diberikan oleh Kepala KPP tersebut berbeda dengan penjelasan yang di berikan oleh Direktorat Pajak Penghasilan dalam contoh 2 diatas. Setelah memperoleh tembusan surat dari KPP, Direktorat Pajak Penghasilan mengirimkan surat ke Kepala KPP dan menjelaskan bahwa penjelasan yang diberikan Kepala KPP tersebut diatas terdapat kekeliruan.

Direktorat Pajak Penghasilan memberikan penjelasan sebagai berikut :
- Dalam hal Kontrak atau perjanjian sewa ditandatangani sebelum bulan Mei 2002 dan awal pelaksanaan sewa tersebut sebelum bulan Mei 2002, maka atas penghasilan sewa ruangan yang diterima atau diperoleh oleh pihak penyewa dikenakan pemotongan PPh yang bersifat final sebesar 6% (enam persen) dari jumlah bruto nilai persewaan, meskipun pembayarannya dilakukan setelah Mei 2002
- Dalam hal salah satu (kontrak/perjanjian sewa atau pelaksanaan kontrak) ataupun keduanya dilakukan setelah bulan April 2002 atau apabila terjadi perubahan kontrak/perjanjian sewa (nilai/harga maupun jangka waktu) dilakukan pada bulan Juni 2002, maka atas penghasilan tersebut dikenakan PPh final sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan.
- Yang dimaksud dengan pelaksanaan sewa/ pelaksanaan kontrak disini adalah saat ruangan mulai ditempati/dihuni/digunakan oleh penyewa, bukan pelaksanaan pembayaran atas sewa tersebut.
Perbedaan Besarnya Pajak yang harus dibayar Akibat Perbedaan Waktu.

Dari uraian dalam contoh 1 sampai 3 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa besarnya PPh final atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan berdasarkan KEP-227/PJ./2002 adalah sebagai berikut :
- Untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari persewaan tanah dan atau bangunan yang perjanjiannya telah ditanda tangani dan dilaksanakan sebelum Mei 2002 adalah sebesar 6% (enam persen),
- Untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari persewaan tanah dan atau bangunan yang perjanjiannya di tandatangani setelah April 2002 adalah sebesar 10% (Sepuluh persen).

Menurut hemat penulis ketentuan tersebut “tidak sejalan” dengan tujuan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2002. Seperti diungkapkan dalam uraian umum bahwa PP No 5 tersebut diterbitkan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang sama kepada penerima penghasilan dari persewaan tanah/atau bangunan baik badan maupun orang pribadi.

Mengingat bahwa Pajak atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan bersifat final maka perbedaan tarif tersebut merupakan salah satu bentuk “ketidakadilan”. Perbedaan besarnya tarif PPh atas sewa tanah dan atau bangunan ini akan hilang seiring dengan berjalannya waktu.

Sebagai gambaran perbedaan tersebut, mari kita perhatikan contoh berikut ini :
1. PT JKL merupakan perusahaan yang bergerak dibidang persewaan tanah dan atau bangunan perkantoran yang beroperasi sejak tahun 1999.
Seluruh unit ruangan yang disewakan telah “terjual habis” sejak tahun 2000. Perjanjian sewa menyewa telah ditanda tangani sejak tahun 2000 dan semua ruangan telah ditempati oleh penyewa pada tahun yang sama. Perjanjian sewa menyewa atas seluruh ruangan yang disewakan bersifat jangka panjang, yaitu selama 10 tahun terhitung sejak Januari 2000 – Desember 2010. Pembayaran sewa ditetapkan setiap 3 bulan dibayar dimuka. Selama tahun 2003 Jumlah penghasilan bruto PT JKL dari usaha persewaan tanah dan atau bangunan sebesar Rp 3 milyar.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 KEP-227/PJ./2002, maka jumlah PPh final yang seharusnya dipotong oleh penyewa selama tahun 2003 adalah sebesar Rp 180.000.000,- (6% x 3 milyar). Jumlah pajak yang dipotong oleh penyewa ini merupakan jumlah pajak yang terutang selama tahun 2003 dari penghasilan atas persewaan tanah dan atau bangunan.
2. PT MNO juga merupakan perusahaan yang bergerak dibidang persewaan ruangan perkantoran. PT MNO beroperasi sejak awal tahun 2002.
Meskipun seluruh perjanjian sewa menyewa telah ditandatangani sebelum bulan Mei 2002, namun seluruh ruangan yang disewakan baru bisa ditempati pada bulan Juni 2002. Selama tahun 2003 jumlah penghasilan bruto yang diterima PT MNO dari usaha persewaan tanah dan atau bangunan sebesar Rp 2 milyar.

Maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 KEP-227/PJ./2002 besarnya pajak yang seharusnya dipotong oleh penyewa adalah sebesar Rp 200.000.000,- (10% x 2 milyar).

Dalam contoh tersebut diatas dapat kita lihat bahwa PT MNO yang memperoleh penghasilan lebih kecil jika dibanding dengan PT JKL harus membayar pajak dengan jumlah yang lebih besar. Meskipun dalam hal ini PT JKL dan PT MNO adalah “sesama” wajib pajak badan dan juga bergerak di bidang usaha yang sama. Namun akibat dari perbedaan waktu “dimulainya usaha” pada tahun yang sama (2003) harus membayar pajak dengan tarif yang berbeda.

Apabila tidak ada perubahan aturan pajak di bidang persewaan tanah dan atau bangunan, perbedaan ini akan terus terjadi ditahun-tahun berikutnya sampai tahun 2010.

Penutup

Dari Uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun PP No 5 tahun 2002 telah menetapkan besarnya Pajak atas Penghasilan dari sewa tanah dan/atau bangunan baik WP Badan maupun WP Orang Pribadi sama sebesar 10% (sepuluh persen), namun dalam pelaksanaannya masih terdapat perbedaan tarif. Namun demikian perbedaan tarif tersebut bukan akibat perbedan jenis Subyek Pajak, apakah Wajib Pajak Badan Atau Orang Pribadi. Perbedaan tarif PPh final tersebut lebih disebabkan karena :

- Berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 KEP-227/PJ./2002 Perbedaan tarif diatur akibat adanya perbedaan waktu penandatanganan kontrak dan awal pelaksanaan sewa. Apabila Perjanjian sewa telah ditandatangani sebelum Mei 2002, dan awal pelaksanaan sewa dilakukan sebelum Mei 2002, maka PPh yang terutang adalah 6% (enam persen), namun jika perjanjian sewa dan atau pelaksanaan sewa dilakukan setelah April 2002, maka PPh yang terutang adalah 10% (Sepuluh persen).

- Perbedaan yang terjadi akibat “kesalahan” dalam menafsirkan ketentuan pasal 7 KEP-227/PJ./2002. Hal ini karena tidak semua Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan mendapatkan penjelasan/penegasan dari Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga tidak jarang Wajib pajak yang seharusnya membayar pajak dengan tarif 6% (enam persen) akibat kesalahan menafsirkan ketentuan pasal 7 KEP-227/PJ./2002, maka membayar pajak dengan tarif 10% (sepuluh persen).

Mengingat banyaknya pertanyaan dan permohonan penjelasan atas ketentuan dalam pasal 7 KEP-227/PJ/2002 ke Direktorat Jenderal pajak, dan terjadinya perbedaan penafsiran atas ketentuan tersebut dalam praktek, menurut penulis alangkah baiknya jika Direktorat Jenderal pajak menerbitkan Surat Edaran atas hal tersebut. Dengan diterbitkannya Surat Edaran maka Wajib Pajak dapat memperoleh informasi yang sama.

Sepanjang pengamatan penulis, penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dilakukan oleh Dirjen Pajak melalui Surat-surat Dirjen Pajak yang hanya ditujukan kepada Wajib Pajak yang bertanya dan meminta penjelasan.

Dalam kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di milis AKI, yang telah berpartisipasi dalam diskusi mengenai topik yang penulis sampaikan dalam tulisan ini.

Daftar Pustaka

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. 227/PJ./2002 tanggal 21 Pebruari 2001 tentang Tatacara Pemotongan dan Pembayaran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan Atau Bangunan.

Keputusan Menteri Keuangan No. 394/KMK.04/1996 tanggal 5 Juni 1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 120/KMK.03/2002 tanggal 1 April 2002.

Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1996 tanggal 18 April 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/ atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 5 tahun 2002.

Surat Dirjen Pajak No. S-251/PJ.43/2002 tanggal 25 Juli 2002 tentang Jawaban atas permintaan penjelasan KEP-227/PJ./2002.

Surat Dirjen Pajak No S-959/PJ.31/2002 tanggal 23 Desember 2002 tentang Jawaban atas Permohonan Penegasan Besarnya Tarif PPh final atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000

*) Artikel ini dimuat di Majalah Jurnal Perpajakan Indonesia Volume 3 No. 5 Bulan Desember 2003.

SEBUAH WACANA TENTANG "PROSES" PENGHAPUSAN NPWP

2004-12-30T21:47:00.000-08:00

SEBUAH WACANA TENTANG "PROSES" PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK *)
Oleh : Triyani Budianto

Abstrak

Keputusan untuk menutup sebuah perusahaan adalah sesuatu yang wajar dalam dunia bisnis, baik disebabkan karena keinginan pemilik maupun berdasarkan putusan pengadilan. Tindakan tersebut akan berdampak pula terhadap hak dan kewajiban perusahaan dibidang perpajakan. Implikasi dari penutupan usaha tersebut erat kaitannya dengan masalah penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Permohonan penghapusan NPWP juga harus dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, misalnya bagi Tenaga Kerja Asing (Expatriates) yang bekerja di Indonesia yang akan kembali ke negara asalnya, Wanita Kawin tidak dengan perjanjian pisah harta dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang meninggal dunia.

Dalam praktek di lapangan, proses penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak merupakan salah satu masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan pasti. Dalam tulisan ini penulis bermaksud memaparkan wacana dan beberapa realita yang terjadi dilapangan sehubungan dengan permohonan penghapusan NPWP yang disebabkan karena Wajib Pajak Badan yang dibubarkan, Tenaga Kerja Asing yang harus meninggalkan Indonesia dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang meninggal Dunia.

Dasar Hukum Penghapusan NPWP

Ketentuan mengenai Penghapusan NPWP diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Ketentuan pasal 2 ayat 5 Undang-undang KUP mengatur sebagai berikut : Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran dan pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) termasuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Sebagai Aturan pelaksanaan pasal 2 ayat 5 Undang-undang KUP, Direktur Jenderal pajak telah nenetapkan Keputusan nomor Kep-161/PJ/2001 pada tanggal 21 Februari 2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Pengertian penghapusan NPWP menurut Kep-161/PJ/2001 adalah Tindakan menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak (pasal 1 ayat 11). Penghapusan NPWP dan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak hanya ditujukan untuk kepentingan tata usaha perpajakan, tanpa menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan (pasal 15).

Sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut, Penghapusan NPWP dilakukan dalam hal :

a. Wajib Pajak Orang Pribadi Meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
b. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan ;
c. warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi ;
d. Wajib Pajak Badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
e. Bentuk Usaha Tetap yang karena satu dan lain hal kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap;
f. Wajib pajak orang pribadi lainnya selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang tidak lagi memenuhi syarat lagi sebagai Wajib Pajak.

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 tsb diatas, dapat dilakukan apabila utang pajak telah dilunasi atau hak untuk melakukan penagihan telah daluwarsa, kecuali dari hasil pemeriksaan pajak diketahui bahwa utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi disebabkan karena :

a. Wajib Pajak Orang Pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan
b. Wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi; atau
c. Sebab lain sesuai dengan hasil pemeriksaan.

Jangka waktu penyelesaian Permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (3) KEP-161/PJ./2001 harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap, kecuali permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 angka 3 dan pasal 13 (2) dan ayat (3).

Realita Proses Penghapusan NPWP di lapangan

a. Perusahaan Dibubarkan

Dalam hal perseroan bubar, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1995, beberapa kewajiban likuidator yang harus di selesaikan dalam waktu paling lambat 30 hari antara lain :

- Mendaftarkan dalam daftar perusahaan,
- Mengajukan peermohonan untuk diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia
- Mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian; dan
- memberitahukan kepada Menteri Kehakiman.

Setelah proses legal dilakukan, Likuidator memiliki kewajiban untuk mengajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ke kantor pelayanan pajak tempat perseroan terdaftar.

Berdasarkan informasi tentang pembubaran perseroan, seharusnya pihak Direktorat Jenderal Pajak sudah dapat untuk menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, sehingga dapat segera diketahui besarnya pajak yang terutang. Apabila pajak yang terutang telah dilunasi, penghapusan NPWP dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak dapat segera dilakukan.

Namun demikian, beberapa kasus yang penulis jumpai menunjukkan kenyataan yang berbeda. beberapa hal yang terjadi antara lain :

1. DJP tidak cepat tanggap dengan adanya pengumuman likuidasi suatu perusahaan (Wajib Pajak) yang dimuat di surat kabar dan Lembaran Berita Negara.
2. Untuk mendapatkan kepastian hukum maka Likuidator akan segera mengajukan permohonan penghapusan NPWP dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Namun tidak jarang likuidator mengabaikan hak dan kewajibannya untuk mengajukan permohonan penghapusan NPWP dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak.
3. Setelah surat permohonan diterima dan di-administrasikan di kantor pelayanan pajak, DJP akan melakukan pemeriksaan sehubungan dengan permohonan penghapusan NPWP dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak.
4. Setelah pemeriksaan selesai, pajak-pajak yang terutang telah dilunasi dan terbukti bahwa alasan permohonan pencabutan NPWP benar, maka Permohonan penghapusan NPWP dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak akan disetujui.

Dalam hal ini penghapusan NPWP dan pencabutan Pengukuhan pengusaha kena pajak Wajib Pajak Badan lebih terdapat kepastian hukum meskipun membutuhkan waktu yang relatif lama. Lain halnya dengan penghapusan
NPWP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.

b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang Meninggal Dunia.

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang meninggal dunia, permohonan penghapusan NPWP harus diajukan oleh ahli warisnya setelah warisan selesai dibagi. Ahli waris mengajukan permohonan penghapusan NPWP dengan dilampiri dengan surat keterangan kematian Wajib Pajak dan surat pernyataan bahwa warisan telah selesai dibagi.

Dalam hal ini, tidak jarang permohonan ahli waris tersebut “diabaikan” oleh Kantor Pelayanan Pajak. Seringkali permohonan penghapusan NPWP atas Wajib Pajak Orang Pribadi yang meninggal dunia “dibiarkan menggantung” tanpa ada penyelesaian. Tidak jarang KPP masih terus mengirimkan Formulir SPT Tahunan untuk diisi oleh Wajib Pajak. Dan apabila sampai batas waktu yang ditentukan Wajib Pajak belum menyampaikan SPT PPh Orang Pribadi (dan WP tidak akan pernah menyampaikan SPT, karena sudah meninggal), Pihak KPP akan terus menerbitkan Surat Teguran. Hal ini merupakan salah satu bentuk ketidakefisienan administrasi di Kantor Pajak, yang juga merupakan bentuk ketidakpastian hukum bagi ahli waris wajib pajak.

Namun demikian, tidak jarang pula ahli waris yang mengabaikan hak dan kewajibannya, dengan tidak memberitahukan pihak KPP tentang meninggalnya Wajib Pajak. Sehingga NPWP tidak dapat dihapus dari administrasi KPP karena tidak ada permohonan.

c. Wajib Pajak Orang Pribadi yang Meninggalkan Indonesia untuk Selamanya.

Dalam hal ini penulis lebih menitikberatkan pada masalah Expatriates yang kembali ke negara asalnya. Bagi perusahaan multinational (PMA) pada umumnya tenaga kerja asing ditugaskan dari kantor pusatnya (perusahaan induk) untuk jangka waktu tertentu. Dengan demikian, pada saat jangka waktu yang dimaksud telah terlewati, maka tenaga kerja asing tersebut harus meninggalkan Indonesia dan kembali ke negara asalnya.

Pada saat tenaga kerja asing datang dan mulai bekerja di Indonesia, terdapat beberapa persyaratan legal yang harus dipenuhi, antara lain : keimigrasian, Ijin Tenaga Kerja Asing (IKTA), KITAS. Photocopy dari dokumen-dokumen legal tersebut juga harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sebagai lampiran permohonan pendaftaran wajib pajak (membuat NPWP).

Pada saat tenaga kerja asing harus meninggalkan Indonesia, ijin-ijin legal yang telah diperoleh juga akan dicabut. Pihak Disnakertrans/BKPM akan mencabut Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA) dan menyampaikan tembusan pencabutan IKTA tersebut ke KPP tempat WP terdaftar (pada umumnya di KPP Badora). Agar NPWP dapat dihapus, expatriates tersebut tetap harus mengajukan permohonan penghapusan NPWP ke Kantor Pelayanan Pajak dimana dirinya terdaftar.
Namun seringkali permohonan penghapusan NPWP tersebut “tidak diselesaikan dengan jelas”. Surat permohonan penghapusan NPWP tersebut diterima oleh KPP tetapi tidak ditindak lanjuti. dan seringkali “menggantung” dalam jangka waktu yang cukup lama ( lebih dari 1 tahun). Hal ini bertentangan dengan Kep-161/PJ./2001 yang mengatur bahwa penghapusan NPWP harus sudah diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap.

Meskipun permohonan penghapusan NPWP telah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak dan Tenaga Kerja Asing tersebut telah meninggalkan Indonesia, seringkali pihak KPP masih terus mengirim paket Formulir SPT Tahunan WP Orang Pribadi kepada Expatriates tersebut.

Kesimpulan dan Saran

Dari beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan kantor pelayanan pajak terhadap Wajib Pajak dibidang penghapusan NPWP berdasarkan Kep-161/PJ./2001 masih sarat dengan ketidak pastian. Agar dapat lebih memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak, berikut ini beberapa hal yang penulis sarankan :

a) diberikan batas waktu yang pasti tentang kapan permohonan penghapusan NPWP harus disampaikan ke Kantor pelayanan Pajak. misalnya :

- untuk pembubaran PT, maka permohonan harus disampaikan paling lambat 30 hari sejak RUPSLB tentang pembubaran atau satu minggu sejak diumumkan di Lembaran Berita Negara.
- Untuk Wajib Pajak yang meninggal dunia, maka ahli waris harus mengajukan permohonan penghapusan NPWP paling lambat 30 hari sejak Wajib Pajak meninggal dunia dan atau warisan selesai dibagi.
- Untuk tenaga kerja asing yang meninggalkan Indonesia, permohonan penghapusan NPWP paling lambat disampaikan ke kantor pelayanan pajak dalam 30 hari setelah pencabutan IKTA.

b) diberikan batasan tentang dokumen-dokumen apa saja yang minimal harus dilampirkan dalam permohonan penghapusan NPWP. hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran antara fiskus dan wajib pajak.

c) diberikan kepastian mengenai jangka waktu penyelesaian. misalnya apabila jangka waktu 12 bulan telah terlampaui, maka permohonan dianggap diterima dan otomatis NPWP dihapus dari administrasi kantor pelayanan pajak.

Untuk lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi wajib pajak, menurut hemat penulis seharusnya Direktorat Jenderal Pajak membuat kebijakan yang lebih serius dalam menangani permohonan penghapusan NPWP sama halnya dengan menangani pendaftaran Wajib Pajak baru untuk mendapatkan NPWP.

Daftar Pustaka

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor 161/PJ./2001 tanggal 21 Pebruari 2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2000

Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

*) Artikel ini dimuat di Majalah Jurnal Perpajakan Indonesia Vol 3 No. 3 bulan Oktober 2003

INCOME TAX TREATMENT OF HUMANITARIAN ASSISTANCE

2004-12-29T01:17:00.000-08:00

Unofficial Translation PMK 609/PMK.03/2004. Thanks to mas AW yang sudah membagi peraturan ini.. :)

------

INCOME TAX TREATMENT OF HUMANITARIAN ASSISTANCE
FOR THE NATURAL DISASTER
IN NANGGROE ACEH DARUSSALAM AND NORTH SUMATRA
(Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia
Number 609/PMK.03/2004 dated 28 December 2004)

The Minister of Finance of the Republic of Indonesia,

Considering:
a. that the natural disaster in the form of an earthquake and tsunami that swept the Provinces of Nanggroe Aceh Darussalam and North Sumatra in December 2004 constitute a national disaster creating enormous loss of life and property, and therefore requires a very large amount of funds and very rapid handling;
b. that in order to handle this national disaster, the participation and concern of the entire public is needed, particularly from entrepreneurs and other Taxpayers, as a manifestation of the solidarity and unity of the Indonesian people, in the form of contributions to the victims of this natural disaster;
c. that in connection with the matter mentioned in letter b, a Government policy is needed so that the burden of taxes that would normally be paid by donors for this national disaster will be borne by the government;
d. that based on the considerations as mentioned in letters a, b, and c, it is necessary to promulgate a Regulation of the Minister of Finance on Income Tax Treatment of Humanitarian Assistance for the Natural Disaster in Nanggroe Aceh Darussalam and North Sumatra;

Bearing in Mind:
1. Law Number 6 of 1983 (Berita Negara [State Gazette] No. 3994 page 1B-20B ff) on General Provisions and Procedures for Taxation (Lembaran Negara [State Gazette] of the Republic of Indonesia for 1983 No. 49, Supplement to State Gazette No. 3262), as amended several times, most recently through Law Number 16 of 2000 (Berita Negara No. 6503 pages 1B-9B ff) (Lembaran Negara for 2000 No. 126, Supplement to LN No. 3984);
2. Law Number 7 of 1983 (BN No. 3995 page 1B-31B ff) on Income Tax (LN for 1983 No. 50, Supplement to State Gazette No. 3263), as amended several times, most recently through Law Number 17 of 2000 (BN No. 6506 pages 1B-7B ff) (LN for 2000 No. 127, Supplement to LN No. 3985);
3. Government Regulation No. 138 of 2000 (BN No. 6564 pages 1B-4B) on Calculation of Taxable Income and Payment of Income Tax During the Current Year (LN for 2000 No. 235, Supplement to LN No. 4055);
4. Presidential Decree No. 187/M of 2004 (BN No. 7128 p. 11B);

HAS DECIDED:

To promulgate this
REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ON INCOME TAX TREATMENT OF HUMANITARIAN ASSISTANCE FOR THE NATURAL DISASTER IN NANGGROE ACEH DARUSSALAM AND NORTH SUMATRA.

Article 1

Contributions made by Taxpayers for the purpose of humanitarian assistance for the natural disaster in Aceh Darussalam and North Sumatra that occurred in December 2004 may be charged as costs.

Article 2

The provisions needed for the implementation of this Regulation of the Minister of Finance shall be stipulated through Regulations of the Director General of Taxation.

Article 3

This Regulation of the Minister of Finance shall come into force on the date of its promulgation.

So that all persons may know of it, it is ordered that this Regulation of the Minister of Finance be announced through placement in the State Gazette (Berita Negara) of the Republic of Indonesia.

Promulgated in Jakarta on 28 December 2004
MINISTER OF FINANCE, REPUBLIC OF INDONESIA
signed
YUSUF ANWAR

Sumbangan ke Aceh, Deductable Expense

2004-12-28T01:59:00.000-08:00

Menkeu Jusuf Anwar:
Sumbangan ke Aceh Bebas Pajak
Reporter: M. Budi Santosa

detikcom - Jakarta, Menkeu mengeluarkan Peraturan Menkeu yang menyatakan
sumbangan yang diberikan wajib pajak dalam rangka bantuan kemanusiaan
bencana alam di Aceh dan Sumut dapat dibiayakan. Dengan keputusan tersebut,
maka pajak yang semestinya dikeluarkan oleh wajib pajak akan ditanggung oleh
pemerintah.

Demikian disampaikan Menteru Keuangan Jusuf Anwar saat jumpa pers tentang
dikeluarkannya Peraturan Menkeu No 609/PMK.03/2004 di Gedung Depkeu, Jalan
Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (28/12/2004).

Menurut Menkeu, keputusan ini diambil agar semua pihak termasuk dunia usaha
tidak ragu-ragu lagi untuk memberikan sumbangannya karena sumbangan tersebut
tidak akan dikenai pajak.

Ditempat yang sama, Dirjen Pajak Hadi Purnomo menyebutkan, berdasarkan UU
perpajakan, bentuk sumbangan memang tidak diperkenankan bebas pajak. "Memang
dalam pasal 4 UU kita sumbangan tidak bisa dibiayakan. Memang tidak bebas
pajak, cuma dengan peraturan baru ini pajaknya ditanggung pemerintah," tegas
Hadi.

Hadi menjelaskan, dengan kebijakan baru ini diharapkan tidak akan mengganggu
besaran pencapaian target pajak pada APBN 2004. Berdasarkan data per 27
Desember, penerimaan perpajakan tinggak kurang Rp 6,5 triliun.

Sementara Menkeu menambahkan, Depkeu juga telah memobilisasi bantuan ke Aceh
dan Sumut dengan mengirimkan 5 kontainer mie instant dan 5 kontainer air
mineral disamping juga menggunakan hasil tangkapan bea cukai seperti 2000
bal pakaian. (qom)

Kadin Minta Pajak Penghasilan Turun

2004-12-27T21:20:00.000-08:00

Let's see what will be happen .. ;)

------------------------------------
Kadin Minta Pajak Penghasilan Turun
-- Koran Tempo - 28-Dec-2004 --

JAKARTA – Para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri
(Kadin) Indonesia mendesak pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan
menjadi 25 persen. Permintaan itu terkait dengan ditariknya kembali
Rancangan Undang-Undang Pajak oleh Departemen Keuangan dari Sekretariat
Negara beberapa waktu lalu.

Termasuk dalam RUU Pajak itu adalah RUU Pajak Penghasilan, RUU Ketentuan
Umum Perpajakan, dan RUU Pajak Pertambahan Nilai. Menteri Keuangan Jusuf
Anwar ketika itu mengakui bahwa Menko Perekonomian Aburizal Bakrie meminta
sejumlah revisi dalam rancangan itu.

Dalam Amandemen RUU Pajak Penghasilan yang digodok pada masa pemerintahan
sebelumnya sudah ditetapkan tarif pajak penghasilan badan 28 persen. Tarif
ini merupakan tarif tunggal yang akan diturunkan selama lima tahun menjadi
25 persen.

Ketua Umum Kadin M.S. Hidayat mengatakan tarif tunggal agar diturunkan
sekaligus menjadi 25 persen, tidak bertahap lima tahun. Di sisi lain, basis
pajak ditambah agar penerimaan meningkat. “Di Singapura, pajak penghasilan
itu sudah 20 persen,” paparnya di Jakarta akhir pekan lalu.

Pada amandemen RUU Pajak yang dilakukan pemerintah sebelumnya, penerapan
tarif tunggal dibuat berdasarkan prinsip netralitas atas wajib pajak
perusahaan. Sebab, yang berlaku sekarang adalah tarif pajak berdasarkan
lapisan penghasilan. Pendapatan hingga Rp 50 Juta tarif pajaknya 10 persen,
penghasilan Rp 50 juta juta sampai Rp 100 juta sebesar 20 persen.
Berikutnya, tarif 30 persen untuk penghasilan perusahaan di atas Rp 100 juta
setahun.

Hidayat menilai, tarif pajak perusahaan 25 persen otomatis akan memicu
persaingan investasi dengan negara lain. “Pajak tidak sekedar penerimaan di
APBN, tapi juga stimulus bagi investasi,” kata dia.

Dia menolak usulan Kadin ini sebagai penolakan pengusaha terhadap tarif
pajak yang tinggi. “Usulan itu juga masukan dari konsultan kami,” katanya.

Dalam hal kelebihan atau kekurangan pembayaran pajak, Hidayat juga meminta
agar perhitungannya dilakukan pihak ketiga. Kesalahan hitung itu sebaiknya
diselesaikan bukan oleh petugas pajak. “Pengembaliannya pun jangan sampai
lebih dari satu tahun,” ujarnya .

Kadin juga meminta pemerintah memberi insentif fiskal untuk menarik
investasi migas. Menurut Dito Ganinduto, Wakil ketua Umum Energi dan
Resources Kadin, kemarin, insentif itu harus cepat untuk menaikkan produksi
migas.

Menurut dia, produksi migas dan gas semakin menurun. Produksi minyak,
misalnya, sudah turun dari 1,7 juta barel per hari pada 1997 menjadi 1,04
juta barel saat ini.

Kebijakan fiskal yang diminta Kadin diantaranya adalah pembebasan bea masuk
dan penangguhan PPN selama masa eksplorasi, dan pembebasan bea barang-barang
impor untuk kegiatan eksplorasi.

Di sisi lain, Kadin juga meminta Pertamina mengembangkan beberapa penemuan
minyak hasil eksplorasi yang masih tertunda lantaran tidak ada dana. Langkah
lain adalah dengan mengoptimalisasi lapangan-lapangan marginal, dan meminta
investor segera memulai kegiatan eksplorasi, termasuk di laut dalam dan
daerah perbatasan.

Kadin ketika dipimpin Aburizal Bakrie memang melibatkan pemerintah dalam
menyusun perubahan undang-undang. Mereka juga meminta pemerintah memberikan
pengampunan pajak untuk menarik uang orang Indonesia yang masih terparkir di
luar negeri. Ihwal pengampunan ini, Menkeu Jusuf Anwar memastikan akan
memasukkannya dalam salah satu pasal RUU Pajak.

Namun, menurut Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo, permintaan Kadin itu
masih dipertimbangkan. “Masuk akal atau tidak,” tuturnya kepada Tempo
kemarin.

Sementara itu, Ketua Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Perpajakan Robert
Pakpahan mengatakan, pembahasan revisi akan dilakukan pekan ini dengan
melibatkan berbagai pihak. “Kami akan menampung segala usaha.”

Tinjau ulang revisi Rancangan Undang-Undang Pajak direncanakan selesai pada
akhir Februari 2005. Pemerintah akan mengajukan kembali draf revisi itu ke
Sekretariat Negara sebelum diserahkan ke DPR. (bagja hidayat/muhamad
fasabeni)

Perlakuan PPh atas stock option

2004-12-26T23:37:00.000-08:00

www.bisnis.com Pajak & Bea Cukai, Senin, 27/12/2004

Perlakuan PPh atas stock option
Oleh : Rachmanto Surahmat.

Pemberian imbalan dalam rangka hubungan kerja yang seringkali meliputi
pemberian hak untuk membeli saham (stock option) merupakan satu paket yang
dibayar kepada baik para eksekutif maupun karyawan.
Yang dimaksud dengan "stock option" adalah hak untuk
membeli/memperoleh saham pada saat yang ditentukan dengan harga tertentu.

Perusahaan yang mempunyai program ini (sering disebut ESOP - Employee
Stock Option Plan), memberikan hak opsi kepada karyawannya dengan beberapa
syarat, seperti "vesting period". Vesting period adalah saat kapan opsi
tersebut dapat dilaksanakan karena semua persyaratan untuk melaksanakan opsi
sudah dipenuhi.

Saham yang dijadikan objek dalam rangka stock option biasanya saham
perusahaan itu sendiri, tetapi dapat juga saham dari perusahaan lain
(misalnya perusahaan afiliasi).

Di samping itu, yang memberikan opsi bisa perusahaan dimana karyawan
bekerja, atau perusahaan afiliasinya atau intermediari seperti misalnya
"trust".

Pada saat opsi dilaksanakan karyawan membeli saham yang dimasukkan
dalam program stock option dengan harga di bawah harga pasar.

Dalam hal ini, keuntungan atau manfaat yang diperoleh karyawan adalah
perbedaan antara harga pasar dan harga yang dibayar. Pada tahap ini,
keuntungan tersebut belum direalisasi.

Jika setelah beberapa waktu saham tersebut dijual dan jika harganya
naik, maka keuntungan dari saham tersebut sudah direalisasikan. Syarat utama
dalam kaitannya dengan program stock option adalah karyawan harus tetap
bekerja dalam suatu kurun waktu tertentu.

Bagaimana perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) atas stock option
tersebut?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu disimak masalah-masalah yang
berkaitan dengan hal tersebut yaitu: i) kapan opsi tersebut diberikan; ii)
kapan suatu opsi sudah memenuhi syarat untuk dilaksanakan; iii) kapan opsi
dilaksanakan; dan iv) kapan saham yang diperoleh melalui opsi tersebut dapat
dijual.

Di samping itu, untuk menjawab pertanyaan tersebut harus disimak juga
ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Analisis yang disajikan dalam tulisan ini dilengkapi dengan situasi
yang melibatkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dalam hal
pemberian hak opsi ini bersifat lintas batas.

Pertanyaan yang lebih penting dalam kaitannya dengan UU Pajak
Penghasilan adalah apakah UU tersebut sudah cukup lengkap mengatur perlakuan
pajak atas hak opsi tersebut.

Pajak penghasilan

Secara sekilas tampak pemberian hak untuk membeli saham adalah dalam
rangka hubungan kerja. Atas dasar hal itu, pelunasan pajak yang terutang
tunduk kepada ketentuan Pasal 21.

Namun, analisis yang berkaitan dengan perlakuan PPh atas hak opsi ini
perlu dilakukan lebih luas karena implikasi pajaknya tidak terbatas pada
perlakuan pajak atas imbalan saja.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan
menyebutkan bahwa "penghasilan" termasuk penggantian atau imbalan berkenaan
dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah,
tunjangan, honorarium; komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun; atau
imbalan dalam bentuk lainnya.

Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa semua jenis imbalan berkaitan
dengan hubungan kerja masuk dalam kategori "penghasilan". "Imbalan dalam
bentuk lainnya" sebagaimana yang disebutkan di atas mengandung pengertian
imbalan dalam bentuk natura seperti misalnya perawatan kesehatan, penyediaan
transportasi atau penyediaan tempat tinggal.

Dari sudut pandang UU PPh, pada saat seorang karyawan melaksanakan
opsi yang diberikannya, belum timbul kewajiban pajaknya karena karyawan
tersebut membeli saham dengan tingkat harga tertentu.

Seandainya harga beli saham tersebut dibawah harga pasar namun
perbedaan tersebut juga belum merupakan penghasilan bagi karyawan tersebut
karena belum direalisasi, yaitu sahamnya belum dijual.

Jika saham tersebut kemudian dijual perlakuan pajaknya tergantung
kepada saham tersebut, yaitu apabila saham tersebut adalah saham perusahaan
yang terdaftar di pasar modal PPh yang terutang dari penjualan tersebut
dikenai PPh final.

Sebaliknya jika saham tersebut adalah saham perseroan terbatas biasa,
keuntungan penjualan saham itu dikenai PPh sesuai dengan Pasal 17 UU PPh,
jika yang memperolehnya adalah wajib pajak dalam negeri.

Perlakuan pajak tersebut diterapkan terhadap karyawan sebagai subjek
pajak dalam negeri dan sahamnya adalah saham perseroan terbatas yang
didirikan di Indonesia.

Dalam hal pemberian stock option melibatkan subjek pajak dari negara
lain yang mempunyai P3B dengan Indonesia, perlakuan pajaknya akan ditentukan
dengan mempertimbangkan P3B yang bersangkutan.

Pekan depan akan disajikan contoh kasus mengenai stock option yang
melibatkan seorang pekerja di Italia yang sedang dikirimkan ke Indonesia
untuk mengerjakan proyek perusahaan Italia itu selama delapan bulan.

Oleh Rachmanto Surahmat
Partner
Prasetio, Sarwoko & Sandjaja Consult

About Me

2004-12-26T23:02:00.000-08:00

a little bit about me

Restitusi PPN di Indonesia

2004-12-23T01:28:00.000-08:00

Artikel ini diambil dari www.fiskal.depkeu.go.id.

STUDI PELAKSANAAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)DI INDONESIA
Oleh : Tri Wibowo

Rekomendasi
1.. Adanya perbedaan interpretasi peraturan antara WP dengan petugas pajaksangat menghambat proses restitusi dan berpotensi merugikan WP maupunNegara. Untuk itu diperlukan peraturan berupa Surat Edaran atau PetunjukPelaksanaan dengan bahasa yang jelas dan tegas agar setiap KPP mempunyaipersepsi yang sama dalam menjabarkan Kep. Dirjen Pajak No. 754/PJ/2001.
2.. Program sosialisasi yang dicanangkan oleh DJP terutama denganpenyuluhan perlu adanya peninjauan kembali karena kurang mendapat respondari WP. WP lebih merasa “dimarahi” daripada diberikan penyuluhan. Perlupeningkatan SDM khususnya yang menangani situs peraturan perpajakan milikDitjen Pajak, sehingga peraturan yang ada selalu “up to date”. WP maupunkonsultan pajak merasakan situs Ditjen Pajak tertinggal dibanding situsswasta dalam menyediakan informasi peraturan perpajakan yang baru.
3.. Sistem on line yang sudah ada hendaknya lebih dioptimalkan sehinggapelaksanaan konfirmasi dapat dipercepat dan tidak memerlukan waktu yanglama.
4.. Penerapan sanksi hendaknya tidak saja diberlakukan kepada WP, tetapijuga kepada aparat pajak atas keterlambatan dalam penyelesaian prosesrestitusi PPN.

Permasalahan
1..Implementasi restitusi PPN dikaitkan dengan ketentuan perundangan yangberlaku
2..Faktor-faktor yang menghambat implementasi restitusi PPN, sehinggadapat merugikan WP maupun penerimaan Negara.
3..Sistem pengelolaan restitusi PPN masih berpotensi munculnya moralhazard yang dilakukan WP maupun petugas pajak

Tujuan
1.. Menganalisis permasalahan proses dan prosedur restitusi PPNdibandingkan peraturan yang berlaku
2.. Menganalisis permasalahan proses dan prosedur restitusi PPN melaluipenggalian informasi pihak-pihak terkait
3.. Memberikan rekomendasi kebijakan yang berkaitan dengan perbaikanproses dan prosedur restitusi PPN

Metodologi Penelitian
Metode penelitian dilaksanakan dengan cara Focus Group Discussion (FGD) danwawancara dengan berbagai pihak terkait dengan masalah perpajakan.

Responden dalam penelitian terdiri dari : wajib pajak/pengusaha kena pajak,Petugas pajak dari Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak, Konsultanpajak.

Lokus penelitian adalah :
1.. Jakarta dan sekitarnya (dilaksanakan oleh LPEM-FE UI);
2.. Bandung dan sekitarnya (dilaksanakan oleh FE, UNPAD)
3.. Semarang dan sekitranya (dilaksanakan oleh FE, UNDIP)
4.. Surabaya dan sekitarnya (dilaksanakan oleh FE, UNAIR)

Temuan

1. Proses Pengajuan
- Baik WP maupun KPP menyatakan pengajuan restitusi PPN relatif mudah
- Pengajuan dilakukan dengan mengisi SP masa PPN atau dengan surat tersendiri
- Terdapat WP yang mengajukan surat tersendiri, diajukan kepadaKepala KPP, agar lebih mendapat perhatian
- Terdapat WP yang menyatakan bahwa petugas KPP sengaja meminta WP untuk mengosongkan tanggal permohonan, dugaan WP agar KPP mempunyaikelonggaran waktu
- Umumnya WP belum menyertakan dokumen dan bukti-bukti yangdiperlukan pada saat pengajuan restitusi- Bila pengajuan sudah diterima, KPP akan mengeluarkan SP3, sertasurat permintaan kelengkapan dokumen dan bukti-bukti
- Terdapat juga WP yang menyatakan SP3 belum diberikan, tetapipetugas sudah meminta dokumen pemeriksaan

2. Proses Pemeriksaan
- Umumnya yang melakukan pemeriksaan adalah KPP, bila pemeriksanan akhirtahun buku sering dilakukan oleh Karikpa atau Kanwil bersamaan denganpemeriksaan all taxes.
- Jangka waktu pemeriksaan tergantung dari skala usaha WP dan jumlahfaktur pajak yang dilampirkan.
- Untuk menjaga kehati-hatian dalam pengembalian kelebihan pajak danmencegah terjadinya restitusi PPN fiktif, pemeriksa perlu meminta dokumenlain seperti SPT PPh Badan WP (SE-53/PJ.52/2002).
- WP tidak melihat keterkaitan langsung dokumen lain dengan prosesrestitusi PPN.
- Saat diterima permohonan, adalah saat permohonan dinyatakan lengkap(pasal 1 ayat 2, KEP-160/PJ/2001). Bila petugas pajak tidak menyatakandokumen lengkap dan terus meminta dokumen, akan memperlama proses restitusi
- Terdapat WP yang menyatakan kehilangan dokumen saat dipinjam olehpemeriksa, hal ini kemungkinan akibat sistem filling dokumen di KPP yangbelum terstruktur.
- Baik WP maupun KPP menyatakan bahwa umumnya closing conference telahsesuai prosedur.
- Baik WP, KPP, maupun konsultan pajak menyatakan bahwa proses konfirmasi dan klarifikasi merupakan proses yang paling memakan waktu dalam restitusiPPN.
- Dengan adanya Sistem Informasi Perpajakan (SIP) konfirmasi antar KPPmenjadi lebih cepat, karena PK-PM sadah direkam. Dalam implementasinyapemanfaatan belum optimal, 10 – 25 % konfirmasi SIP masih harus dilakukanklarifikasi.
- Data PK-PM yang belum, terlambat, atau salah rekam antara lain karenabeberapa KPP tidak ada operator khusus yang bertugas merekam PK-PM. Pemeriksan secara bergilir bertugas menjadi perekam PK-PM.
- Terdapat WP yang menyatakan untuk perekaman PK-PM, KPP menggunakantenaga honorer.
- Terdapat juga responden KPP yang mempunyai operator khusus untuk PK-PM pada seksi PPN.
- Terdapat KPP yang overload dengan masalah restitusi PPN (terutama PKPeksportir) ada juga KPP yang tidak kelebihan beban, tetapi jumlahpemeriksanya pajak di seksi PPN relatif sama.
- Responden KPP mengeluhkan sulitnya akses ke intranet pada waktu tanggalsibuk (tanggal 20 an) yang merupakan batas akhir pelaporan SPT Masa PPN.
- Terapat WP yang mengeluhkan tidak semua KPP menerapkan SIP, adanya KPPyang belum on-line menyebabkan proses konfirmasi PK-PM harus dilakukankonfirmasi manual dan klarifikasi.
- Untuk WP eksportir, perlu dilakukan konfirmasi Pemberitahuan ImportBarang (PIB) dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Konfirmasi PIB dan PEBke Dirjen BC memakan waktu cukup lama.
- Menurut KPP, konfirmasi PIB dan PEB dilakukan secara manual (prinsipkehati-hatian berkaitan dengan kasus ekspor fiktif).
- Sistem konfirmasi dengan SIP dinilai WP sudah cukup baik, tetapipemanfaatannya belum optimal.
- Koreksi faktur PM sering terjadi karena tidak berhubungan langsungdengan kegiatan usaha. WP dan KPP sering mempunyai intrepretasi yangberbeda tentang pengertian mengenai berhubungan langsung dengan kegiatan tersebut.

3. Proses Pembayaran
- Sesuai KEP-160/PJ/2001, Surat ketetapan pajak harus diterbitkanpaling lambat 2 bulan sejak diterima permohonan (tidak semua jenis pajak),atau 12 bulan sejak diterima permohonan apabila pemeriksaan untuk semuajenis pajak.
- WP menilai tidak jelas awal perhitungan jangka waktu, apa dilihatdari diterima permoohonan atau sejak dokumen dinyatakan lengkap. Apabiladari dokumen dinyatakan lengkap, maka akan tergantung dari petugas pemeriksa.
- Secara umum KPP menyatakan dapat memenuhi waktu yang ditetapkan,baik untuk 2 bualn maupun 12 bulan.- Ketentuan 2 bulan tersebut menurut WP tidak selalu terpenuhi,bahkan ada yang sampai memakan waktu 8 bulan.

4. Keberatan dan Banding
- Dalam proses keberatan, tidak ada pembahasan akhir, WP hanyadapat menerima semua keputusan DJP. Menurut WP, hasil keputusan keberatanyang diterima umumnya berupa penolakan atas permohonan keberatan
- Dalam penerapannya, hanya sedikit responden yang mengajukanbanding untuk restitusi PPN.
- Responden WP merasa bahwa proses banding di Pengadilan Pajak (PP)lebih adil daripada proses keberatan.
- Hampir semua responden WP menyatakan memenangkan keputusanbanding di PP. Menurut responden, PP lebih mempertimbangkan hukum daripadaformalitas peraturan.
- Menurut WP, petugas pemeriksa tidak dihadirkan dalam prosesbanding, tetapi diwakili oleh antor pusat atau Kanwil. WP tidak melihatadanya ”punishment” untuk pemeriksa yang bersangkutan.

5. Faktor Lain Berkaitan Dengan Restitusi PPN
a. Denda imbalan bunga
- Beberapa responden yang mengalami keterlambatan penerbitan SKPLBhingga 1,5 sampai 2 tahun dengan alasan kesulitan kas negara, namun tidakmendapatkan imbalan bunga meski sudah mengirimkan surat permohonan.
b. SDM
- Menurut WP yang termasuk dalam LTO (large taxpayers office), komptensipetugas di LTO sudah baik, sudah ada Account Representatif (AR) sebagaicontact person yang menangani WP secara khusus, memberikan informasi danmenjawa permasalahn WP.
- Berdasarkan KPP, mutasi pegawai dilakukan dalam kurun waktu 2-3 tahunberdasarkan DP3 wewenang kepegawaian, tidak ada reward yang diterimapetugas pajak bila mempunyai performance yang baik, hal ini juga dikemukakanoleh konsultan pajak dan WP.
- WP memandang perlu adanya penilaian terhadap sikap petugas, baik dariatasan maupun dari WP sendiri.
- Jika ada pelanggaran pelanggaran oleh petugas, umumnya WP tidakmelaporkan. Ada juga WP yang berani untuk melaporkan oknum tersebut keKanwil atau kantor pusat, WP merasa tidak efektif melaporkan ke atasan langsung di KPP.

c. Sosialisasi Peraturan
- WP menilai bahwa sosialisasi dari DJP terhadap WP masih kurang danterlambat, WP mencari peraturan baru dari sumber diluar DJP seperti businessnews.
- Peraturan yang dimuat dalam website resmi DJP terlambat diperbarui.

d. ”Imbalan”
- Beberapa responden WP menyatakan besarnya ”imbalan” berkisar 10 – 20 %dari nilai restitusi. Tetapi jika nilai restitusi besar, maka jumlah ”imbalan” berkisar 2- 2,5 % atau nilai nominal
- Menurut responden WP, bila cost of money lebih besar daripada“imbalan” maka imbalan tersebut diberikan. Adanya ”imbalan” akan mempercepatproses restitusi.
- Proses pemberian ”imbalan” sulit dilacak, WP tidak mau melaporkan padaatasan oknum pajak. Beberapa WP menyatakan berusaha menjaga hubungan baik,terutama WP yang rutin mengajukan restitusi.
- WP yang memberikan ”imbalan” umumnya yang membutuhkan cashflow cepat,kurang mengerti peraturan, dan dokumentasi kurang baik
- Pemberian ”imbalan” tergantung kebijakan perusahaan. Misalnya perusahaan asing dari Amerika melarang memberikan ”imbalan”.